Mendagri Tito Datangi Kantor Purbaya, Bahas Nasib Anggaran Bencana

Pertemuan Antara Dua Kementerian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan langsung ke kantor pusat Kementerian Keuangan pada awal pekan ini. Ia disambut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudha di ruang kerjanya yang terletak di lantai atas gedung utama. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung selama hampir tiga jam dan berfokus pada satu agenda tunggal: menyelamatkan dan mempercepat pencairan dana rehabilitasi pascabencana alam yang melanda Pulau Sumatra. Keduanya membahas secara mendalam alokasi anggaran yang mencapai Rp100,1 triliun yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi Pascabencana Alam Sumatra untuk periode 2026 hingga 2028.

Latar Belakang Bencana dan Kebutuhan Mendesak

Sumatra dalam beberapa tahun terakhir dihantam oleh serangkaian bencana alam yang dahsyat, mulai dari gempa bumi tektonik, tsunami, letusan gunung berapi, hingga banjir bandang dan tanah longsor yang merusak infrastruktur dan permukiman warga. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Lampung menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Ribuan rumah hancur, fasilitas kesehatan lumpuh, dan ruas jalan strategis terputus. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat menyusun rencana induk yang komprehensif untuk memulihkan kehidupan masyarakat dan membangun kembali daerah yang porak poranda. Rencana Induk tersebut tidak hanya menyasar perbaikan fisik semata, melainkan juga mencakup pemulihan ekonomi dan sosial warga yang kehilangan mata pencaharian.

Angka Rp100,1 triliun tersebut bukanlah dana segar yang langsung tersedia. Sebagian besar berasal dari realokasi pos belanja kementerian dan lembaga, pinjaman luar negeri, serta kontribusi dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Meski begitu, skema pencairannya masih menyisakan persoalan administrasi yang kompleks. Inilah yang hendak diurai oleh Mendagri dan Menkeu dalam pertemuan mereka.

Perdebatan Soal Pengelolaan dan Kewenangan Daerah

Rapat tersebut dikabarkan sempat menghangat ketika Tito Karnavian menyampaikan kekhawatiran dari para kepala daerah. Para gubernur dan bupati di Sumatra mengeluhkan mekanisme transfer anggaran yang dinilai terlalu kaku. Mereka ingin sebagian besar dana ditransfer langsung ke kas daerah agar proses rehabilitasi bisa lebih lincah dan sesuai dengan kondisi setempat. Namun, Purbaya Yudha selaku pemegang otoritas fiskal justru menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Ia tidak ingin anggaran sebesar itu rawan disalahgunakan di tingkat akar rumput. Kedua menteri pun bernegosiasi mencari jalan tengah, yakni dengan memperkuat peran inspektorat daerah serta memperketat sistem pelaporan berbasis digital yang sudah dirintis oleh Bappenas.

Menurut sumber di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Tito membawa data proyeksi kebutuhan logistik dan hunian sementara yang mencapai 300 ribu unit. Sementara Kementerian Keuangan menyoroti kapasitas serapan pemerintah daerah yang selama ini berkisar antara 30 hingga 50 persen pada proyek sejenis. Dengan begitu, pencairan bertahap akan menjadi kunci agar uang tidak menumpuk tanpa progres.

Skala dan Fokus Proyek Pemulihan

Rencana Induk tersebut mencakup empat pilar utama: rekonstruksi perumahan dan permukiman, pembangunan kembali sarana publik termasuk sekolah dan rumah sakit, pemulihan ekonomi rumah tangga, serta penguatan mitigasi bencana. Untuk pilar pertama, setidaknya 120 ribu unit hunian tetap akan dibangun dengan standar tahan gempa dan tsunami. Teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA) akan menjadi solusi andalan, terutama di zona rawan seperti pesisir barat Aceh dan Kepulauan Mentawai.

Sementara itu, pada pilar mitigasi, pemerintah akan memasang sistem peringatan dini tahap akhir yang sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi. Keseluruhan proyek ditargetkan rampung sebelum akhir 2028, meskipun pada kenyataannya skala pekerjaan yang sangat luas memungkinkan perpanjangan fase pemeliharaan hingga 2029.

Dukungan dan Potensi Hambatan di Parlemen

Sinyalemen dari pertemuan dua menteri ini juga akan dibawa ke rapat kerja dengan Komisi VIII dan Komisi XI DPR RI. Purbaya berencana memaparkan rincian skema pembiayaan yang melibatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman lunak dari Bank Dunia serta Asian Development Bank. Ia optimistis dukungan politik akan mengalir karena banyak daerah pemilihan di Sumatra yang terdampak langsung. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa kepastian hukum dan harmonisasi aturan antara kementerian, program sebesar ini bisa menjadi sasaran temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mendagri Tito, di sisi lain, akan segera menerbitkan instruksi kepada seluruh kepala daerah di Sumatra untuk mempercepat penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD). Ini menjadi syarat mutlak sebelum kucuran dana tahap pertama digulirkan pada awal kuartal ketiga tahun ini.

Reaksi Masyarakat dan Organisasi Kemanusiaan

Ketika kabar pertemuan ini merebak, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kebencanaan menyambut baik. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahap perencanaan agar tidak terulang kisah rekonstruksi pascabencana sebelumnya yang kerap gagal menangkap kebutuhan nyata korban. Di Banda Aceh, sejumlah komunitas penyintas tsunami mengaku trauma jika proses pemulihan kembali berlarut-larut.

Sementara itu, Menteri Sosial turut menyatakan kesiapannya untuk mendistribusikan bantuan tunai bersyarat kepada lebih dari satu juta kepala keluarga yang kini masih bertahan di pengungsian. Sinergi antarlembaga inilah yang diharapkan dapat memotong rantai birokrasi yang sering menjadi penghambat.

Langkah Konkret Pasca Pertemuan

Hasil dari kunjungan Tito ke kantor Purbaya bukan sekadar obrolan seremonial. Keduanya menyepakati pembentukan tim gabungan untuk merampungkan revisi Peraturan Presiden tentang rehabilitasi pascabencana. Tim ini akan bekerja maraton selama sebulan ke depan sebelum naskah final diserahkan kepada Presiden. Selain itu, sistem monitoring anggaran terintegrasi akan diadopsi, memanfaatkan platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menghubungkan Kemendagri, Kemenkeu, dan seluruh pemerintah provinsi di Sumatra secara daring dan real-time.

Apabila seluruh rencana berjalan mulus dan tidak ada hambatan politik yang berarti, maka pencairan perdana sebesar Rp25 triliun akan segera dikucurkan untuk memulai konstruksi pada Oktober mendatang. Dengan demikian, harapan masyarakat Sumatra untuk bangkit dari reruntuhan bencana semakin terang, dan semangat kolaborasi lintas kementerian menjadi pijakan kokoh bagi Indonesia yang tangguh menghadapi bencana.