Lapangan Padel di Lahan Pemprov DKI Jakbar Pernah Ditertibkan

Pembangunan gedung lapangan padel di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Barat menjadi perhatian pemerintah kota setempat. Fasilitas olahraga tersebut berdiri di kawasan RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan.

Keberadaan bangunan itu dipersoalkan karena lokasi yang digunakan tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jakarta Barat menyatakan akan menelusuri persoalan tersebut bersama sejumlah pihak terkait untuk memastikan status pemanfaatan lahan dan legalitas bangunannya.

Penanganan terhadap lapangan padel itu juga akan melibatkan aparat penegak hukum. Pemkot Jakarta Barat berencana berkoordinasi dengan kepolisian guna menentukan langkah berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernah Ditertibkan

Bangunan lapangan padel tersebut diketahui pernah menjadi objek penertiban pada 2025. Namun, persoalan pemanfaatan lahan kembali mencuat setelah fasilitas olahraga itu masih terlihat berdiri di area yang disebut sebagai aset Pemprov DKI Jakarta.

Penertiban sebelumnya menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penggunaan lahan milik daerah agar sesuai peruntukan. Setiap kegiatan pembangunan maupun pengelolaan aset pemerintah semestinya didukung izin dan dasar kerja sama yang jelas.

Pemkot Jakarta Barat perlu memeriksa berbagai dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut, mulai dari status lahan, izin mendirikan bangunan, hingga pihak yang mengelola fasilitas. Pemeriksaan itu penting agar penanganan tidak hanya berfokus pada bangunan, tetapi juga mengungkap proses pemanfaatan aset daerah.

Koordinasi Lintas Instansi

Koordinasi dengan kepolisian diperlukan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam pembangunan atau penggunaan lahan. Aparat dapat membantu menelusuri pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktivitas komersial di atas aset pemerintah tanpa persetujuan yang sah.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan administratif untuk menilai kesesuaian bangunan dengan aturan tata ruang dan ketentuan pemanfaatan aset. Langkah yang diambil nantinya dapat berupa klarifikasi, penghentian kegiatan, atau tindakan penertiban lanjutan apabila persyaratan tidak terpenuhi.

Lapangan padel merupakan fasilitas olahraga yang belakangan berkembang di sejumlah wilayah perkotaan. Tingginya minat masyarakat terhadap olahraga tersebut membuat pembangunan lapangan baru terus bermunculan. Meski demikian, pengembangan fasilitas olahraga tetap harus memperhatikan kepemilikan tanah, perizinan, serta kepentingan publik.

Penggunaan aset milik pemerintah daerah pada dasarnya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Kerja sama atau pemanfaatan komersial memerlukan persetujuan dan dokumen resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian bagi daerah.

Pemkot Jakarta Barat diharapkan segera menyampaikan hasil pemeriksaan terkait lapangan padel di Meruya Utara. Kejelasan mengenai status bangunan dan dasar pemanfaatan lahannya diperlukan untuk memberikan kepastian kepada warga sekaligus memastikan aset Pemprov DKI tetap terlindungi.