LPSK Tolak Status Justice Collaborator Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara resmi menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan mendalam oleh tim penilai LPSK, yang menyimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat fundamental untuk mendapatkan predikat sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Alasan Penolakan: Tidak Memenuhi Syarat Substantif

Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan krusial. Sumber internal LPSK menyebutkan bahwa Sony Sonjaya dinilai bukan sebagai pelaku yang berperan minor dalam pusaran dugaan korupsi yang membelit proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Justru, indikasi awal menunjukkan keterlibatannya bersifat signifikan dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada penyimpangan anggaran. Dalam pedoman yang dipegang LPSK, seorang JC haruslah bukan pelaku utama, bersedia mengungkap peran pihak lain yang lebih dominan, dan memberikan keterangan yang jujur serta substantif untuk membongkar kejahatan secara lebih luas. Tim penilai menemukan bahwa informasi yang disampaikan Sony cenderung parsial dan tidak cukup untuk membuka tabir jaringan korupsi yang diduga berlapis.

Lebih lanjut, terdapat keraguan terkait konsistensi dan itikad baik. Proses wawancara intensif yang dilakukan oleh para psikolog dan ahli hukum LPSK merekam sejumlah ketidaksesuaian antara keterangan Sony dengan bukti-bukti yang telah dikantongi penyidik. Hal ini memperlemah keyakinan lembaga bahwa pemberian status JC akan efektif mempercepat pengungkapan kasus. Alih-alih menjadi kunci pembuka, Sony justru dipandang berpotensi menyembunyikan fakta-fakta penting untuk melindungi dirinya sendiri atau pihak lain yang lebih tinggi.

Benang Merah Kasus Makan Bergizi Gratis

Kasus yang menjerat Sony Sonjaya bermula dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan program MBG, yang menemukan kejanggalan dalam pengadaan bahan pangan dan distribusi bantuan. Sebagai wakil kepala lembaga saat itu, Sony diketahui memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan kontrak dengan vendor serta pengawasan logistik. Dugaan markup harga, fiktifnya beberapa mitra penyedia, dan penyimpangan spesifikasi makanan menjadi temuan awal yang merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Proyek yang digadang-gadang sebagai tulang punggung perbaikan gizi anak-anak Indonesia ini mendadak menjadi ladang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab, dan Sony diduga kuat berada di pusaran utamanya.

Ketika status JC kandas, posisi hukum Sony pun kian genting. Tanpa “bargaining power” yang biasanya diberikan kepada mereka yang bersedia membongkar kejahatan, ia harus menghadapi proses peradilan secara penuh dengan ancaman tuntutan yang maksimal. Di sisi lain, KPK atau kejaksaan yang menangani perkara ini bisa jadi kehilangan satu sumber potensial, namun hal itu justru menegaskan bahwa alat bukti lain sudah cukup kuat untuk menjerat tanpa perlu bergantung pada keterangan tersangka.

Respons LPSK dan Implikasi Kebijakan

Dalam keterangannya, juru bicara LPSK menyatakan bahwa keputusan untuk menolak atau menerima permohonan JC bukanlah tindakan yang bisa diintervensi oleh kepentingan luar. Setiap kasus melewati tahap penilaian ketat yang mengacu pada undang-undang dan aturan internal. “Ini bukan soal apakah seseorang mau berbicara, tetapi apakah keterangannya benar-benar layak disebut kolaborasi substansial,” ujarnya dalam kesempatan terpisah. LPSK juga menegaskan bahwa penolakan terhadap Sony Sonjaya adalah sinyal bahwa mekanisme JC tidak bisa dijadikan tameng atau celah untuk mengurangi hukuman tanpa kontribusi nyata.

Penolakan ini sekaligus menjadi preseden penting bagi kasus-kasus korupsi berskala besar lainnya. Para pejabat publik dan pengusaha yang mencari perlindungan sebagai JC harus memahami bahwa status itu mensyaratkan keterbukaan total dan peran yang benar-benar minor. LPSK tidak akan ragu menolak jika penilaian profesional menunjukkan permohonan hanyalah strategi untuk meringankan vonis, bukan untuk membantu negara membongkar kejahatan yang lebih sistemik.

Kini, mata publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum selanjutnya. Dengan gugurnya peluang Sony sebagai JC, proses penyidikan diharapkan berjalan tanpa sandungan lobi atau negosiasi semu. Publik menantikan apakah pemeriksaan terhadap Sony akan menyeret nama-nama lain yang selama ini mungkin tersamarkan oleh lapisan birokrasi BGN, atau justru berhenti pada satu individu sebagai tumbal. Yang jelas, LPSK telah meletakkan fondasi integritasnya: keadilan tidak bisa ditukar dengan setengah-setengah kebenaran.