Pemda dan Bulog Diinstruksikan Gelar Operasi Pasar Besar-besaran Jelang HUT ke-81

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah antisipatif untuk meredam gejolak harga bah...

Jul 27, 2026 - 21:39
0 0
Pemda dan Bulog Diinstruksikan Gelar Operasi Pasar Besar-besaran Jelang HUT ke-81

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah antisipatif untuk meredam gejolak harga bahan pokok yang kerap terjadi di setiap momen besar nasional. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, secara tegas mendorong pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk segera menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif dan terstruktur. Instruksi ini bukan sekadar imbauan rutin, melainkan sebuah strategi konkret yang diharapkan mampu menjaga stabilitas dua komoditas paling krusial: beras dan minyak goreng. Kedua bahan pangan tersebut selama ini menjadi penyumbang utama inflasi pangan dan sangat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah.

Langkah ini diambil di tengah tren peningkatan konsumsi rumah tangga yang biasanya melonjak pada Agustus. Secara historis, kebutuhan akan beras dan minyak goreng selalu membuncah saat masyarakat menggelar berbagai acara syukuran, lomba warga, hingga jamuan keluarga dalam rangka Hari Kemerdekaan. Permintaan yang tinggi sering dimanfaatkan oleh spekulan untuk menaikkan harga, sementara pasokan tidak selalu berimbang secara merata di seluruh daerah. Oleh karena itu, Kemendagri menekankan bahwa gerakan pasar murah harus digulirkan jauh-jauh hari sebelum puncak perayaan, bukan sebagai respons reaktif setelah harga telanjur meroket. Dengan penjadwalan yang presisi, pemerintah berharap psikologi pasar tetap terkendali dan masyarakat tidak dirundung kekhawatiran.

Kolaborasi Pemda dan Bulog sebagai Kunci

Dalam arahannya, Sekjen Tomsi Tohir menyoroti pentingnya sinergi antara dinas perdagangan dan ketahanan pangan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota dengan Bulog selaku penyangga stok utama. Setiap kepala daerah diminta untuk segera mengidentifikasi titik-titik rawan gejolak harga dan menetapkan lokasi strategis bagi pelaksanaan pasar murah, seperti pusat kecamatan, pasar tradisional, atau area perkampungan padat penduduk. Tidak hanya mengandalkan alokasi dana daerah, para gubernur dan bupati/wali kota juga didorong untuk memanfaatkan skema subsidi transportasi dan operasional dari APBD agar harga di tingkat konsumen benar-benar ditekan. Sementara itu, Bulog berkewajiban menyiapkan cadangan beras yang cukup, baik dari stok pemerintah maupun pengadaan domestik yang terus dimonitor, untuk memastikan bahwa setiap kali pasar murah digelar, pasokan tidak tersendat.

Untuk komoditas minyak goreng, pendekatan yang lebih kompleks disiapkan. Kemendagri meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan distributor resmi dan produsen lokal yang telah terverifikasi, sehingga rantai distribusinya pendek dan harga bisa dipangkas secara signifikan. Dalam beberapa kesempatan, Gerakan Pangan Murah juga akan dirangkai dengan penjualan langsung dari petani atau koperasi untuk memotong mata rantai tengkulak. Meski demikian, instruksi ini tetap menuntut pengawasan ketat agar komoditas yang dijual tidak justru diborong oleh oknum untuk ditimbun. Oleh karena itu, setiap titik penjualan akan diawasi oleh satuan tugas pangan daerah yang melibatkan aparat keamanan dan tokoh masyarakat.

Target, Waktu, dan Mekanisme Penyelenggaraan

Pasar murah bertajuk Gerakan Pangan Murah ini ditargetkan berlangsung mulai akhir Juli hingga setidaknya akhir Agustus 2026, mencakup seluruh wilayah Indonesia. Frekuensi pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah: wilayah dengan historis inflasi pangan tinggi diminta menggelar minimal dua kali seminggu, sementara daerah yang lebih stabil cukup satu minggu sekali. Untuk memudahkan akses, Bulog juga didorong untuk mengerahkan truk-truk penjualan keliling sehingga warga di pelosok, termasuk yang jauh dari pasar tradisional, tetap dapat menikmati harga lebih murah. Harga yang ditetapkan harus berada di bawah harga eceran tertinggi (HET)—sebagai contoh, beras medium ditawarkan paling tidak 10–20 persen di bawah HET, sedangkan minyak goreng kemasan sederhana dijual dengan selisih serupa.

Pembiayaan selisih harga ditanggung oleh berbagai sumber yang telah dikoordinasikan. Pemda bisa menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) atau anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang peruntukannya sudah disetujui untuk pengendalian inflasi. Di sisi lain, Bulog melalui skema penugasan pemerintah dapat memobilisasi cadangan beras yang ada di gudang-gudang mereka tanpa mengganggu kestabilan stok jangka panjang. Jika diperlukan, Kementerian Perdagangan juga siap menyalurkan subsidi langsung ke konsumen melalui program yang sudah terintegrasi. Tomsi Tohir menegaskan, “Ini adalah kerja bersama yang hasilnya harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Saya minta tidak ada daerah yang abai, karena stabilisasi harga pangan adalah fondasi kedaulatan kita menyambut kemerdekaan.”

Bagi keberlanjutan program, Kemendagri juga akan menyusun laporan evaluasi berkala bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setiap Senin pagi, para kepala daerah diwajibkan menyampaikan data realisasi, termasuk volume penjualan, harga rata-rata, dan daerah mana saja yang masih mengalami kesulitan. Dari data tersebut, pusat bisa dengan cepat mengirimkan bantuan tambahan atau menurunkan tim verifikasi lapangan jika ditemukan indikasi penyimpangan. Tidak hanya berfungsi sebagai peredam harga musiman, gerakan ini juga diharapkan menjadi model permanen yang bisa diaktifkan sewaktu-waktu ketika ada tekanan inflasi di masa datang.

Dengan operasi pasar berskala besar ini, pemerintah optimistis bahwa momentum perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI akan berjalan khidmat tanpa dibayangi kenaikan harga kebutuhan pokok. Momentum Agustusan yang penuh semangat kebangsaan dan tradisi syukuran tidak boleh tergerus oleh beban biaya hidup yang mendadak melambung. Seluruh elemen, termasuk TNI-Polri yang akan membantu pengamanan logistik, pemilik gudang penyimpanan, hingga komunitas swadaya diundang untuk berpartisipasi. Di tengah tantangan ekonomi global yang masih bergejolak, Gerakan Pangan Murah menjadi bukti nyata bahwa negara hadir menjaga kesejahteraan warganya di saat yang paling membahagiakan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User