PARIS — Perjanjian Abraham Dinilai Memicu Eskalasi Konflik Timur Tengah

Lanskap geopolitik Timur Tengah yang awalnya dijanjikan bakal memasuki era baru kedamaian kini justru terperosok ke dalam jurang krisis yang kian dalam. Enam tahun setelah inisiatif pemulihan hubungan diplomatik diresmikan, bayang-bayang perang terbuka kembali menyelimuti kawasan tersebut. Normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab yang digadang-gadang sebagai tonggak sejarah baru kini memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan pengamat internasional.

Penyebab utama dari eskalasi ini berakar pada ketidakmampuan kesepakatan tersebut dalam menyentuh akar permasalahan yang paling krusial. Analisis tajam mengenai fenomena geopolitik ini disampaikan oleh sejarawan terkemuka, Jean-Pierre Filiu, dalam kolom opininya di surat kabar Prancis, Le Monde. Ia menilai bahwa kerangka kerja diplomatik tersebut justru berpotensi memicu kehancuran yang lebih luas daripada menghadirkan stabilitas yang bertahan lama.

Keretakan Diplomatik dan Pengabaian Isu Palestina

Ketika dicanangkan pada tahun 2020 di bawah naungan Amerika Serikat, Perjanjian Abraham berhasil mendorong 4 negara Arab—Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan—untuk membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Namun, alih-alih memperluas jangkauan perdamaian di seluruh kawasan Arab-Israel, kesepakatan ini secara mendasar mengesampingkan persoalan pokok, yakni kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina.

Jean-Pierre Filiu menegaskan bahwa strategi mengisolasi isu Palestina demi kepentingan transaksi ekonomi dan keamanan bilateral terbukti menjadi kekeliruan fatal. Pengabaian terhadap nasib jutaan warga Palestina di wilayah pendudukan menciptakan ruang hampa diplomasi yang pada akhirnya meledak menjadi konflik bersenjata berskala besar sejak 7 Oktober 2023.

"Perjanjian Abraham tidak dirancang untuk menyelesaikan akar konflik kawasan, melainkan untuk mengisolasinya demi keuntungan elite politik semata. Hasil yang kita saksikan hari ini bukanlah perdamaian sejati, melainkan ilusi keamanan yang runtuh secara tragis dan mengorbankan ribuan nyawa," tegas Jean-Pierre Filiu dalam analisisnya di Le Monde.

Dinamika Perubahan Realitas Geopolitik Timur Tengah

Untuk memahami perbedaan antara ambisi awal Perjanjian Abraham dan realitas di lapangan saat ini, berikut adalah perbandingan dampaknya terhadap peta politik kawasan:

Fragmen Keamanan yang kian Rentan dan Frustrasi Publik

Pendekatan pragmatis yang mengabaikan solusi dua negara (two-state solution) terbukti gagal meredam polarisasi. Negara-negara yang telah menandatangani kesepakatan kini berada dalam posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, mereka terikat komitmen diplomatik dengan Israel, tetapi di sisi lain, mereka menghadapi gelombang protes dan tekanan keras dari publik domestik yang mengecam perusakan dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Selain itu, eksklusi terhadap aktor-aktor regional lainnya seperti Iran dan jejaring aliansinya justru semakin memperuncing pembagian kubu geopolitik. Timur Tengah kini terbelah menjadi poros-poros persaingan yang kian agresif, membuat diplomasi multilateral menjadi semakin sulit dicapai dalam waktu dekat.

Masa Depan Perdamaian Tanpa Keadilan

Kritik tajam yang dilayangkan oleh Filiu memberikan peringatan penting bagi para pembuat kebijakan internasional. Perjanjian damai yang dibangun tanpa landasan keadilan sosial dan pengakuan hak asasi manusia tidak akan mampu bertahan dari ujian waktu. Upaya paksa untuk memnormalisasi hubungan diplomatik tanpa menyelesaikan konflik inti hanya menunda ledakan bentrokan yang jauh lebih dahsyat.

Pada akhirnya, masa depan stabilitas Timur Tengah tidak dapat dicapai melalui pintasan komersial atau pakta pertahanan sepihak. Tanpa adanya pemulihan hak-hak bangsa Palestina serta dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan regional, harapan akan perdamaian abadi di kawasan tersebut akan tetap menjadi angan-angan yang jauh dari kenyataan.