Mendagri Tito Dorong Percepatan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat untuk memastikan proses pemulihan pascabencana di Pulau Sumatra tidak terhambat masalah anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana (Kasatgas PRR) menegaskan perlunya percepatan persetujuan alokasi dana sebesar Rp100,1 triliun. Dana raksasa ini akan digunakan untuk membiayai program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak dalam kurun waktu 2025 hingga 2028.

“Kami tidak bisa menunda-nunda lagi. Setiap hari keterlambatan membuat masyarakat yang sudah menjadi korban bencana semakin menderita. Anggaran harus segera disetujui agar pembangunan fisik dan pemulihan ekonomi bisa dimulai,” kata Tito dalam sebuah rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Selasa pekan ini. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran kementerian dan pemerintah daerah untuk menyatukan data kerusakan agar pengajuan anggaran ke parlemen berjalan lancar.

Kebutuhan Dana Rp100,1 Triliun Hingga 2028

Bencana besar yang melanda sejumlah provinsi di Sumatra – termasuk Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh – pada akhir 2024 lalu menyebabkan kerusakan yang sangat masif. Banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung meratakan ribuan rumah warga, menghancurkan infrastruktur vital, dan memutus konektivitas antarwilayah. Data sementara yang dihimpun Satgas PRR mencatat sedikitnya 5.000 unit hunian rusak berat, 120 jembatan ambruk, serta lebih dari 2.000 kilometer ruas jalan nasional dan provinsi terputus. Fasilitas pendidikan dan kesehatan pun tak luput dari terjangan bencana; puluhan sekolah dan puskesmas dilaporkan hancur.

Untuk memulihkan kondisi tersebut, pemerintah mengalokasikan total kebutuhan anggaran sebesar Rp100,1 triliun hingga tahun 2028. Jumlah ini terdiri dari dana pembangunan kembali infrastruktur dasar sebesar Rp45 triliun, bantuan perumahan senilai Rp25 triliun, pemulihan sektor ekonomi produktif Rp15 triliun, serta sisanya untuk penguatan mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat. Angka tersebut menjadikan program pemulihan Sumatra sebagai proyek rehabilitasi pascabencana terbesar dalam sejarah Indonesia, melampaui anggaran rekonstruksi Aceh pasca-tsunami 2004 yang kala itu menelan biaya sekitar Rp40 triliun.

Menurut rencana, pencairan dana akan dilakukan secara bertahap: Rp30 triliun pada tahun 2025, Rp35 triliun pada 2026, Rp25 triliun pada 2027, dan sisanya pada 2028. Namun jadwal ini sangat bergantung pada kecepatan persetujuan DPR RI dan harmonisasi perencanaan antarkementerian. Tito mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memangkas waktu persiapan.

Kendala Birokrasi dan Solusi Percepatan

Kendati dana sudah dianggarkan dalam APBN, perjalanan dari perencanaan hingga eksekusi lapangan seringkali terganjal prosedur administratif yang panjang. Proses verifikasi penerima manfaat, lelang proyek konstruksi, dan audit kepatuhan regulasi memakan waktu berbulan-bulan. Hal inilah yang menjadi perhatian utama Tito. “Saya ingin birokrasi tidak menjadi tembok penghalang. Justru di masa darurat seperti ini, kita harus berani memotong rantai prosedur yang tidak perlu tanpa mengabaikan akuntabilitas,” tegasnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satgas PRR telah mengusulkan skema “jalur cepat” (fast track) dalam pengadaan barang dan jasa bagi proyek rekonstruksi. Skema ini memungkinkan proses lelang dilakukan paralel dengan finalisasi desain, sehingga pembangunan fisik bisa lebih cepat dimulai. Selain itu, digunakan sistem data terpadu berbasis digital yang menghubungkan data kerusakan dari desa hingga pusat secara real-time, sehingga mengeliminasi duplikasi dan manipulasi data. Tito juga mendorong agar dana langsung disalurkan ke pemerintah daerah yang berkompeten, dengan tetap didampingi pengawasan ketat dari BPKP dan BPK.

Pemulihan Ekonomi Masyarakat Jadi Prioritas

Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Porsi Rp15 triliun untuk pemulihan ekonomi akan dialokasikan pada bantuan modal usaha mikro, revitalisasi lahan pertanian, serta pelatihan keterampilan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian. Di sejumlah wilayah, bencana telah menghancurkan pasar tradisional, lumbung pangan, dan tambak perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. “Kita harus memastikan warga bisa segera beraktivitas ekonomi lagi. Mereka tidak boleh bergantung pada bantuan sosial selamanya,” ujar Tito.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 50.000 hektar sawah terendam banjir, mengancam produksi beras di sentra-sentra lumbung Sumatra. Sementara itu, sekitar 15.000 unit usaha kecil menengah (UKM) di sektor pariwisata, kerajinan, dan kuliner lumpuh akibat akses transportasi yang terputus dan kerusakan infrastruktur penunjang. Program pemulihan ekonomi akan menyasar langsung kelompok-kelompok ini dengan skema hibah bergulir dan pendampingan teknis dari kementerian terkait.

Target 2028 dan Harapan

Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tuntas pada tahun 2028. Artinya, dalam waktu kurang dari tiga tahun ke depan, ribuan rumah, jembatan, dan fasilitas publik harus berdiri kembali. Tito menegaskan bahwa Satgas PRR akan terus memonitor perkembangan setiap bulan, dan ia tidak segan mengevaluasi pejabat daerah yang lamban dalam mengeksekusi proyek.

“Keberhasilan pemulihan Sumatra tidak hanya soal uang, tetapi juga komitmen semua pihak untuk bekerja keras, transparan, dan fokus pada kepentingan korban bencana. Saya optimis, dengan sinergi pusat dan daerah, kita bisa membangun kembali Sumatra yang lebih tangguh dan siap menghadapi ancaman bencana di masa depan,” tutupnya.

Pascabencana Sumatra menjadi ujian besar bagi tata kelola kebencanaan nasional. Dengan nilai anggaran yang fantastis, mata publik akan tertuju pada efektivitas Satgas PRR yang dipimpin Tito Karnavian. Apakah percepatan yang digagaskan mampu menghadirkan pemulihan nyata bagi jutaan warga terdampak? Waktu yang akan menjawab.