Pagi Hari, Pramono Anung dan Seskab Teddy Diskusikan Transportasi dan Ruang Hijau

Langkah cepat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengawali hari dengan agenda strategis. Pada Rabu pagi, ia menyambangi Kantor Sekretariat Kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, untuk menemui Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat itu menjadi ajang sinkronisasi visi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama menyangkut dua isu krusial yang langsung menyentuh kehidupan warga Ibu Kota: transportasi publik dan ruang terbuka hijau.

Kehadiran mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo itu disambut langsung oleh Teddy di lobi utama. Keduanya kemudian menuju ruang rapat tertutup, didampingi sejumlah pejabat dari kedua belah pihak. Hampir dua jam mereka membahas cetak biru pembangunan Jakarta yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pramono, yang baru beberapa bulan menjabat, tampak serius memaparkan rencana kerjanya sambil sesekali menunjuk sejumlah titik pada peta digital yang terpampang di layar.

Dari dialog itu, satu benang merah tampak jelas: beban mobilitas warga Jakarta harus segera diurai. Pemerintah provinsi tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama yang hanya menambah kapasitas jalan. Strategi besar yang ditawarkan adalah penguatan ekosistem transportasi massal yang benar-benar terintegrasi.

Transportasi Publik Jadi Prioritas Utama

Pramono membeberkan data terbaru mengenai pergerakan komuter di Jabodetabek. Setiap hari, lebih dari dua juta kendaraan pribadi masuk ke Jakarta, menciptakan kemacetan yang tidak hanya menggerus waktu, tetapi juga menurunkan produktivitas dan kualitas udara. Di hadapan Seskab Teddy, ia menegaskan bahwa era pembangunan yang berpusat pada mobil pribadi harus segera ditinggalkan.

“Kita butuh lompatan, bukan sekadar perbaikan kecil. Transportasi massal harus menjadi tulang punggung mobilitas warga, bukan pelengkap,” ujar Pramono dalam keterangan singkat usai pertemuan. Gagasan konkret yang mengemuka adalah percepatan penyelesaian jalur MRT fase 2 yang menghubungkan Bundaran HI hingga Kota Tua, serta perluasan rute LRT ke wilayah selatan dan timur Jakarta.

Tak hanya infrastruktur fisik, Pramono juga menyoroti pentingnya integrasi antarmoda. Ia menginginkan agar penumpang bisa berpindah dari MRT ke Transjakarta atau KRL Commuter Line tanpa harus keluar stasiun, dengan sistem tiket tunggal yang terjangkau. Teddy Wijaya merespons positif gagasan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan dan BUMN terkait, siap memberikan dukungan regulasi dan pendanaan untuk proyek-proyek konektivitas ini.

Selain jalur berbasis rel, armada bus listrik juga mendapat perhatian serius. Pemerintah provinsi menargetkan ribuan unit bus listrik mengaspal dalam tiga tahun ke depan, menggantikan bus diesel yang sudah tua. Langkah ini sejalan dengan komitmen nasional menurunkan emisi karbon. Pramono menyebut bahwa subsidi silang untuk tiket terintegrasi akan terus diupayakan, sehingga tarif tetap ramah di kantong warga, terutama kelompok menengah ke bawah.

Seskab Teddy menekankan, sinergi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah adalah kunci. “Tidak bisa lagi ada ego sektoral. Presiden sudah menginstruksikan agar semua pihak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah transportasi Jakarta, karena dampaknya nasional. Kalau Jakarta macet total, perekonomian nasional bisa lumpuh,” katanya.

Ruang Terbuka Hijau untuk Kualitas Hidup

Dari topik transportasi, pembicaraan bergeser ke persoalan tata ruang yang tak kalah mendesak. Jakarta saat ini baru memiliki sekitar 9 persen ruang terbuka hijau (RTH) dari total luas wilayah, jauh dari amanat undang-undang yang mewajibkan minimal 30 persen. Pramono memaparkan strategi ambisius untuk mengejar ketertinggalan itu dalam kurun waktu satu dasawarsa.

Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah konsolidasi lahan dan revitalisasi bantaran kali. Pramono berharap pemerintah pusat bisa membantu pembebasan lahan di sepanjang 13 sungai yang melintasi Jakarta. Lahan-lahan itu, jika ditata, tidak hanya berfungsi sebagai daerah resapan air dan pengendali banjir, tetapi juga dapat disulap menjadi taman linear yang dilengkapi jalur sepeda dan pejalan kaki.

“Jakarta harus bernapas. Ruang hijau bukan sekadar pemanis kota, melainkan kebutuhan vital untuk kesehatan jiwa dan fisik warga. Kami ingin setiap warga bisa mengakses taman dalam jarak 15 menit berjalan kaki dari rumahnya,” ucap Pramono. Ia juga menyebut rencana penanaman jutaan pohon di koridor-koridor jalan protokol, bekerja sama dengan swasta dan komunitas lingkungan.

Teddy Wijaya menyambut antusias visi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian PUPR memiliki program padat karya untuk penghijauan kota yang bisa diselaraskan dengan rencana Pemprov DKI. “Anggarannya ada, tinggal bagaimana kita memastikan eksekusinya cepat dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Pertemuan itu juga menyinggung wacana pemindahan beberapa fasilitas militer dan pergudangan tua yang kini berada di tengah permukiman padat, agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagian menjadi taman publik. Menurut Pramono, negosiasi lintas kementerian dan TNI akan segera dimulai, dan kehadiran Seskab sebagai koordinator di tingkat pusat sangat menentukan kelancaran proses tersebut.

Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat

Akhir pertemuan diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman teknis antara Sekretariat Kabinet dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen itu menjadi fondasi bagi pembentukan satuan tugas bersama yang akan memonitor realisasi seluruh program strategis yang dibahas. Satuan tugas ini rencananya akan melapor setiap bulan kepada Seskab dan Gubernur, sehingga setiap hambatan birokrasi bisa segera diurai.

Pramono Anung menyebut kolaborasi ini sebagai babak baru hubungan pusat-daerah. “Selama ini, persoalan Jakarta sering terbentur ego sektoral. Dengan adanya arahan langsung dari Presiden dan dukungan Seskab, saya optimistis Jakarta bisa menjadi kota global yang nyaman, hijau, dan modern,” pungkasnya.

Pertemuan pagi itu berakhir menjelang siang. Kedua pemimpin sama-sama menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk sekadar wacana. Transportasi publik yang andal dan ruang hijau yang memadai adalah jawaban atas keluhan bertahun-tahun warga akan kemacetan dan polusi. Kini, semua mata tertuju pada langkah konkret berikutnya.