OSO Kritik Pemangkasan Anggaran Daerah oleh Pemerintah Pusat

JAKARTA — Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2017-2019, Oesman Sapta Odang (OSO), menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan alokasi anggaran untuk daerah. Kebijakan efisiensi fiskal tersebut dinilai berpotensi besar meretaskan agenda pembangunan di tingkat tapak serta mengancam tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas.

Menurut OSO, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar wilayah Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Pengurangan alokasi dana transfer secara signifikan dipastikan bakal memperlambat eksekusi berbagai program strategis daerah, mulai dari perbaikan fasilitas umum hingga peningkatan mutu pelayanan sosial.

Potensi Ancaman Terhadap Pelayanan Publik dan Kesejahteraan

OSO menegaskan bahwa daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat. Pemangkasan anggaran transfer daerah dinilai sebagai langkah yang tidak berpihak pada kebutuhan mendasar warga di daerah.

“Pemerintah pusat harus memahami bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemajuan daerah. Memangkas anggaran daerah sama saja dengan memperlambat penanganan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,”

Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% pemerintah daerah di luar Pulau Jawa masih memiliki kapasitas fiskal tergolong rendah. Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai lebih dari 70% dari total pendapatan APBD, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih di bawah 20%.

Analisis Perbandingan Dampak Alokasi Anggaran Daerah

Berikut adalah perbandingan kondisi alokasi anggaran dan dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah sebelum dan sesudah adanya kebijakan penyesuaian anggaran:

Dampak Kronologis pada Perekonomian Regional

Kebijakan pengetatan belanja transfer daerah diperkirakan menimbulkan efek domino berantai pada dinamika ekonomi lokal. Berikut adalah urutan dampak yang berpotensi terjadi di tingkat daerah:

1. Penundaan Proyek Infrastruktur Publik: Pembangunan jalan konektivitas antardesa, jembatan, dan sarana air bersih yang bergantung pada DAK terpaksa dihentikan atau dikurangi volumenya.
2. Penurunan Penyerapan Tenaga Kerja Local: Berkurangnya proyek fisik daerah berdampak langsung pada hilangnya lapangan pekerjaan sementara bagi pekerja lokal.
3. Penyesuaian Program Jaminan Sosial: Pemerintah daerah terpaksa mengurangi kuota penerima bantuan sosial daerah akibat keterbatasan dana operasional.
4. Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Pertumbuhan ekonomi kawasan diproyeksikan terkoreksi antara 0,5% hingga 1,2% akibat minimnya dorongan belanja pemerintah (government spending).

Urgensi Reformasi Kebijakan Fiskal Pusat-Daerah

Sejumlah pakar kebijakan publik mendukung pandangan bahwa efisiensi anggaran pemerintah pusat hendaknya tidak mengorbankan alokasi pembangunan di daerah. Pemerintah dipandang perlu mengevaluasi kembali implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah adalah kunci utama keberhasilan otonomi daerah. Jika dana transfer terus dipangkas tanpa diimbangi peningkatan kapasitas PAD yang memadai, maka ketimpangan pembangunan antarwilayah akan semakin melebar," ungkap seorang analis ekonomi politik nasional.

Menutup keterangannya, OSO mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan kembali alokasi pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penataan fiskal yang adil dan berorientasi pada daerah dinilai sebagai syarat mutlak demi menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional dan menjamin kesejahteraan rakyat secara merata.