NTB Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan di Sembilan Daerah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan menyusul meluasnya krisis air bersih di berbagai wilayah. Dari sepuluh kabupaten dan kota di NTB, sebanyak sembilan kabupaten/kota kini resmi berstatus siaga kekeringan, dengan beberapa wilayah di antaranya telah menaikkan status menjadi tanggap darurat akibat dampak musim kemarau yang kian parah.

Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas pasokan air bersih untuk konsumsi harian masyarakat serta keberlangsungan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Eskalasi Musim Kemarau dan Penurunan Curah Hujan

Krisis kekeringan di NTB terjadi seiring dengan anomali cuaca dan puncak musim kemarau yang menyebabkan hari tanpa hujan (HTH) berlangsung dalam durasi panjang di sejumlah kawasan. Sebagian besar wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa mengalami penyusutan debit mata air, sumur warga yang mengering, hingga penurunan volume tampungan waduk dan bendungan.

"Kondisi hidrometeorologis menunjukkan penurunan curah hujan yang signifikan secara berturut-turut. Sembilan wilayah telah menyatakan siaga darurat agar pengerahan sumber daya logistik dan distribusi air bersih dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi," ujar pejabat BPBD NTB dalam keterangan resminya.

Kronologi dan Urutan Kejadian Penanganan Krisis

Peningkatan status bencana kekeringan ini berlangsung secara bertahap melalui rangkaian evaluasi hidrometeorologi dan kesiapan posko siaga bencana daerah:

1. Peringatan Dini BMKG: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini kekeringan meteorologis menyusul minimnya curah hujan kategori rendah (kurang dari 20 mm per dasarian) di NTB.
2. Penyusutan Sumber Air Baku: Warga di sejumlah desa pelosok di Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Bima mulai mengalami kesulitan mengakses air bersih domestik sejak debit sumur galian menyusut drastis.
3. Penerbitan SK Kepala Daerah: Pemerintah kabupaten/kota merespons situasi krisis dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan secara berurutan di 9 wilayah.
4. Koordinasi Skala Provinsi: Pemprov NTB memfasilitasi koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, dan instansi terkait untuk memetakan titik-titik krisis terparah serta mengonsolidasikan armada mobil tangki air.

Dampak Meluas pada Pertanian dan Kebutuhan Rumah Tangga

Dampak langsung dari fenomena kekeringan ini dirasakan langsung oleh puluhan ribu kepala keluarga yang tersebar di wilayah perbukitan dan pesisir. Selain krisis air minum dan sanitasi, sektor pertanian mulai menghadapi ancaman gagal panen atau puso pada ribuan hektare lahan sawah tadah hujan.

• Krisis Air Domestik: Ribuan warga terpaksa menempuh jarak jauh menuju sumber air tersisa atau mengandalkan bantuan tangki air darurat.
• Kekeringan Sektor Agrikultur: Saluran irigasi sekunder dan tersier mengalami kekeringan total, mengancam produktivitas tanaman pangan seperti padi dan jagung.
• Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan: Vegetasi yang mengering meningkatkan indeks kerentanan terjadinya karhutla di kawasan lereng gunung dan perbukitan NTB.

Langkah Cepat Mitigasi dan Distribusi Air Bersih

Guna mencegah krisis kemanusiaan yang lebih dalam, tim gabungan BPBD terus mengintensifkan distribusi air bersih ke desa-desa yang masuk dalam zona merah kekeringan. Operasi tangki air bersih dilakukan secara berkala setiap hari dengan memprioritaskan fasilitas umum, puskesmas, sekolah, dan pemukiman padat.

Selain bantuan darurat jangka pendek, pemerintah daerah juga menyiapkan rencana intervensi jangka menengah berupa optimalisasi sumur bor dalam (deep well), pemeliharaan pipa intake, serta rekayasa distribusi air perpipaan dari reservoir yang masih memiliki cadangan air memadai.