Mendagri Tito Sambangi Kemenkeu, Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumatra Jadi Sorotan

Jakarta — Komitmen pemerintah pusat dalam memulihkan wilayah Sumatra yang dilanda berbagai bencana alam memasuki babak baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan langsung ke kompleks Kementerian Keuangan untuk duduk bersama Menteri Keuangan Purbaya. Pertemuan tertutup yang berlangsung intensif itu terfokus pada satu agenda krusial: nasib pendanaan Rencana Induk Rehabilitasi Pascabencana Alam Sumatra 2026–2028 yang diproyeksikan menelan biaya hingga Rp100,1 triliun.

Langkah Koordinasi Tingkat Tinggi

Bukan rapat koordinasi biasa, kunjungan Mendagri kali ini dinilai para pengamat sebagai sinyal percepatan. Tito Karnavian tiba di gedung Kemenkeu sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menuju ruang kerja Menkeu Purbaya. Kedua pemimpin kementerian itu membahas secara mendetail struktur kebutuhan anggaran yang telah disusun oleh tim teknis lintas kementerian. Menurut informasi yang dihimpun, diskusi tidak hanya menyentuh angka Rp100,1 triliun di atas kertas, melainkan juga merinci tahapan pencairan, skema pendanaan, dan potensi sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni.

Mendagri menegaskan, proses rehabilitasi tidak boleh tersendat lantaran masalah birokrasi anggaran. “Ini bukan sekadar angka. Ini tentang mengembalikan kehidupan jutaan saudara kita di Sumatra,” ujar Tito di sela pertemuan. Ia juga menekankan bahwa skema pendanaan harus sudah mendapat lampu hijau sebelum triwulan pertama 2026 agar proyek-proyek strategis bisa segera dimulai. Sementara itu, Menkeu Purbaya dikabarkan meminta agar setiap alokasi dilengkapi dengan justifikasi yang terukur serta indikator keberhasilan yang jelas.

Cetak Biru Pemulihan Multidimensi

Rencana Induk Rehabilitasi Pascabencana Alam Sumatra 2026–2028 disusun sebagai respons atas serangkaian peristiwa yang mengguncang pulau berpenduduk hampir 60 juta jiwa itu. Mulai dari gempa bumi dan likuefaksi di beberapa kabupaten, erupsi vulkanik yang memaksa ribuan warga mengungsi, hingga banjir bandang dan tanah longsor yang memorak-porandakan infrastruktur vital. Ratusan ribu unit rumah, puluhan jembatan, ruas jalan nasional dan provinsi, serta fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas rusak berat.

Dokumen induk tersebut membagi program rehabilitasi ke dalam tiga klaster besar. Pertama, rehabilitasi fisik yang mencakup pembangunan kembali permukiman warga, infrastruktur transportasi, jaringan listrik dan air bersih. Kedua, pemulihan sosial-ekonomi berupa pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan mental bagi penyintas. Ketiga, penguatan ketahanan bencana jangka panjang melalui sistem peringatan dini, tata ruang berbasis risiko, dan konservasi lingkungan di daerah rawan. Total pagu Rp100,1 triliun dialokasikan untuk lima tahun dengan porsi terbesar di tahun 2026 dan 2027.

Argumentasi di Balik Angka Triliunan

Beberapa pihak sempat mempertanyakan besaran kebutuhan dana tersebut, terutama di tengah tekanan belanja negara lainnya. Namun, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang turut hadir memberikan paparan rinci. Ia menjelaskan, biaya pembangunan kembali satu unit rumah tahan gempa di zona terdampak bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat biaya pembangunan rumah biasa karena faktor lokasi dan spesifikasi teknis. Belum lagi pemulihan lahan pertanian yang perlu rekayasa lingkungan, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai yang kritis, serta investasi teknologi mitigasi.

“Prinsipnya kami tidak mengganti yang hilang dengan standar lama, melainkan membangun lebih baik dan lebih tangguh,” ujar deputi tersebut. Pendekatan “build back better” ini menjadi landasan filosofis rencana induk sehingga proyek-proyek di dalamnya dinilai tidak bisa berkompromi pada kualitas. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menempuh uji kelayakan yang ketat untuk memastikan setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Ketersediaan Ruang Fiskal

Menteri Keuangan Purbaya dalam beberapa kesempatan sebelumnya mengisyaratkan bahwa APBN 2026 masih memiliki ruang belanja darurat yang bisa dimanfaatkan. Meski begitu, ia menekankan perlunya diversifikasi sumber pendanaan, termasuk menggandeng investor swasta, filantropi, serta lembaga donor internasional. Skema pembiayaan kreatif seperti obligasi bencana (catastrophe bonds) dan dana abadi rehabilitasi juga ikut disinggung dalam pertemuan itu.

Dari sudut pandang Mendagri, keberlanjutan fiskal daerah juga menjadi perhatian. Pasalnya, beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Sumatra yang terdampak masih terkendala kapasitas fiskalnya sendiri. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan dana pusat tanpa memperbaiki kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) pascabencana. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri akan mendampingi daerah dalam menyusun strategi pemulihan ekonomi lokal, termasuk optimalisasi potensi pajak dan retribusi secara hati-hati agar tidak membebani masyarakat yang tengah berjuang.

Respons dan Harapan

Pertemuan ini disambut baik oleh berbagai pemangku kepentingan. Kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatra yang beberapa waktu lalu telah menyerahkan data kerusakan dan kebutuhan mengaku optimistis. “Kami sudah sangat menanti kepastian ini. Jangan sampai bencana alam berubah menjadi bencana kemanusiaan karena lambatnya pemulihan,” ujar salah satu gubernur yang dihubungi secara terpisah.

Meskipun pembahasan teknis masih akan berlanjut di tingkat eselon satu, komitmen politik yang ditunjukkan langsung oleh Tito Karnavian dan Purbaya diyakini mampu membuka jalan lebih lebar. Agenda berikutnya adalah konsolidasi data proyek prioritas dan penyusunan nota keuangan yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan tidak ada lagi desa yang terisolasi bertahun-tahun, tidak ada lagi anak-anak yang belajar di tenda darurat berkepanjangan, dan tidak ada lagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian permanen.

Pemerintah pusat, melalui forum koordinasi ini, ingin memastikan bahwa Rp100,1 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Lebih dari itu, dana tersebut adalah representasi nyata kehadiran negara saat warganya berada dalam masa paling sulit. “Rencana induk ini bukan hanya tentang semen dan beton, tetapi tentang harapan,” pungkas Tito.