Megawati dan Prananda Resmikan Monumen Kudatuli pada Peringatan 30 Tahun

Suasana khidmat menyelimuti halaman Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu siang. Tepat di tengah lapangan, berdirilah sebuah struktur monumen yang dibalut kain merah—warna kebanggaan partai. Di sekelilingnya, para kader dan simpatisan berjajar rapi, sebagian tampak berkaca-kaca. Hari itu, 27 Juli 2026, menjadi momen yang dinantikan selama tiga dekade: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli, sebuah penanda abadi untuk mengenang salah satu lembar kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Megawati hadir dengan busana serba hitam, didampingi oleh putranya yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP PDIP, Prananda Prabowo. Kehadiran Prananda di sisi sang ibu bukan sekadar pendampingan keluarga; ia merepresentasikan generasi penerus partai yang ikut merasakan luka sejarah. Mengawali prosesi, Megawati bersama Prananda berjalan menuju monumen, lalu bersama-sama menarik selubung kain merah itu. Riuh tepuk tangan dan pekikan “Hidup PDIP!” serentak membahana. Monumen itu terdiri dari sebuah lempengan granit hitam yang diukir dengan nama-nama korban peristiwa 27 Juli 1996, serta simbol palu arit dan banteng yang saling terkait, mencerminkan semangat perlawanan terhadap penindasan.

Makna Mendalam di Balik Monumen

Monumen Kudatuli bukan hanya tugu peringatan biasa. Ia dirancang oleh seniman patung ternama yang sengaja menanamkan narasi perjuangan di setiap lekuknya. Pada bagian puncak, terdapat anyaman simbolis yang menggambarkan solidaritas tanpa henti di antara akar rumput. Sementara di bagian dasarnya, tertulis kutipan singkat dari pidato Bung Karno: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.” Bagi Megawati, monumen ini menjadi jawaban atas pertanyaan panjang: bagaimana sebuah partai politik mampu bertahan dari serangan fisik dan stigma puluhan tahun.

Dalam pidato singkatnya, Megawati berbicara dengan suara yang terkadang bergetar. Ia mengingat kembali momen-momen ketika kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro diserbu oleh massa dan aparat pada dini hari 27 Juli 1996. Saat itu, Megawati yang baru terpilih sebagai Ketua Umum PDI hasil Kongres Surabaya, dilihat sebagai ancaman oleh rezim Orde Baru. Pengambilalihan kantor secara paksa dan brutal menewaskan sedikitnya lima orang, puluhan lainnya luka-luka, dan ratusan dilaporkan hilang tanpa jejak. “Kudatuli adalah luka yang tidak pernah benar-benar kering. Tapi dari luka itulah kita belajar tentang kuasa rakyat yang sesungguhnya,” ucap Megawati.

Prananda yang turut memberikan sambutan singkat juga menekankan pentingnya regenerasi memori sejarah. Ia menuturkan bahwa sebagai generasi yang tidak langsung mengalami peristiwa itu, tanggung jawabnya adalah memastikan api semangat demokrasi tidak padam. “Monumen ini bukan sekadar batu dan granit. Ia adalah saksi bisu yang akan terus berbisik kepada setiap kader baru: bahwa kebebasan hari ini dibayar dengan darah dan air mata,” katanya.

Kudatuli dan Kilas Balik 1996

Tragedi yang kemudian dikenal dengan akronim Kudatuli—mengacu pada tanggal 27 Juli—merupakan klimaks dari konflik internal PDI yang dimanfaatkan oleh penguasa untuk menyingkirkan Megawati. Saat itu, faksi yang dianggap pro-pemerintah menggelar kongres tandingan di Medan dan mengangkat Soerjadi sebagai ketua umum. Megawati menolak melepaskan kantor pusat, dan penolakan itulah yang menjadi dalih penyerbuan. Massa yang diduga mendapat dukungan militer menggempur gedung pada pukul 06.00 pagi. Aparat keamanan yang seharusnya menjaga justru membiarkan penyerbuan berlangsung, sebuah fakta yang kemudian dicatat Komnas HAM sebagai pelanggaran berat.

Dampaknya tak hanya dirasakan oleh PDI. Penyerangan itu memicu gelombang demonstrasi terbesar sejak peristiwa Malari 1974. Aksi-aksi solidaritas menyebar ke berbagai kota, dan simpati publik justru mengkristalkan Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap otoritarianisme. Kekalahan politik saat itu malah menjadi fondasi kemenangan besar pada Pemilu 1999, di mana PDI Perjuangan—nama baru setelah reformasi—keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi.

Penghormatan untuk Korban dan Keluarga

Peresmian monumen ini juga dihadiri oleh para keluarga korban yang selama tiga puluh tahun menyimpan duka dalam diam. Beberapa di antaranya mendapatkan kesempatan untuk meletakkan karangan bunga di altar kecil yang disediakan tepat di bawah monumen. Suasana berubah menjadi sangat emosional ketika seorang ibu tua, yang kehilangan anaknya dalam peristiwa itu, terisak saat menyentuh nama di lempengan granit. Megawati turun dari mimbar dan menghampirinya, menggenggam erat tangan sang ibu tanpa sepatah kata.

PDIP mengumumkan bahwa monumen ini akan menjadi bagian dari agenda rutin pendidikan kader. Setiap anggota baru partai diwajibkan mengunjungi monumen tersebut untuk memahami akar sejarah perjuangan partai. “Kami tidak ingin kader-kader yang lahir setelah reformasi melupakan asal-usul perjuangan ini. Tanpa Kudatuli, mungkin tidak akan ada reformasi yang seperti kita kenal,” tegas Sekretaris Jenderal PDIP yang turut mendampingi.

Pada bagian akhir acara, ratusan kader melakukan aksi tabur bunga dan menyanyikan lagu “Gugur Bunga” secara serentak. Monumen Kudatuli kini berdiri tegar di halaman kantor yang dulu pernah bergelimpangan luka. Ia menjadi penanda bahwa partai tidak hanya bergerak menuju masa depan, tetapi juga teguh merawat ingatan—karena dari ingatan itulah perjuangan sejati bermula.