Pakar Desak Penguatan Mitigasi Kebakaran di Kawasan Wisata Bromo

Dewan Pakar Bidang Pariwisata BA Centre, Taufan Rahmadi, menilai bahwa sistem pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) harus diperkuat secara menyeluruh. Langkah strategis ini dinilai sangat krusial untuk melindungi kelestarian alam savana Bromo sekaligus menjaga keberlanjutan industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Pernyataan tersebut mengemuka mengingat kawasan Gunung Bromo memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat memasuki musim kemarau panjang. Musibah kebakaran yang berulang tidak hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi warga lokal yang bergantung pada sektor jasa pelancongan.

Rekam Jejak Kebakaran dan Dampak Kerugian Ekonomi

Kawasan TNBTS tercatat beberapa kali mengalami insiden kebakaran hebat yang menghanguskan ratusan hektar lahan vegetasi dan savana ikonik. Salah satu insiden terbesar dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah akibat penutupan total kawasan wisata selama beberapa pekan.

Dampak penutupan kawasan wisata Bromo sangat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Berikut adalah sektor-sektor yang terdampak langsung saat bencana kebakaran terjadi:

• Penyedia Jasa Transportasi: Ratusan pengemudi jip dan penyewa kuda kehilangan pendapatan harian secara total.
• Industri Akomodasi: Tingkat okupansi hotel, homestay, dan pemondokan di wilayah Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang merosot hingga 0 persen.
• Pelaku UMKM: Pedagang makanan, suvenir, serta pemandu wisata lokal kehilangan pangsa pasar secara mendadak.
• Kerusakan Ekologis: Pemulihan ekosistem savana dan tumbuhan endemik membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Strategi Mitigasi Terpadu Menurut Pakar Pariwisata

Taufan Rahmadi menegaskan bahwa pendekatan penanganan kebakaran tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus bergeser ke arah pencegahan berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat. "Mitigasi bencana di destinasi pariwisata prioritas seperti Bromo harus menjadi standar operasional utama. Pengawasan tidak boleh kendur hanya karena alasan efisiensi anggaran," ujar Taufan.

Ia memaparkan empat pilar utama yang harus segera diimplementasikan oleh pihak pengelola Balai Besar TNBTS bersama pemerintah daerah setempat:

1. Penerapan Teknologi Deteksi Dini: Memasang sensor pemantau suhu udara dan menggunakan drone pemantau secara berkala di titik-titik rawan api.
2. Penyediaan Infrastruktur Pemadam Kebakaran: Membangun tandon air buatan dan menyiagakan hidran di area strategis kawasan savana.
3. Penguatan Satgas Masyarakat Peduli Api (MPA): Melatih dan memberikan insentif yang layak bagi warga lokal Tengger untuk menjadi garda terdepan penanggulangan api.
4. Penegakan Hukum dan Standar Operasional Pengunjung: Memperketat barang bawaan wisatawan, melarang penggunaan suar (flare), kembang api, serta api unggun tanpa izin khusus.

Evaluasi Kesiapsiagaan: Konvensional vs Sistem Mitigasi Ideal

Untuk memahami urgensi transformasi pengelolaan bencana di kawasan Bromo, berikut adalah perbandingan antara pola penanganan konvensional dan sistem mitigasi ideal yang diusulkan oleh pakar:

Komitmen Bersama Demi Kerberlanjutan Destinasi

Penguatan sistem mitigasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas. Kerjasama sinergis antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Balai Besar TNBTS, pemerintah daerah, dan komunitas adat Tengger sangat diperlukan agar ancaman kebakaran dapat ditekan hingga taraf nol insiden (zero accident).

Dengan proteksi yang ketat dan sistem mitigasi yang modern, Gunung Bromo tidak hanya menjadi destinasi yang indah dan memesona, tetapi juga aman bagi wisatawan serta berkelanjutan bagi generasi mendatang.