Krisis Regenerasi: SD Negeri Ditinggalkan, Satu Murid Jadi Harapan

CIAMIS – Awal tahun ajaran 2026/2027 kembali mengungkap potret paradoks pendidikan dasar di Indonesia. Di tengah gegap gempita Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota-kota besar yang diwarnai adu strategi orang tua, sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) di daerah justru bertarung melawan sepi. Bukan berebut kursi, melainkan berebut satu-dua anak untuk tetap bisa membuka kelas. Fenomena ini bukan sekadar angka statistik; ia adalah alarm sunyi tentang pergeseran demografi, kualitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan paling dasar milik negara.

Realitas di Balik Gerbang Sekolah yang Terbuka Lebar

Di sebuah desa di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, upacara pembukaan tahun ajaran baru berlangsung khidmat meski hanya dihadiri satu siswa baru. SDN 2 Salakaria, yang tahun ini genap berusia setengah abad, menyambut seorang anak perempuan berusia enam tahun sebagai satu-satunya peserta didik di kelas satu. Kepala sekolah, dengan suara bergetar menahan haru, memimpin langsung penyematan tanda pengenal kepada sang murid. "Kami tidak bisa menutup pintu hanya karena jumlahnya sedikit. Satu anak adalah amanah yang harus kami jaga," ujarnya saat ditemui di ruang guru sederhana berdinding bilik, Rabu (15/7).

Kondisi serupa tidak hanya terjadi di Ciamis. Di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga pelosok Sulawesi dan Nusa Tenggara, banyak SDN yang menerima kurang dari lima siswa baru, bahkan nihil. Data Dinas Pendidikan setempat menunjukkan bahwa sekitar 30 persen SDN di wilayah pinggiran mengalami penyusutan drastis jumlah peserta didik dalam lima tahun terakhir. Sekolah yang dulunya ramai oleh tawa dan teriakan anak-anak, kini hanya diisi oleh beberapa bangku kosong dan papan tulis yang jarang terhapus.

Yang menarik, sekolah-sekolah ini tetap beroperasi dengan normal. Pemerintah daerah melalui kebijakan merger dan regrouping sebenarnya sudah digulirkan, tetapi faktor geografis dan ikatan emosional warga membuat banyak SDN sulit ditutup. Warga menganggap sekolah adalah jantung desa; jika ia mati, maka denyut kehidupan sosial-ekonomi desa pun ikut melemah. Jadi, meski biaya operasional per siswa menjadi sangat tinggi—mencapai puluhan juta rupiah per anak per tahun—sekolah tetap dipertahankan.

Akar Masalah: Bukan Sekadar Angka Kelahiran

Merosotnya minat orang tua menyekolahkan anak di SDN bisa ditelusuri dari beragam faktor yang saling bertaut. Pertama, angka kelahiran yang terus menurun di perdesaan akibat urbanisasi dan perubahan pola keluarga muda. Banyak pasangan usia produktif merantau ke kota dan membawa serta anak-anak mereka, sehingga basis populasi usia sekolah di desa mengecil. Kedua, persepsi mutu. Sekolah swasta—meski dengan biaya lebih tinggi—kerap dianggap memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, mulai dari fasilitas, kemampuan bahasa asing, hingga ekstrakurikuler yang variatif. “Orang tua sekarang lebih kritis. Mereka tidak hanya melihat jarak, tetapi juga ‘nilai tambah’ yang ditawarkan sekolah. SDN sering dianggap jalan di tempat,” jelas Dian Permata, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia.

Ketiga, kebijakan zonasi yang ambivalen. Meski bertujuan mendekatkan anak ke sekolah terdekat, sistem ini justru menjadi bumerang di daerah sepi penduduk. Anak-anak yang memilih SDN di luar zona bisa kehilangan kesempatan karena kuota sekolah tujuan sudah penuh oleh warga sekitar, sementara SDN di zonanya sendiri tidak diminati. Akibatnya, terjadi ketimpangan: ada sekolah yang kelebihan rombongan belajar, ada yang kekurangan. Keempat, model pembelajaran yang monoton. Banyak orang tua mengeluhkan metode mengajar guru senior yang kurang adaptif terhadap teknologi dan kebutuhan zaman, sehingga anak-anak mereka lebih memilih berbondong-bondong ke madrasah ibtidaiyah swasta atau SD Islam terpadu yang menawarkan pendidikan karakter dan digital.

Faktor infrastruktur juga turut andil. Beberapa SDN di pelosok masih bergulat dengan atap bocor, lantai tanah, dan minimnya akses sanitasi. Di era di mana media sosial dengan mudah membandingkan sekolah, gambar ruang kelas yang memprihatinkan dengan cepat menyebar dan membentuk opini publik. Sementara anggaran perbaikan sekolah sering terhambat birokrasi dan keterbatasan dana alokasi khusus.

Paradoks Kebijakan: Mempertahankan atau Menggabungkan?

Di level kebijakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebenarnya telah menerbitkan regulasi tentang regrouping SD untuk efisiensi dan peningkatan mutu. Namun di lapangan, implementasinya tidak mudah. Penolakan masyarakat bukan hanya karena sentimental, melainkan juga perhitungan praktis: jika sekolah digabung ke desa tetangga, anak-anak harus menempuh perjalanan dua hingga tiga kilometer yang membahayakan, terutama saat musim hujan.

Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dalam keterangannya, menyatakan bahwa pihaknya sedang memetakan ulang sebaran sekolah dengan mempertimbangkan radius layanan, potensi demografi, dan ketersediaan guru. “Kami tidak ingin gegabah menutup sekolah. Satu kelas berisi tiga murid pun tetap kami biayai, tapi ke depan harus ada terobosan. Misalnya mengubah fungsi sekolah menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat atau Taman Bacaan Desa pada jam di luar sekolah,” ungkapnya. Ide ini mulai dijajaki, tetapi membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat.

Solusi lain yang muncul adalah penguatan SDN kecil sebagai Sekolah Model Inklusif yang mengakomodasi anak berkebutuhan khusus yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan di kota. Dengan jumlah murid sedikit, guru bisa memberikan perhatian personal yang tinggi, persis seperti yang dibutuhkan anak-anak dengan autisme atau kesulitan belajar. Beberapa LSM pendidikan sudah menawarkan program pilot di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur, hasilnya cukup menjanjikan: anak-anak tersebut menunjukkan perkembangan sosial dan akademis yang pesat.

Harapan di Tengah Keheningan

Kembali ke Ciamis, guru SDN 2 Salakaria mengaku tidak kehilangan harapan. Meski hanya satu murid baru, ia dan rekan-rekannya bertekad menerapkan kurikulum merdeka dengan sepenuh hati. Satu anak itu akan mendapatkan perhatian penuh, layaknya les privat gratis, dengan pendekatan yang disesuaikan minat dan bakatnya. “Siapa tahu, justru dari sekolah kecil lahir bibit unggul yang tidak tersesaki persaingan,” celetuknya sambil tersenyum.

Kisah-kisah seperti ini mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar angka dan efisiensi anggaran. Ada dimensi kemanusiaan dan masa depan yang dipertaruhkan. Pemerintah perlu segera menemukan formula yang tidak hanya mempertahankan eksistensi SDN, tetapi juga menjadikannya rujukan utama masyarakat, terutama di pelosok. Tanpa intervensi yang tepat, bukan tidak mungkin dalam satu dekade ke depan kita akan menyaksikan puluhan SDN berubah menjadi bangunan tua tak berpenghuni, hanya menyisakan papan nama yang memudar. Sebab, ketika satu murid terakhir akhirnya lulus, tamatlah sudah riwayat sebuah cagar pendidikan itu.