Mendagri dan Menkeu Bahas Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (17/10) untuk melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa. Agenda utama yang dibahas adalah rencana alokasi dana sangat besar, mencapai Rp100,1 triliun, yang diusulkan dalam Rencana Induk Rehabilitasi Pascabencana Alam Sumatra periode 2026 hingga 2028.

Pertemuan tersebut berlangsung selama hampir tiga jam, mengindikasikan kompleksitas isu yang dihadapi. Kedua menteri beserta jajaran pejabat tinggi melakukan penyelarasan pandangan terkait skala prioritas, mekanisme pencairan, dan pengawasan anggaran rehabilitasi bencana yang digadang-gadang menjadi salah satu proyek pemulihan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Latar Belakang Bencana dan Kebutuhan Mendesak

Sumatra pada dua tahun terakhir dihantam oleh rangkaian bencana alam dahsyat yang saling berkait. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang bagian barat pulau tersebut pada awal 2025, diikuti oleh tsunami kecil yang meluluhlantakkan pesisir Aceh dan Sumatera Utara. Tak berhenti di situ, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung dan Gunung Marapi juga meningkat, memaksa ribuan warga mengungsi. Banjir bandang di beberapa kabupaten di Sumatera Barat memperparah kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, total kerugian ekonomi akibat bencana tersebut ditaksir menembus Rp150 triliun. Pemerintah pusat merespons dengan menyusun Rencana Induk Rehabilitasi Pascabencana Alam Sumatra yang mencakup tiga pilar utama: pembangunan kembali infrastruktur publik, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan sistem mitigasi bencana terpadu. Angka Rp100,1 triliun yang dibahas dalam pertemuan Tito-Purbaya merupakan bagian dari kalkulasi total kebutuhan pendanaan selama tiga tahun.

Sumber di Kementerian Keuangan menyebutkan, dari total angka tersebut, sekitar 40% di antaranya akan dialokasikan untuk rekonstruksi jalan, jembatan, pelabuhan kecil, dan fasilitas air bersih. Sementara 35% untuk program pemulihan sosial-ekonomi, seperti bantuan langsung tunai bagi korban, kredit lunak UMKM, serta pelatihan kerja. Sisanya, 25%, ditujukan untuk memperkuat sistem peringatan dini, membangun tanggul pengaman pantai, merelokasi permukiman di zona rawan, serta riset kegempaan dan vulkanologi.

Komitmen Anggaran dan Kesenjangan Fiskal

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Purbaya menyampaikan bahwa besaran angka Rp100,1 triliun harus dihadapkan pada realitas tekanan fiskal nasional pasca-pandemi dan ketidakpastian ekonomi global. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemulihan Sumatra sangat kuat, namun strategi pendanaan harus dirancang secara hati-hati agar tidak membebani defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melebihi batas aman.

"Kami mengapresiasi perencanaan yang matang dari Kemendagri dan BNPB. Angka ini besar, sehingga kami perlu mengombinasikan sumber-sumber pendanaan, termasuk dari APBN, pinjaman luar negeri yang lunak, dan juga kontribusi dari pemerintah daerah," ujar Purbaya di sela-sela diskusi.

Sementara itu, Tito menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi hasil. Ia mengatakan, "Semua proses pengadaan dan pelaksanaan proyek di lapangan akan diawasi ketat oleh Inspektorat Jenderal dan melibatkan auditor independen. Tidak boleh ada setetes pun dana yang diselewengkan, sebab ini menyangkut penderitaan para penyintas."

Kedua menteri sepakat untuk membentuk tim kecil gabungan yang akan merancang skema pembiayaan, termasuk mengidentifikasi pos-pos anggaran yang bisa direalokasi dari kementerian/lembaga lain tanpa mengorbankan program prioritas nasional. Tim ini diberi waktu satu bulan untuk menyelesaikan draf final sebelum diajukan ke DPR pada masa sidang berikutnya.

Peran Vital Pemerintah Daerah

Sebagai kementerian yang membina pemerintah daerah, Kemendagri menempatkan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai aktor kunci dalam eksekusi rencana induk ini. Tito menekankan bahwa setiap kepala daerah di Sumatra wajib memiliki rencana aksi lokal yang selaras dengan kerangka besar nasional. Pembangunan yang tidak terkoordinasi hanya akan menciptakan tumpang tindih dan pemborosan.

Untuk mempercepat penyerapan dana, pemerintah pusat akan memangkas rantai birokrasi dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk melaksanakan lelang proyek dengan ambang batas tertentu. Namun, Kemendagri tetap akan memantau kepatuhan terhadap standar bangunan tahan gempa yang kini menjadi syarat mutlak dalam setiap konstruksi di zona rawan bencana.

Tak hanya soal fisik, Tito juga meminta agar dana rehabilitasi diarahkan untuk menghidupkan kembali sektor-sektor unggulan lokal, seperti pariwisata di Danau Toba, perkebunan kopi di dataran tinggi Gayo, dan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo. Ekonomi yang bangkit kembali diyakini akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan jangka panjang.

Pengawasan Publik dan Transparansi

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat telah menyatakan akan mengawal proses penganggaran ini. Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra untuk Keberlanjutan (KMSS) menyambut baik dimulainya pembahasan, namun mengingatkan agar proyek raksasa ini tidak jatuh ke dalam praktik korupsi atau mark-up anggaran. Mereka mendesak pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya, termasuk memuat rincian proyek di portal data terbuka.

Menanggapi hal itu, Tito menyatakan bahwa instruksi presiden untuk membangun dengan integritas adalah pedoman utamanya. Ia bahkan mengisyaratkan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal dalam memetakan titik rawan penyimpangan. "Transparansi akan menjadi tameng terbaik kita," tegasnya.

Sementara itu, fraksi-fraksi di DPR mulai menyampaikan tanggapan awal. Sebagian besar menyuarakan dukungan terhadap alokasi dana darurat ini, asalkan disertai dengan perencanaan detail yang bisa dipertanggungjawabkan. Pembahasan di parlemen diperkirakan akan berlangsung alot mengingat nilai anggaran yang fantastis dan beragamnya kepentingan daerah yang harus diakomodasi.

Jika semua tahap berjalan sesuai jadwal, pemerintah menargetkan agar proyek fisik pertama dapat dimulai pada triwulan kedua tahun 2026, dimulai dari pembangunan kembali sekolah-sekolah dan puskesmas yang hancur, serta penanaman kembali hutan bakau di kawasan pesisir untuk mengurangi dampak tsunami di masa depan. Harapan besar disematkan agar Sumatra tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih tangguh menghadapi ancaman bencana yang mungkin kembali terjadi.