MUMBAI — BRICS dan Indonesia Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal

MUMBAI — Dalam upaya meredam dampak ketidakpastian ekonomi global dan fragmentasi geopolitik yang kian meningkat, negara-negara anggota BRICS bersama Indonesia sepakat untuk mempercepat implementasi penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) serta meningkatkan konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Kesepakatan strategis ini dihasilkan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS (2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) yang berlangsung pada 9–10 September 2026 di Mumbai, India.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh jajaran pemimpin bank sentral dan kementerian keuangan dari sepuluh negara anggota serta mitra utama, termasuk Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Ethiopia, dan Iran. Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung.

Strategi Dedolarisasi dan Ketahanan Ekonomi Kawasan

Penguatan kerja sama penggunaan mata uang lokal menjadi fokus utama diskusi guna mengurangi ketergantungan dominan terhadap mata uang utama dunia, khususnya Dolar AS. Langkah ini dinilai sangat mendesak mengingat tingginya volatilitas nilai tukar dan tekanan inflasi global yang dipicu oleh dinamika geopolitik. Indonesia mendorong pemanfaatan instrumen keuangan inklusif yang dapat langsung menopang sektor riil dan perdagangan internasional.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mengeksplorasi sumber-sumber pertumbuhan baru. “Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara,” ujar Destry dalam forum tersebut.

Menurut analisis otoritas moneter, skema perdagangan berbasis mata uang lokal mampu menekan biaya konversi valuta asing secara signifikan hingga 15% sampai 20%. Hal ini memberikan kepastian nilai bagi para pelaku usaha ekspor-impor di tengah ketidakpastian pasar finansial global.

Analisis Perbandingan: Skema Konvensional vs Skema LCT BRICS

Transisi menuju sistem pembayaran lintas negara berbasis mata uang lokal menawarkan efisiensi tinggi serta perlindungan terhadap risiko nilai tukar. Tabel berikut menggambarkan perbandingan teknis antara sistem transaksi tradisional berbasis Dolar AS dengan skema LCT yang sedang didorong oleh aliansi BRICS dan Indonesia:

Indikator Evaluasi	Sistem Pembayaran Konvensional (USD-Centric)	Skema Mata Uang Lokal (LCT & BRICS Connectivity)
Mata Uang Perantara	Dolar AS / Euro (Pihak Ketiga)	Mata Uang Lokal Bilateral (Rupiah, Yuan, Rupee, dll)
Biaya Transaksi (Fee)	Tinggi (melibatkan bank koresponden multinasional)	Lebih Rendah (hemat 15–25% biaya konversi)
Waktu Penyelesaian (Settlement)	2 hingga 3 hari kerja (T+2 / T+3)	Real-Time / Instant Cross-Border Payment
Kerentanan Sanksi & Volatilitas	Sangat Tinggi terhadap kebijakan moneter The Fed	Tinggi Ketahanannya terhadap guncangan eksternal

Tahapan Strategis Penguatan Sistem Pembayaran Lintas Negara

Untuk memastikan koordinasi berjalan efektif dan sistematis, kerja sama keuangan ini dirancang melalui sejumlah alur kerja strategis yang disepakati oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral:

1. Harmonisasi Regulasi Pembayaran Digital: Menyelaraskan standar kerangka hukum dan keamanan siber antarbank sentral untuk memfasilitasi integrasi QR code lintas negara dan transfer instan.
2. Perluasan Kerja Sama Bilateral LCT: Mendorong penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) transaksi mata uang lokal antara Indonesia dengan negara anggota BRICS seperti Tiongkok, India, dan UEA secara bertahap.
3. Diversifikasi Cadangan Devisa: Mengurangi porsi aset tunggal dalam cadangan devisa nasional guna memitigasi risiko sistemik finansial global.
4. Pengembangan Infrastruktur Keuangan Independen: Membangun platform pembayaran interkonektif tanpa bergantung sepenuhnya pada jaringan perbankan tradisional barat.

Dampak Positif bagi Perekonomian Nasional Indonesia

Kehadiran wakil Indonesia dalam pertemuan BRICS FMCBG di Mumbai menegaskan komitmen diplomasi ekonomi makro pemerintah dalam mengamankan arus perdagangan nasional. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa diversifikasi instrumen keuangan global merupakan langkah preventif yang krusial bagi ketahanan fiskal negara.

Perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS, khususnya Tiongkok dan India, menyumbang lebih dari 30% dari total nilai ekspor-impor nasional. Dengan penguatan transaksi mata uang lokal, beban ketergantungan devisa terhadap Dolar AS diharapkan dapat berkurang hingga 25% dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yang pada akhirnya menopang stabilitas nilai tukar Rupiah secara berkelanjutan.

Gubernur BI Destry Damayanti dan Wamenkeu Juda Agung menghadiri forum BRICS FMCBG 2026 di Mumbai. Kesepakatan difokuskan pada penguatan Local Currency Transaction (LCT) dan konektivitas sistem pembayaran lintas batas untuk meredam dampak volatilitas global.