Netanyahu — Sebut Inggris sebagai "Republik Islam" dalam Kritik Media

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan kontroversial yang menargetkan Britania Raya dengan menyebut negara tersebut sebagai “Islamic Republic of Britain” atau Republik Islam Britania. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara di podcast Radio Militer Israel pada hari Jumat, di tengah eskalasi ketegangan diplomatik antara kedua negara yang semakin terlihat sejak pengakuan resmi London terhadap Negara Palestina pada September 2025.

Dalam wawancara tersebut, Netanyahu tidak hanya mengkritik cakupan media Inggris terhadap konflik Israel-Palestina, tetapi juga membandingkannya dengan liputan media selama Perang Enam Hari pada tahun 1967. Menurutnya, media Inggris saat ini tidak lagi menampilkan narasi yang pro-Israel seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. “Go find that in Britain today, which you could call the Islamic Republic of Britain,” ujar Netanyahu, sebagaimana dikutip oleh sejumlah media Israel. Pernyataan tersebut langsung mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, mengingat Inggris merupakan salah satu mitra strategis Israel di Eropa.

Tak berhenti di situ, Netanyahu kemudian mengulang lelucon yang pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance pada tahun 2024. Ia menyatakan bahwa Inggris berpotensi menjadi “Islamic republic with nuclear weapons” atau republik islam pertama yang memiliki senjata nuklir. Klaim ini menimbulkan kebingungan mengingat fakta bahwa Pakistan, yang secara resmi bernama Republik Islam Pakistan, telah memiliki kapasitas senjata nuklir sejak tahun 1990-an. Data sensus terbaru juga menunjukkan bahwa populasi Muslim di Inggris hanya mencakup sekitar 6% dari total populasi nasional, angka yang jauh dari cukup untuk mendukung karakterisasi negara sebagai republik Islam.

Analisis Retorika dan Fakta demografi

Pernyataan Netanyahu tampaknya dirancang untuk memprovokasi opini publik Israel dan pengamat internasional, bukan sebagai deskripsi faktual atas kondisi politik Inggris. Penggunaan frasa “Islamic Republic of Britain” mencerminkan upaya politisasi isu imigrasi dan demografi agama di Eropa Barat, yang kerap dimanfaatkan dalam retorika sayap kanan untuk menggambarkan ancaman identitas nasional. Namun, dari perspektif konstitusional, Inggris tetap merupakan monarki konstitusional dengan sistem hukum berbasis common law, di mana Gereja Inggris memegang posisi resmi sebagai gereja negara.

Data di atas menunjukkan bahwa narasi yang dibangun oleh Netanyahu memiliki celah substantif jika diuji dengan realitas konstitusional dan demografis Inggris. Lebih dari itu, perbandingan dengan liputan media tahun 1967 juga menunjukkan pergeseran sudut pandang global terhadap konflik Timur Tengah, yang kini lebih kritis terhadap aksi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat.

Reaksi Resmi London dan Penurunan Hubungan Bilateral

Kementerian Luar Negeri Inggris dengan sigap menanggapi pernyataan Netanyahu dan menegaskan bahwa komentar tersebut “completely unacceptable” atau sama sekali tidak dapat diterima. Jurubicara kementerian menyatakan bahwa pihaknya telah mengangkat isu ini kepada pemerintah Israel melalui saluran diplomatik yang tersedia. Sikap tegas London ini tidak lepas dari konteks penurunan hubungan bilateral yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, terutama sejak pemerintahan Inggris di bawah Partai Buruh secara resmi mengakui Negara Palestina pada September 2025.

Pengakuan tersebut mendapat penolakan keras dari pemerintahan Netanyahu, yang menganggap langkah itu sebagai intervensi terhadap kedaulatan Israel dan upaya mengaburkan legitimasi negara Yahudi. Sejak saat itu, retorika dari kedua ibu kota—London dan Yerusalem—semakin tajam, dengan Israel menuduh Inggris berpihak kepada kelompok militan, sementara Inggris menekankan perlunya penegakan hukum internasional dan hak-hak warga sipil Palestina.

Pemerintahan Burnham dan Paradoks Kebijakan Pertahanan

Pergantian kepemimpinan di Downing Street dengan dilantiknya Andy Burnham sebagai Perdana Menteri beberapa pekan lalu tampaknya mempercepat pergeseran kebijakan luar negeri Inggris terhadap Israel. Sebelum menjabat, Burnham secara terbuka mengakui bahwa Partai Buruh “didn’t get it right” dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan memberikan tekanan lebih besar terhadap pemerintah Israel, termasuk melalui penerapan sanksi dan langkah-langkah pembatasan perdagangan yang terkait dengan permukiman ilegal di Tepi Barat.

Namun demikian, terdapat paradoks yang mencolok dalam kebijakan luar negeri Inggris. Meski retorika politik Burnham cenderung kritis terhadap Israel, London tetap mempertahankan ikatan ekspor militer dengan negara tersebut. Sebelumnya, pemerintah Inggris memang menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata pada tahun 2024 karena kekhawatiran bahwa peralatan militer tersebut dapat digunakan dalam operasi yang melanggar hukum humaniter internasional. Meski demikian, penangguhan tersebut tidak memutus hubungan pertahanan sepenuhnya, menandakan adanya kalkulasi geopolitik dan ekonomi yang kompleks di balik sikap publik pemerintahan Buruh.

Situasi ini menciptakan ketegangan domestik di Inggris, di mana sebagian anggota parlemen dan aktivis hak asasi manusia menuntut penghentian total ekspor senjata ke Israel, sementara industri pertahanan dan kelompok pro-Israel di Westminster terus mendorong pemeliharaan hubungan strategis. Pernyataan Netanyahu yang menghina secara terbuka kini semakin memberikan amunisi kepada kubu kritis di dalam negeri untuk menuntut sikap lebih tegas dari Burnham.

Ke depan, hubungan antara Inggris dan Israel akan sangat bergantung pada kesediaan kedua pihak untuk meredakan retorika dan kembali ke saluran diplomasi yang konstruktif. Namun, dengan adanya pernyataan keras dari Netanyahu dan sikap defensif yang ditun