Mendagri Tito: Hanya Integritas Mampu Bentengi Kepala Daerah dari Korupsi

JAKARTA, Patokan – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa integritas pribadi para kepala daerah merupakan fondasi paling kokoh dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Penegasan ini disampaikan di tengah masih maraknya operasi tangkap tangan yang menjerat pemimpin daerah, sekaligus menjadi refleksi bahwa pengawasan eksternal saja tidak cukup tanpa perbaikan karakter dan tata kelola internal.

Tito mengingatkan bahwa korupsi sering kali bermula dari lemahnya komitmen moral seorang pemimpin. Sistem pengawasan yang dirancang sedemikian rupa, seketat apa pun, akan mudah ditembus jika kepala daerah tidak memiliki prinsip kejujuran dan tanggung jawab. “Integritas bukan sekadar kata, melainkan benteng terakhir yang menentukan apakah kekuasaan akan diselewengkan atau dijalankan dengan amanah,” ujar Tito dalam sebuah forum tertutup yang transkripnya diperoleh Patokan.

Integritas sebagai Panglima Pencegahan

Pandangan Mendagri ini mempertegas arah baru Kementerian Dalam Negeri dalam membangun pemerintahan daerah yang bersih. Selama ini, upaya pemberantasan korupsi lebih banyak bertumpu pada penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pembentukan regulasi antikorupsi. Namun, Tito menyoroti bahwa tanpa integritas pribadi, semua instrumen itu akan seperti pedang bermata dua: bisa melindungi, tapi juga bisa dimatikan oleh mereka yang berkuasa.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa dalam kurun 2020–2025, lebih dari 40 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan. Angka tersebut belum mencakup kasus yang diproses oleh kejaksaan dan kepolisian. Fakta ini menjadi sinyal bahwa persoalan korupsi di daerah bukan semata soal minimnya aturan, melainkan krisis keteladanan dan nilai moral para pemimpin.

Penguatan Tata Kelola sebagai Lapis Kedua

Selain integritas, Mendagri juga mendorong agar setiap daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan seperti e-planning, e-budgeting, serta sistem pelaporan keuangan berbasis digital dinilai mampu mempersempit celah penyalahgunaan anggaran. Tito mencontohkan beberapa daerah yang berhasil menekan angka kebocoran APBD setelah menerapkan smart governance secara konsisten.

“Sistem yang baik akan menyulitkan niat buruk untuk dieksekusi. Tetapi sistem itu sendiri harus diawaki oleh orang-orang yang jujur. Jadi integritas dan tata kelola adalah dwitunggal yang tidak bisa dipisahkan,” tambah Tito. Ia juga menyebut pentingnya reformasi birokrasi di tingkat daerah, termasuk memangkas jalur birokrasi yang berpotensi melahirkan pungutan liar.

Sinergi Pengawasan dan Partisipasi Publik

Mendagri menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bergerak dari atas, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Transparansi informasi publik, kemudahan akses terhadap dokumen anggaran, serta ruang pengaduan yang responsif menjadi kunci agar warga bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan. “Pengawasan oleh rakyat adalah bentuk kontrol sosial yang paling dahsyat,” tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri, lanjut Tito, akan terus memperkuat koordinasi dengan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum lain untuk menciptakan efek gentar. Namun, ia mengingatkan bahwa penindakan hanya bersifat kuratif, sementara pencegahan yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah jabatan: dari hati nurani seorang kepala daerah.

Membangun Budaya Antikorupsi Sejak Rekrutmen

Sebagai langkah jangka panjang, Mendagri mengusulkan agar aspek integritas menjadi salah satu indikator utama dalam proses seleksi calon kepala daerah. Partai politik yang mengusung kandidat diharap tidak lagi semata berpatokan pada popularitas atau kekuatan logistik, melainkan juga rekam jejak moral dan etika calon. “Jangan sampai kita memilih pemimpin hanya karena ia populer, tapi integritasnya bermasalah. Itu sama saja menabur benih korupsi di masa depan,” ujar Tito.

Selain itu, Kemendagri akan memperkuat program pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi para aparatur sipil negara di lingkungan pemda. Program ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini, jauh sebelum seorang pejabat memegang jabatan strategis.

Efek Domino Integritas terhadap Kesejahteraan

Mendagri juga menghubungkan integritas dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah yang bersih, katanya, akan fokus membelanjakan anggaran untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat—seperti perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Sebaliknya, korupsi kepala daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan harapan rakyat terhadap keadilan dan kemakmuran.

“Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang dicuri. Kalau kepala daerah punya integritas, ia akan merasakan sakit ketika uang rakyat diselewengkan. Itu yang harus kita pupuk: rasa malu dan tanggung jawab moral,” pungkas Tito.

Dengan penekanan pada tiga pilar—integritas pribadi, tata kelola modern, dan pengawasan berlapis—Kemendagri optimistis angka korupsi di tingkat daerah bisa ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Masyarakat pun menunggu bukti nyata dari komitmen yang disuarakan sang Mendagri.