Mendagri Tito: Integritas Kepala Daerah Kunci Cegah Korupsi

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan integritas pada diri kepala daerah merupakan benteng paling fundamental dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam sebuah forum kebijakan strategis di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (16/7/2026), ia mengingatkan bahwa pengawasan ketat saja tidak cukup tanpa adanya komitmen moral dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari para pemimpin wilayah.

Pernyataan Mendagri ini disampaikan di hadapan ratusan pejabat daerah, akademisi, dan perwakilan lembaga antikorupsi yang hadir secara hibrida. Momen tersebut menjadi sorotan mengingat dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memproses puluhan kepala daerah dalam perkara rasuah yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Integritas sebagai Fondasi Pencegahan Korupsi

Dalam paparannya, Tito Karnavian mengutip hasil kajian internal yang menunjukkan bahwa celah korupsi sering kali muncul bukan semata karena lemahnya regulasi, melainkan karena orientasi kekuasaan yang keliru.

"Kita bisa membangun sistem pengawasan sekuat apapun, tetapi jika kepala daerah tidak memiliki integritas, maka potensi penyalahgunaan wewenang akan selalu terbuka. Integritas adalah kompas moral yang menuntun setiap kebijakan,"

Lebih lanjut, ia merujuk pada konsep good governance yang mensyaratkan tiga pilar utama: integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Ketiganya, menurut Tito, harus dijalankan secara simultan untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang resisten terhadap godaan korupsi.

Data Kepala Daerah Tersangkut Korupsi Jadi Peringatan

Situasi darurat integritas ini bukan tanpa dasar. Data KPK menunjukkan bahwa sepanjang 2023 hingga pertengahan 2026, setidaknya 22 kepala daerah aktif telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus, mulai dari suap perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga pemotongan dana bantuan sosial. Angka tersebut belum termasuk para mantan kepala daerah yang terjerat setelah masa jabatannya berakhir.

"Fakta ini adalah alarm bagi kita semua," kata Tito, seraya menambahkan bahwa Kemendagri kini mengintegrasikan e-audit dan e-budgeting secara nasional agar setiap pos belanja daerah dapat dipantau secara real-time.

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Selain integritas, Tito menyoroti pentingnya penguatan sistem tata kelola yang transparan. Ia menjelaskan bahwa banyak modus korupsi terjadi karena minimnya partisipasi publik dalam proses penganggaran dan pengawasan proyek. Untuk merespons hal tersebut, Kemendagri mengambil langkah:

• Mewajibkan publikasi rencana anggaran dan realisasinya melalui portal keterbukaan informasi di setiap daerah.
• Mengembangkan aplikasi pengaduan masyarakat yang langsung terhubung ke Inspektorat Jenderal Kemendagri dan KPK.
• Menggelar pendidikan dan pelatihan antikorupsi wajib bagi seluruh calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak.

"Tidak ada lagi ruang gelap dalam tata kelola keuangan daerah. Semua harus terang benderang dan dapat diakses oleh warga, pers, juga lembaga swadaya," tegas Mendagri.

Sinergi Pengawasan Internal dan Eksternal

Mendagri menyadari bahwa pengawasan dari institusi formal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK saja tidak cukup jika tidak disokong oleh pengawasan internal yang mumpuni. Oleh karena itu, pihaknya tengah memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan audit kinerja pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, Tito juga mendorong kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyediakan fraud control plan di setiap titik rawan korupsi, termasuk pada sektor perizinan, layanan publik, dan belanja infrastruktur.

"Kita tidak ingin hanya bereaksi setelah kasus mencuat. Pencegahan adalah strategi utama yang paling murah dan tidak memakan korban lebih banyak,"

Reformulasi Indeks Integritas Nasional

Pada kesempatan yang sama, Mendagri mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang merumuskan Indeks Integritas Kepala Daerah (IIKD) yang akan diukur setiap tahun berdasarkan parameter kepatuhan anggaran, tingkat pengaduan masyarakat, serta hasil audit BPK. Indeks ini rencananya akan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja dan bisa berdampak pada pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Langkah ini disambut baik oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia yang menilai bahwa selama ini tolak ukur kinerja kepala daerah lebih banyak bertumpu pada program pembangunan fisik, bukan pada aspek etika dan akuntabilitas.

KPK Apresiasi dan Dorong Pembenahan Sistemik

Menanggapi arahan Mendagri, Wakil Ketua KPK yang hadir dalam forum tersebut menyatakan apresiasinya dan menekankan bahwa pembenahan integritas harus dilakukan secara sistemik, tidak seremonial. "KPK siap mendampingi pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pencegahan korupsi terintegrasi, termasuk melalui program Desa Antikorupsi yang kini diperluas ke level kecamatan dan kota," ujarnya.

KPK juga menekankan pentingnya implementasi whistleblower system yang efektif di setiap organisasi perangkat daerah agar pegawai dan masyarakat tidak takut melaporkan dugaan penyimpangan.

Harapan Publik dan Langkah Selanjutnya

Di tengah meningkatnya ekspektasi publik pasca berbagai kasus korupsi besar, pernyataan Mendagri ini diharapkan tidak berhenti sebagai retorika. Organisasi pemantau kebijakan antikorupsi meminta Kemendagri segera merilis peta jalan digitalisasi pengawasan yang mencakup seluruh 548 pemerintah daerah di Indonesia.

Tito berjanji akan menuntaskan integrasi data keuangan daerah dalam enam bulan ke depan dan menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneken pakta integritas baru yang disertai mekanisme sanksi tegas bagi pelanggar. "Kita ingin kepala daerah menjadi teladan, bukan tersangka. Kalau ada yang main-main, tentu ada konsekuensi hukum," pungkasnya.