Pasca SDN di Kebayoran Roboh, DPRD Desak Transparansi Data Kondisi Sekolah

Robohnya sebagian struktur bangunan SDN 09 Kebayoran Lama Selatan pada awal pekan ini menyulut kembali perdebatan panjang mengenai keselamatan sarana pendidikan di ibu kota. Insiden yang beruntung tidak menelan korban jiwa karena terjadi di luar jam belajar itu kini menjadi pemicu bagi jajaran legislatif untuk mendesak keterbukaan informasi yang selama ini dinilai tertutup rapat. Potongan atap dan dinding yang ambruk ke ruang kelas kosong menjadi gambaran nyata ancaman yang setiap hari membayangi ribuan pelajar di Jakarta.

Desakan dari Gedung Dewan

Anggota dewan yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat langsung bereaksi begitu laporan awal diterima. Mereka menegaskan bahwa musibah ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan cermin dari lemahnya sistem perawatan dan pengawasan bangunan publik. Sejumlah legislator secara terbuka menyampaikan kekecewaan terhadap dinas terkait yang dianggap lamban dalam menyampaikan peta kerawanan gedung sekolah. “Ini bukan perkara satu sekolah saja, ini menyangkut nyawa anak-anak kita yang setiap hari belajar di bangunan yang mungkin sudah rapuh,” ujar salah satu anggota dewan dalam rapat evaluasi darurat, menggambarkan suasana tegang di ruang komisi.

Desakan paling keras tertuju pada permintaan pembukaan data kondisi seluruh bangunan sekolah di lima wilayah kota administrasi. Menurut para wakil rakyat, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seberapa aman ruang kelas yang ditempati putra-putri mereka. Selama ini, informasi tentang hasil inspeksi rutin atau sertifikat laik fungsi gedung sekolah nyaris tidak pernah tersentuh publik. Fraksi-fraksi di DPRD menuding bahwa budaya kerahasiaan semacam itu hanya akan menambah panjang daftar kecelakaan yang sejatinya bisa dicegah.

Transparansi Data sebagai Bentuk Akuntabilitas

Permintaan untuk membuka data tidak hanya sebatas laporan kerusakan, melainkan mencakup riwayat pemeliharaan, hasil uji struktur, serta dokumen perencanaan anggaran perbaikan. Dengan transparansi itu, dewan berharap bisa memetakan prioritas perbaikan sekaligus mengawasi penggunaan dana pemeliharaan yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun. “Kami ingin melihat data riil, bukan sekadar laporan lisan. Setiap retakan, setiap kebocoran, setiap penurunan pondasi harus tercatat dan bisa diakses. Hanya dengan itu kami bisa memastikan anggaran perbaikan tepat sasaran,” tegas seorang legislator senior yang telah bertahun-tahun mengawasi postur pendidikan ibu kota.

Dorongan ini semakin relevan mengingat banyaknya gedung sekolah di Jakarta yang dibangun sebelum era reformasi. Data internal yang bocor ke media menyebutkan lebih dari 40 persen bangunan SD dan SMP negeri di Jakarta telah berusia di atas 30 tahun dengan riwayat renovasi yang minim. Beberapa di antaranya bahkan masih menggunakan struktur atap kayu yang lapuk dan dinding bata yang mulai kehilangan daya dukung. Tanpa perawatan berkala dan audit menyeluruh, potensi kegagalan bangunan semacam yang terjadi di Kebayoran Lama bukan mustahil akan terulang di lokasi lain.

Antara Anggaran dan Realitas di Lapangan

DPRD menggarisbawahi bahwa alokasi dana pemeliharaan sarana pendidikan sebenarnya tidak sedikit. Setiap tahun, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengelola anggaran rehabilitasi berat dan ringan untuk puluhan unit sekolah. Namun, realisasi di lapangan sering kali tidak sebanding dengan jumlah bangunan yang membutuhkan intervensi segera. Banyak sekolah yang hanya mendapat tambal sulam sementara bagian struktural yang kritis dibiarkan begitu saja karena keterbatasan waktu pengerjaan atau kekeliruan dalam menentukan prioritas.

Legislatif pun mendesak agar dinas pendidikan tidak lagi menutupi temuan awal dari tim inspeksi teknis yang selama ini hanya beredar di kalangan internal. Dengan membeberkan kondisi aktual, diharapkan akan muncul partisipasi publik dan pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan dan keselamatan anak.

Respons Dinas dan Langkah Berikutnya

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi mengenai kapan data lengkap kondisi bangunan sekolah akan dibuka kepada publik. Sejumlah sumber di lingkungan dinas menyebutkan bahwa pendataan terbaru sesungguhnya sudah dilakukan awal tahun ini, tetapi hasilnya belum disintesis menjadi informasi yang siap disebarluaskan. Koordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi juga diperlukan untuk mengidentifikasi bangunan dengan kerusakan berat yang membutuhkan penanganan struktural.

Di sisi lain, DPRD menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan jajaran dinas dan inspektorat dalam waktu dekat. Dalam forum itu, para legislator akan mempertanyakan langsung realisasi perbaikan SDN 09 Kebayoran Lama Selatan serta kerangka waktu audit total bangunan sekolah se-DKI. “Kami tidak ingin rapat ini hanya menjadi seremonial. Harus ada output konkret: data dibuka, bangunan paling rawan segera diperbaiki, dan kepala sekolah diberi wewenang untuk melaporkan darurat tanpa terbentur birokrasi,” kata seorang anggota dewan yang memimpin pembahasan bidang sarana dan prasarana.

Suara dari Akar Rumput

Keresahan juga mencuat dari kalangan orang tua murid dan guru di seluruh Jakarta. Banyak di antara mereka yang selama ini diam-diam menyimpan kekhawatiran terhadap kondisi atap yang bocor saat hujan, retakan di dinding kelas, hingga getaran yang terasa ketika siswa berlarian di lantai dua. Namun, keluhan itu sering kali surut di tengah kompleksitas birokrasi dan minimnya saluran pengaduan yang efektif. Kini, dengan mencuatnya insiden di Kebayoran Lama, suara-suara itu semakin lantang menuntut tindakan nyata.

Komite sekolah di berbagai wilayah mulai menggalang forum diskusi untuk menginventarisasi kerusakan di masing-masing satuan pendidikan. Mereka mendesak agar dinas pendidikan memberikan pedoman pelaporan darurat yang sederhana dan responsif, termasuk kemungkinan penutupan sementara ruang kelas yang dinilai membahayakan. Beberapa psikolog pendidikan pun mengingatkan bahwa rasa aman di lingkungan sekolah merupakan syarat fundamental bagi terciptanya proses belajar yang sehat, sehingga persoalan bangunan ini tidak bisa dipandang sebagai isu teknis semata.

Pembukaan data yang diminta DPRD diharapkan menjadi pijakan awal bagi reformasi tata kelola gedung sekolah di ibu kota. Ke depan, pengawasan tidak lagi terpusat pada dinas saja, melainkan melibatkan audit independen yang hasilnya bisa diakses oleh para pemangku kepentingan. Hanya dengan langkah berani itulah kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan bisa dipulihkan dan tragedi serupa tidak lagi menjadi berita yang terus berulang.