Listrik Mati 10 Jam Sehari, Massa Tutup Kantor dan Jalan di Tripoli

Ibu kota Libya, Tripoli, berubah menjadi medan kemarahan warga pada akhir pekan ini setelah pemadaman listrik berkepanjangan yang mencapai 10 jam sehari memicu gelombang protes massal. Ribuan penduduk turun ke jalan, memblokade akses vital, dan menyerbu sejumlah gedung pemerintahan, memaksa otoritas setempat menutup kantor-kantor publik serta mengamankan titik-titik strategis di tengah kota yang nyaris lumpuh total.

Kronologi Pemadaman dan Pemicu Ledakan Amarah

Ketidakstabilan pasokan listrik sebenarnya telah menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh di Libya. Namun, eskalasi terbaru menunjukkan penurunan drastis: sebagian besar distrik di Tripoli hanya menikmati listrik kurang dari 14 jam sehari, dengan jeda mati lampu yang bisa berlangsung hingga 10 jam tanpa pemberitahuan. Suhu musim panas yang menyengat, kerap menembus 40 derajat Celsius, menjadikan kondisi ini sebagai penderitaan akut. Mesin-mesin pendingin mati total, kulkas tak berfungsi, dan perangkat medis di rumah-rumah warga terpaksa mengandalkan generator pribadi yang bahan bakarnya semakin langka dan mahal.

Puncak kemarahan meletus ketika pemadaman terjadi tanpa jadwal jelas pada jam-jam sibuk malam hari, memadamkan seluruh penerangan publik dan memaksa keluarga-keluarga bertahan dalam gelap dan gerah. Warga yang kelelahan secara psikologis akibat janji perbaikan yang tak pernah terealisasi mulai mengorganisasi diri melalui media sosial, menyerukan aksi mogok massal dan pendudukan jalan-jalan utama.

Gelombang Protes Melumpuhkan Ibu Kota

Dalam hitungan jam, seruan itu berubah menjadi aksi nyata. Ribuan demonstran berkumpul di Alun-Alun Syuhada, jantung Tripoli, sebelum bergerak membelah jalan-jalan protokol seperti Jalan Omar Mukhtar dan Jalan Kemerdekaan. Dengan membawa spanduk bertuliskan "Kami Ingin Hidup Bermartabat" dan "Listrik Bukan Hadiah, Ini Hak Kami", mereka mendirikan barikade dari ban-ban bekas yang dibakar serta reruntuhan beton, memutus total lalu lintas komersial dan sipil.

Gelombang protes tak hanya menyasar ruas jalan. Massa menyerbu Kompleks Perdana Menteri di kawasan Bab al-Aziziya dan kantor Perusahaan Umum Listrik (GECOL) di pusat kota. Kaca-kaca gedung pecah, gerbang utama dipaksa terbuka, dan puluhan pengunjuk rasa berhasil memasuki lobi sebelum aparat keamanan bertindak. Tidak ada laporan korban jiwa, tetapi sejumlah petugas dan demonstran mengalami luka ringan dalam bentrokan sporadis. Akibatnya, seluruh kantor pemerintah di Tripoli mengumumkan penutupan darurat, memperpanjang kemacetan administrasi yang sebelumnya telah kronis.

Yang membuat situasi semakin eksplosif adalah ketiadaan respons cepat dari para pejabat tinggi. Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah, yang bermarkas di Tripoli, baru muncul ke publik setelah lebih dari enam jam aksi berlangsung, melalui rekaman video singkat yang dinilai warga terlalu normatif dan tidak menawarkan solusi konkret. Kemarahan pun membuncah; aksi penutupan jalan menyebar ke distrik-distrik pinggiran seperti Tajura, Janzour, dan Souk al-Jumaa, menciptakan kemacetan total yang melumpuhkan pergerakan logistik dan layanan darurat.

Dampak Luas dan Respons Pemerintah yang Terseok

Pemadaman 10 jam sehari tidak hanya memukul rumah tangga. Sektor usaha kecil, yang menjadi tulang punggung ekonomi Tripoli pascakonflik, terjerembap. Toko-toko elektronik, restoran, bengkel, hingga klinik swasta melaporkan kerugian harian yang terus menumpuk karena terpaksa mengurangi jam operasional atau membeli bahan bakar genset dengan harga selangit. Rumah sakit umum, seperti Tripoli Central Hospital, terpaksa menunda puluhan operasi non-darurat karena generator cadangan mereka tidak dirancang untuk beroperasi lebih dari enam jam tanpa henti. Sementara itu, perusahaan air minum mengandalkan pompa listrik untuk mendistribusikan air bersih, sehingga pemadaman ikut memperparah krisis air yang sudah berlangsung di sejumlah permukiman.

Pemerintah melalui GECOL kembali merilis pernyataan yang menyalahkan kerusakan jaringan transmisi akibat sabotase di wilayah tengah negara, serta penurunan pasokan gas dari ladang-ladang yang dikuasai faksi politik saingan di timur. Namun, para analis independen menilai penjelasan ini sebagai simplifikasi berlebihan. infrastruktur listrik Libya, yang sebelum perang 2011 mampu memasok 6.000 megawatt, kini hanya menghasilkan kurang dari separuhnya, dengan sepertiga dari kapasitas itu hilang dalam proses transmisi karena jaringan sudah uzur dan minim perawatan. Ketergantungan pada impor bahan bakar dan gas dari pasar internasional, di tengah anggaran negara yang membengkak oleh subsidi, membuat sistem rapuh terhadap guncangan sekecil apapun.

Ketidakstabilan Politik dan Infrastruktur yang Rapuh

Protes listrik ini tidak bisa dilepaskan dari lanskap politik Libya yang terbelah. Negara itu masih terbagi antara Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) pimpinan Dbeibah di Tripoli yang diakui PBB, dan administrasi saingan yang didukung parlemen di Tobruk serta Tentara Nasional Libya pimpinan Khalifa Haftar. Perebutan kendali atas Lembaga Minyak Nasional dan bank sentral telah mengeringkan kas yang semestinya bisa dipakai untuk merehabilitasi pembangkit-pembangkit listrik tua di Tripoli, Benghazi, dan Misrata.

Selama bertahun-tahun, janji reformasi sektor listrik hanya menjadi alat tawar-menawar politik. Proyek-proyek ambisius, seperti pembangunan pembangkit tenaga surya di Gurun Sahara atau interkoneksi dengan jaringan listrik Tunisia dan Mesir, tidak pernah keluar dari laci birokrasi. Sementara itu, generasi muda Tripoli yang frustrasi melihat tetangga mereka di Tunisia dan Aljazair memiliki pasokan listrik yang relatif stabil, menambah rasa ketidakadilan yang meledak dalam aksi massa kali ini.

Suara Warga dan Harapan yang Kian Memudar

Di antara kerumunan demonstran, narasi keputusasaan begitu kental. Seorang pedagang kain di Pasar Al-Mushir menggambarkan bagaimana ia harus menjual tiga kipas angin miliknya untuk membeli bahan bakar genset yang hanya bertahan dua hari. Seorang ibu tiga anak di distrik Hay al-Andalus mengisahkan bahwa anak bungsunya mulai menunjukkan gejala gangguan pernapasan akibat terus-menerus terpapar panas ekstrem tanpa pendingin ruangan. "Kami sudah berulang kali mendengar bahwa krisis ini akan segera berakhir, tetapi yang terjadi justru semakin parah," ujarnya, suaranya nyaris tenggelam oleh teriakan massa.

Pengamat sosial memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak mampu memberikan perbaikan dalam waktu singkat, protes listrik ini bisa meluas menjadi gerakan yang menuntut pembubaran kabinet dan percepatan pemilu yang telah tertunda berkali-kali. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB, yang secara rutin membahas Libya, kembali mendesak semua pihak untuk memprioritaskan layanan dasar bagi warga sipil, meskipun desakan itu belum membuahkan hasil konkret.

Malam harinya, saat matahari tenggelam di balik cakrawala Mediterania, Tripoli kembali tenggelam dalam kegelapan. Beberapa titik api dari ban yang dibakar masih menyala di jalan-jalan utama, menjadi simbol bahwa kesabaran warga telah benar-benar padam bersama lampu-lampu kota mereka.