METRO — Pembeli Ruko Mega Mall Gugat Pengembang dan Pemkot

METRO, PATOKAN.COM — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Metro menggelar sidang lapangan berupa Pemeriksaan Setempat (PS) untuk meninjau langsung objek sengketa perdata dugaan wanprestasi pembangunan ruko di kawasan Niaga Metro Mega Mall (MMM), Kota Metro, Lampung. Agenda sidang lapangan tersebut bertujuan memastikan fakta fisik atas objek ruko yang hingga kini dinilai mangkrak dan belum diserahterimakan kepada pembeli.

Gugatan perdata tersebut dilayangkan oleh seorang konsumen bernama Suhati yang merasa dirugikan akibat unit bangunan ruko yang telah dibelinya sejak beberapa tahun lalu tak kunjung terealisasi sesuai kesepakatan tertulis.

Pemeriksaan Lapangan Objek Sengketa Blok D-03

Majelis Hakim PN Metro meninjau langsung lokasi Blok D-03 yang menjadi pokok perkara di kawasan komersial Metro Mega Mall. Peninjauan ini dihadiri oleh pihak penggugat bersama kuasa hukum serta perwakilan dari pihak-pihak terkait guna mencocokkan letak, batas, serta kondisi aktual lahan yang diperjanjikan.

Pemeriksaan setempat menjadi tahapan krusial dalam pembuktian perkara perdata kebendaan guna memberikan gambaran konkret kepada majelis hakim mengenai progres pembangunan fisik sebelum masuk ke agenda putusan.

"Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memastikan letak batas dan kondisi riil objek sengketa, yaitu ruko Blok D-03, apakah sesuai dengan dokumen perjanjian atau justru terjadi kegagalan pembangunan," demikian intisari pelaksanaan sidang lapangan PN Metro.

Daftar Pihak Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam perkara nomor perdata ini, penggugat melayangkan gugatan terhadap sejumlah entitas korporasi, perseorangan, hingga unsur pemerintah daerah yang dinilai memiliki tanggung jawab hukum dalam tata kelola kawasan Metro Mega Mall:

• Tergugat I: PT Nolimax Jaya (selaku pengembang/pengelola proyek ruko).
• Tergugat II: Pepen Syarifuddin (selaku Direktur PT Nolimax Jaya).
• Tergugat III: Pemerintah Kota Metro (selaku pemilik aset/regulator kawasan kerja sama).
• Tergugat IV: Imanuel Derry Setiawan (selaku bagian marketing PT Nolimax Jaya).
• Turut Tergugat: Notaris Tina Astuti Widjaja, S.H. (selaku pejabat pembuat akta perjanjian).

Kronologi Sengketa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

Duduk perkara sengketa komersial ini bermula dari komitmen transaksi jual beli properti komersial yang berlangsung sejak lima tahun silam:

1. 22 Maret 2019: Penggugat (Suhati) menandatangani akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Ruko Metro Mega Mall Nomor 002/LGL-NJ/II/2019 bersama PT Nolimax Jaya di hadapan Notaris Tina Astuti Widjaja. Objek transaksi adalah unit ruko Blok D-03 dengan luas tanah 60 meter persegi.
2. Periode 2019–2023: Penggugat telah menunaikan kewajiban pembayaran sesuai termin yang disepakati. Namun di sisi lain, pihak pengembang tidak merealisasikan pembangunan fisik ruko hingga melewati tenggat waktu yang dijanjikan.
3. Upaya Mediasi Non-Litigasi: Penggugat sempat melayangkan somasi dan teguran tertulis kepada pihak pengembang menuntut pemenuhan prestasi atau pengembalian dana investasi, namun tidak membuahkan kepastian penyelesaian.
4. Tahun 2026: Merasa dirugikan secara materiil dan imateriil, pembeli resmi mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Kota Metro dan menyeret Pemerintah Kota Metro atas kapasitasnya dalam pengawasan aset dan perizinan kawasan mall.

Implikasi Hukum dan Keterlibatan Pemkot Metro

Keterlibatan Pemerintah Kota Metro sebagai Tergugat III didasari oleh status kawasan Metro Mega Mall yang berdiri di atas lahan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah. Pembeli menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap mitra swasta yang mengelola fasilitas publik dan komersial agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat konsumen.

Kasus ini kini memasuki agenda lanjutan persidangan di PN Metro untuk mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian surat sebelum majelis hakim menentukan status hukum pertanggungjawaban ganti rugi para tergugat.