Neng Eem: Humas Pemerintah Jadi Garda Terdepan Jalin Komunikasi dengan Rakyat

Forum Bakohumas MPR Soroti Peran Strategis Kehumasan dalam Memperkuat Demokrasi

Dalam rangkaian Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) menggelar diskusi strategis yang menitikberatkan pada optimalisasi fungsi komunikasi pemerintah. Acara yang berlangsung di kompleks parlemen ini menghadirkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR, Neng Eem, sebagai salah satu tokoh kunci yang memberikan arahan mengenai pentingnya sinergi antarlembaga dalam menyampaikan informasi publik. Kehadirannya dalam forum tersebut menandakan komitmen legislatif untuk terus memperkuat tata kelola komunikasi negara demi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Neng Eem menegaskan bahwa kehumasan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar fungsi administratif belaka, melainkan telah bertransformasi menjadi elemen vital dalam membangun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, di era digital yang ditandai dengan arus informasi yang begitu cepat dan meluas, peran humas harus mampu menjadi penjembatan yang efektif antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi rakyat. Tanpa adanya komunikasi dua arah yang solid dan berkelanjutan, pemerintah berisiko kehilangan momentum dalam menjelaskan program strategisnya kepada publik, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

Politikus senior ini lebih lanjut menjelaskan bahwa tantangan kehumasan kontemporer jauh lebih kompleks dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Masyarakat kini memiliki berbagai kanal untuk mengakses informasi, sehingga kesenjangan komunikasi dapat dengan mudah memicu disinformasi, hoaks, hingga narasi negatif yang merusak citra pemerintah. Oleh karena itu, Neng Eem mendorong seluruh jajaran komunikasi pemerintah untuk tidak hanya bersikap reaktif dalam menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, tetapi juga proaktif dalam merumuskan narasi pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga negara. Pendekatan semacam itu dinilai sangat penting untuk menciptakan kedekatan emosional antara negara dan rakyatnya.

Lebih dalam, ia menguraikan bahwa Sidang Tahunan MPR seharusnya menjadi momentum reflektif bagi seluruh komponen bangsa, termasuk praktisi kehumasan yang berada di garda terdepan. Dalam konteks ini, fungsi Bakohumas tidak terbatas pada koordinasi internal antarkementerian dan lembaga negara, namun harus mampu menciptakan ekosistem komunikasi yang inklusif dan partisipatif. Ekosistem tersebut, lanjutnya, harus mampu menampung berbagai suara dari lapisan masyarakat yang beragam, mulai dari pelosok desa hingga pusat-pusat aktivitas perkotaan yang memiliki karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda. Dengan demikian, kebijakan publik yang dihasilkan dapat benar-benar merespons dinamika yang terjadi di seluruh penjuru tanah air.

Neng Eem juga menyoroti urgensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik secara masif dan berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa aparatur kehumasan perlu dilengkapi dengan keterampilan analisis data, literasi media, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial media yang terus berevolusi. Kemampuan tersebut dianggap sangat esensial agar pesan-pesan pembangunan dapat disampaikan dengan bahasa yang tepat sasaran, tidak kaku, dan mampu menjawab keraguan publik secara argumentatif serta berbasis fakta yang akurat. Investasi dalam pengembangan kompetensi humas, menurutnya, adalah investasi bagi masa depan bangsa yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.

Dalam kesempatan yang sama, politisi asal PKB tersebut menekankan bahwa komunikasi pemerintah yang efektif harus didasari oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas yang tinggi. Ia menilai bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari sisi teknis pelaksanaannya di lapangan, tetapi juga dari seberapa baik pemerintah mampu menjelaskan manfaat, risiko, dan dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat luas secara jujur. Dengan demikian, partisipasi publik dalam proses demokrasi dapat semakin terfasilitasi melalui alur informasi yang jernih, terbuka, dan mudah diakses oleh siapa saja tanpa terkecuali.

Forum yang digelar Bakohumas MPR ini sendiri diharapkan menjadi wadah berbagi praktik terbaik antarinstitusi pemerintah secara rutin dan terstruktur. Neng Eem berharap agar setiap lembaga negara dapat saling belajar dari pengalaman masing-masing dalam menghadapi tantangan komunikasi yang unik di setiap sektornya. Ia mencontohkan bahwa kementerian dengan basis layanan publik yang besar tentu memiliki pola komunikasi berbeda dengan lembaga legislatif atau yudikatif, namun kesemuanya memiliki tujuan sama yakni memperkuat legitimasi demokrasi melalui kepercayaan publik yang terus dibangun secara konsisten.

Menjelang penutup acara, Neng Eem kembali mengingatkan bahwa kehumasan yang profesional dan modern merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas politik dan sosial bangsa. Ia menyerukan agar anggaran dan perhatian terhadap sektor komunikasi publik tidak lagi dipandang sebelah mata atau sebagai fungsi pelengkap, melainkan menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Hanya dengan komunikasi yang sinergis, empatik, dan berkelanjutan, pemerintah dapat benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pelayan rakyat yang responsif terhadap setiap dinamika, keluhan, dan harapan rakyat di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.