Pengakuan Damaskus: Suriah Diam-Diam Incar Perjanjian Keamanan dengan Israel

DAMASKUS - Di tengah pusaran konflik berkepanjangan yang membekukan hubungan diplomatik selama lebih dari tujuh dekade, sebuah pengakuan mengejutkan muncul dari jantung Suriah. Presiden Ahmed Al Sharaa, pemimpin yang kini memegang kendali atas negara yang hancur akibat perang saudara itu, untuk pertama kalinya secara terbuka mengungkapkan bahwa Damaskus sedang merintis jalur komunikasi rahasia dengan Tel Aviv. Target akhir dari manuver senyap ini bukan sekadar gencatan senjata sementara, melainkan sebuah kesepakatan keamanan komprehensif yang diyakini mampu menjadi fondasi perdamaian abadi di kawasan Levant. Pernyataan ini sontak membalikkan asumsi lama yang menganggap Suriah sebagai bagian dari “poros perlawanan” garis keras yang anti-Israel tanpa kompromi.

Dari Tepi Perang Menuju Meja Perundingan

Hubungan Suriah-Israel secara historis terdefinisi oleh pertikaian sengit memperebutkan Dataran Tinggi Golan, wilayah strategis yang diduduki Israel sejak Perang Enam Hari 1967 dan dianeksasi secara sepihak pada 1981. Selama bertahun-tahun, upaya mediasi oleh kekuatan global selalu kandas di titik tembok status Golan. Namun, dinamika Timur Tengah telah bergeser drastis. Poros kekuatan regional seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, yang kini memprioritaskan pembangunan ekonomi serta containment pengaruh Iran, telah lebih dulu menormalisasi relasi dengan Israel. Dalam konteks inilah pengakuan Al Sharaa menjadi sangat signifikan: menandakan bahwa Damaskus tidak ingin tertinggal dari kereta diplomasi yang mengubah peta aliansi kawasan.

Menurut keterangan Al Sharaa, yang disampaikan dalam pertemuan terbatas dengan dewan penasihat di Istana Rakyat, upaya tersebut dilakukan melalui perantara pihak ketiga yang ia sebut sebagai “negara sahabat yang memiliki kepentingan stabilitas”. Pilihan kata ini mengindikasikan kemungkinan keterlibatan mediator non-tradisional, seperti Rusia atau Uni Emirat Arab, yang belakangan intens mendorong reintegrasi Suriah ke Liga Arab sekaligus melobi normalisasi dengan Israel. Sinyalemen ini membuka tirai realitas politik pragmatis: rezim baru Suriah lebih membutuhkan investasi asing dan jaminan keamanan daripada mempertahankan retorika permusuhan kosong.

Apa Syarat yang Diminta?

Meskipun rincian kerangka kesepakatan tidak diurai secara gamblang, sumber-sumber yang dekat dengan negosiasi menyebutkan sejumlah tuntutan sensitif yang diajukan Suriah. Pertama, Damaskus meminta penarikan bertahap pasukan Israel dari Dataran Tinggi Golan dalam kerangka waktu yang dinegosiasikan, disertai jaminan zona demiliterisasi yang dipantau internasional. Kedua, yang lebih krusial, Suriah menginginkan paket jaminan keamanan bilateral yang memastikan tidak ada pihak ketiga, seperti milisi pro-Iran, yang diizinkan menggunakan wilayah Suriah untuk melancarkan serangan terhadap Israel, dengan imbalan Israel menghentikan serangan udara rutinnya ke pos-pos milisi di dalam negeri Suriah.

Ketiga, poin yang tak kalah pelik: rekonstruksi ekonomi pasca-perang senyap. Suriah membutuhkan modal besar untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur, dan membuka akses ke teknologi pengelolaan air canggih—sesuatu yang dikuasai Israel dan potensial mengatasi krisis kekeringan kronis yang memperparah ketidakstabilan domestik. Dengan kata lain, Damaskus melihat perdamaian dengan Israel bukan sebagai penyerahan diri, melainkan sebagai tuas untuk meraih legitimasi dan pemulihan ekonomi yang selama ini dihambat sanksi Barat. Narasi “damai demi stabilitas” inilah yang coba dijual Al Sharaa kepada publik domestik yang masih trauma oleh perang dan embargo.

Respons Senyap dari Tel Aviv dan Kecurigaan Teheran

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Perdana Menteri Israel belum memberikan tanggapan resmi. Pola diam ini justru sering kali menjadi konfirmasi eksistensi saluran komunikasi rahasia, serupa dengan fase awal Perjanjian Oslo atau Abraham Accords. Namun, beberapa analis di Pusat Studi Strategis Tel Aviv memperingatkan bahwa Israel akan sangat berhati-hati dan kemungkinan besar mematok syarat keras, seperti pengakuan eksplisit atas kedaulatan Israel, pengusiran penasihat militer Iran dari Suriah, dan penghentian total dukungan terhadap Hizbullah. Tanpa syarat itu, kata para analis, Knesset tidak akan menyetujui konsesi teritorial apa pun.

Di sisi lain, langkah ini nyaris pasti membangkitkan kemarahan Teheran. Selama bertahun-tahun, Garda Revolusi Iran memanfaatkan Suriah sebagai koridor logistik vital menuju Hizbullah di Lebanon. Jika Damaskus menandatangani pakta keamanan dengan Israel yang memuat klausul penghentian aktivitas milisi asing, hal itu bisa memotong jalur suplai strategis Iran secara fatal. Provokasi diplomatik semacam ini berpotensi memicu friksi internal baru di Suriah, di mana sisa-sisa loyalis Assad yang didukung Iran mungkin menolak arah baru Al Sharaa.

Peta Jalan Perdamaian yang Rapuh

Mencermati manuver ini, komunitas intelijen global menilai bahwa inisiatif Al Sharaa bukan sekadar gertakan politik untuk mengamankan posisinya di panggung dunia, melainkan langkah kalkulatif untuk melepaskan diri dari jerat isolasi. Pengamat hubungan internasional Dr. Fatima Zohra—yang telah meliput dinamika Levant selama dua dekade—menyatakan bahwa fenomena ini adalah efek domino dari semakin redupnya isu Palestina sebagai satu-satunya penggerak kebijakan luar negeri Arab. “Negara-negara Arab kini lebih berorientasi pada kepentingan nasional sempit, seperti ketahanan pangan, energi, dan keamanan siber. Israel dipandang sebagai mitra potensial, bukan sekadar musuh eksistensial,” jelasnya. Suriah di bawah Al Sharaa, lanjutnya, berusaha meniru model normalisasi bertahap seperti Maroko dan Sudan, yang memperoleh keuntungan ekonomi riil setelah menjalin hubungan dengan Tel Aviv.

Namun, jalan menuju normalisasi penuh masih terjal. Selain resistensi dari kelompok garis keras di dalam negeri dan tekanan dari Iran, opini publik Arab yang pro-Palestina juga masih menjadi sensitivitas tinggi. Al Sharaa harus memainkan permainan ganda: merayu Barat dan Israel di belakang layar, sambil tetap menjaga retorika dukungan simbolis terhadap perjuangan Palestina di depan umum. Itulah sebabnya pernyataannya dikemas secara halus, menekankan kata “kesepakatan keamanan” alih-alih “normalisasi penuh”. Diplomasi senyap ini, jika berhasil, berpotensi menyalakan serangkaian kesepakatan serupa dari negara-negara Arab lain yang masih menunggu momentum, seperti Kuwait atau Oman. Timur Tengah sekali lagi berada di ambang rekonfigurasi geopolitik yang bisu namun fundamental.