Mendagri-Menkeu Bahas Top Up DBH untuk Tekan Defisit Belanja ASN Daerah Pasca-Bencana

Jakarta – Pemerintah pusat tengah merancang skema penyelamatan anggaran daerah yang tertekan oleh lonjakan belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan kebutuhan rekonstruksi pascabencana. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) duduk satu meja untuk membahas solusi permanen, termasuk opsi kucuran dana alokasi khusus berbasis Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan ditopang oleh pemerintah pusat.

Pertemuan Strategis Dua Kementerian

Di sebuah ruang kerja yang tidak banyak diketahui publik, dua tokoh kunci kabinet melakukan negosiasi yang akan menentukan nasib ribuan pemda. Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadono dikabarkan menggelar rapat tertutup pada awal pekan, fokus pada dua isu besar: pembiayaan ulang rekonstruksi wilayah terdampak bencana dan beban gaji ASN daerah yang kian mencekik APBD. Pertemuan ini adalah respons langsung atas jeritan para kepala daerah yang, sejak triwulan pertama tahun ini, melaporkan ketidakmampuan memenuhi belanja pegawai tanpa mengorbankan pos infrastruktur dasar. Seorang sumber di lingkungan Kemendagri menyebutkan bahwa pembahasan berlangsung intens dan konstruktif, menghasilkan cetak biru awal mekanisme top up DBH sebagai bantalan fiskal untuk daerah.

Agenda utama bukan sekadar tambal sulam. Kompleksitasnya terletak pada bagaimana negara tetap hadir membayar gaji guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh di pelosok bersamaan dengan pemulihan jembatan, sekolah, dan rumah sakit yang hancur akibat banjir dan longsor di beberapa provinsi. Mendagri dan Menkeu sepakat bahwa pendekatan lama yang mengandalkan APBD murni sudah tidak memadai. Perlu instrumen lintas transfer yang lebih fleksibel, dan DBH dipilih sebagai saluran utama karena sumbernya berasal dari penerimaan negara yang dibagi, namun dapat diperkuat oleh alokasi sementara dari kas umum.

Mengapa DBH? Menopang Tanpa Menambah Utang Daerah

Skema top up DBH yang sedang dibahas memungkinkan pemda menerima dana segar di luar proyeksi awal tanpa harus merevisi APBD secara drastis. Dalam konsep yang beredar, pusat akan memberikan "tambahan DBH" yang nilainya setara dengan selisih antara belanja pegawai minimum dan kapasitas fiskal daerah. Dana ini bukan pinjaman, melainkan hibah bersyarat yang wajib dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, daerah tidak perlu menambah utang atau mengorbankan dana darurat bencana.

Keputusan untuk menggunakan DBH sebagai instrumen sangat strategis. DBH adalah hak daerah yang berasal dari pajak pusat, sehingga secara psikologis politik, tambahan ini dipersepsikan sebagai pengembalian potensi yang selama ini belum optimal terserap oleh daerah. Di masa lalu, ada resistensi politik jika pemerintah pusat terlalu dominan mengatur belanja pegawai. Namun dengan top up DBH, sifatnya adalah memperkuat bagian yang menjadi hak daerah, bukan intervensi langsung. Menkeu dalam diskusi dikabarkan memberikan lampu hijau dengan catatan skema ini harus disertai audit ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta laporan real-time dari inspektorat daerah.

Rekonstruksi Bencana: Antara Anggaran dan Prioritas

Selain soal belanja pegawai, pertemuan itu juga menyoroti lambatnya rekonstruksi di beberapa daerah yang dihajar bencana bertubi-tubi. Keterbatasan dana pendamping dari pemda menjadi salah satu ganjalan, karena APBD telah tersedot untuk gaji ASN. Oleh karena itu, top up DBH juga akan diikat dengan klausul rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya, sebagian dari tambahan DBH dapat digunakan untuk belanja modal perbaikan fasilitas umum, tetapi dengan tetap menjaga gaji pegawai tetap aman. Inilah yang disebut sebagai skema dua bilah: satu sisi menopang operasional, sisi lain mendorong percepatan pemulihan.

Kedua menteri juga menyinggung perlunya pemetaan ulang daerah rawan. Bukan tidak mungkin, DBH tambahan ini kelak dikaitkan dengan indeks risiko bencana. Daerah yang paling rentan dan paling besar kerusakannya akan mendapat prioritas, sekaligus diwajibkan memiliki rencana kontinjensi yang matang. Dengan begitu, top up DBH bukan sekadar uang tenang untuk gaji, melainkan investasi ketahanan daerah.

Tantangan Data dan Tata Kelola

Meskipun skema ini terdengar menjanjikan, implementasinya tidak sederhana. Data jumlah dan gaji ASN daerah yang kerap tidak sinkron antara Badan Kepegawaian Negara, Kemendagri, dan pemda menjadi masalah klasik yang harus diselesaikan lebih dulu. Mendagri mengusulkan pemutakhiran basis data kepegawaian secara nasional secara paksa, dengan tenggat waktu tiga bulan, sebagai syarat pencairan top up DBH. Sementara itu, Menkeu menekankan pentingnya formula yang adil, agar daerah yang benar-benar dalam kondisi distress fiskal yang menerima, bukan semua pemda tanpa pandang.

Diperkirakan, sekitar 120 kabupaten/kota masuk dalam kategori yang akan sangat terbantu oleh skema ini. Daerah-daerah tersebut memiliki PAD rendah dan rasio belanja pegawai di atas 50 persen dari total APBD. Tanpa intervensi, mereka terancam mengalami gagal bayar gaji di paruh kedua tahun ini. Top up DBH diharapkan mampu menutup celah tersebut tanpa menunggu siklus anggaran perubahan yang panjang dan birokratis.

Reaksi dan Harapan Daerah

Beberapa asosiasi pemerintah daerah menyambut positif konsep ini. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyebut top up DBH ibarat “olat pereda sesak” bagi APBD yang tengah krisis. Namun ia mengingatkan agar syarat pencairan tidak kaku, sebab pemda yang sudah kewalahan kadang justru kesulitan memenuhi administrasi verifikasi yang rumit. Ia berharap pusat mau memotong jalur birokrasi dengan cukup mengandalkan data dari sistem informasi keuangan daerah yang sudah berjalan.

Senada, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada menilai skema ini bisa menjadi preseden baik jika dirancang dengan check and balance yang kuat. Dia mencontohkan, top up DBH bisa menjadi alat pemerintah pusat untuk memaksa pemda melakukan efisiensi di sektor-sektor non-prioritas, seperti perjalanan dinas dan belanja modal yang tidak mendesak, sebelum menerima kucuran dana. Dengan demikian, dana negara tidak habis untuk menambal inefisiensi.

Langkah Selanjutnya: Regulasi dan Uji Coba

Pasca-pertemuan, Kemendagri dan Kemenkeu akan membentuk tim kecil untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai dasar hukum top up DBH darurat. Targetnya, PP tersebut bisa terbit sebelum kuartal ketiga, tepat sebelum banyak pemda memasuki siklus kekeringan anggaran paling parah. DPR pun akan segera dilibatkan, terutama Komisi XI dan Komisi II, untuk memastikan dukungan politik dan alokasi anggaran dari APBN-P yang memadai.

Uji coba akan dilakukan di lima provinsi yang memiliki beban bencana tinggi dan rasio belanja pegawai yang kronis, antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, dan Kalimantan Selatan. Jika dalam enam bulan skema ini berhasil menjaga stabilitas pembayaran gaji dan mempercepat rekonstruksi, bukan tidak mungkin top up DBH menjadi instrumen permanen dalam kebijakan transfer ke daerah. Mimpi besar ini, jika terwujud, akan mengubah total hubungan keuangan antara pusat dan daerah: lebih tanggap, lebih solid, dan lebih manusiawi. Untuk sekarang, publik menunggu langkah konkret dari dua kementerian yang tengah berada di garis depan penyelamatan fiskal daerah.