Krisis Kemanusiaan: 9 Sekolah Pengungsi Rohingya di Malaysia Terpaksa Ditutup

Gelombang kebencian yang kian meluap di ranah maya maupun dunia nyata akhirnya merenggut salah satu pilar paling mendasar bagi komunitas yang paling rentan: akses pendidikan. Sembilan sekolah yang selama ini menjadi tempat belajar bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Malaysia terpaksa menghentikan seluruh kegiatan belajar-mengajar. Penutupan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan buah dari tekanan sosial yang kian tidak bersahabat, yang dipicu oleh retorika kebencian yang menyebar luas di berbagai platform digital dan dalam interaksi sehari-hari.

Akar Persoalan: Ujaran Kebencian yang Tak Terbendung

Dalam beberapa bulan terakhir, Malaysia menyaksikan lonjakan signifikan ujaran kebencian yang secara spesifik menyasar etnis Rohingya. Narasi-narasi provokatif yang menggambarkan para pengungsi sebagai beban ekonomi, ancaman terhadap stabilitas sosial, hingga klaim palsu tentang perilaku kriminal tersebar secara masif melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan X. Kampanye kebencian yang terorganisasi ini menciptakan iklim permusuhan yang begitu pekat, sehingga keberadaan para pengungsi, termasuk anak-anak yang sejatinya adalah korban konflik, seolah menjadi masalah yang harus segera disingkirkan. Situasi ini diperparah oleh minimnya literasi digital di kalangan pengguna dan ketidakmampuan platform untuk secara cepat membendung konten berbahaya tersebut.

Akibatnya, opini publik mulai tergiring ke arah yang sangat tidak simpatik. Panggilan untuk mengusir semua pengungsi Rohingya, menutup akses layanan dasar, dan bahkan seruan kekerasan mulai muncul di kolom komentar dan unggahan publik. Tekanan ini merembet dari ruang virtual ke realitas sehari-hari, menciptakan lingkaran ketakutan yang tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang seharusnya berada dalam lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka.

Dampak Langsung: Sekolah Tutup, Anak-Anak Terisolasi

Kesembilan sekolah pengungsi yang tersebar di beberapa negara bagian, termasuk Selangor dan Kuala Lumpur, terpaksa menghentikan aktivitas setelah menerima berbagai bentuk intimidasi. Pihak pengelola sekolah, yang mayoritas adalah relawan dan organisasi kemanusiaan, melaporkan bahwa staf pengajar, siswa, dan bahkan orang tua murid kerap menjadi sasaran ejekan, teriakan kasar, hingga ancaman fisik di sekitar area sekolah. Beberapa kali, kelompok masyarakat setempat melakukan unjuk rasa kecil yang menuntut penutupan fasilitas pendidikan darurat tersebut. Rasa aman yang menjadi prasyarat utama proses belajar telah lenyap, digantikan oleh kecemasan akut yang merasuki setiap sudut ruang kelas.

Bagi para siswa, penutupan ini merupakan pukulan telak. Banyak di antara mereka yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan pendidikan formal karena terlahir di kamp pengungsian dan dalam perjalanan panjang yang penuh bahaya. Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan literasi dasar dan numerasi, tetapi juga menjadi ruang penyembuhan psikososial bagi anak-anak yang menyimpan trauma mendalam akibat konflik bersenjata, penganiayaan, dan kehilangan orang terkasih. Tanpa adanya akses ke institusi ini, ribuan anak kini terpaksa menenggak waktu di pengungsian yang sesak, tanpa aktivitas terstruktur yang membangun masa depan mereka.

Salah satu relawan yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan mengungkapkan, "Anak-anak sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa tiba-tiba mereka tidak boleh pergi ke sekolah. Beberapa dari mereka menangis setiap hari karena kehilangan teman dan guru." Sekolah-sekolah ini juga berfungsi sebagai pusat distribusi makanan tambahan dan layanan kesehatan dasar. Kini, layanan-layanan vital itu pun ikut terhenti, memperburuk kondisi gizi dan kesehatan mereka.

Kondisi serba tidak menentu ini diperburuk oleh kebijakan suaka yang belum tuntas. Malaysia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, sehingga para Rohingya tidak memiliki status legal yang jelas. Mereka hidup dalam bayang-bayang deportasi dan eksploitasi. Di tengah situasi ini, sekolah adalah satu-satunya ranting harapan yang bisa mereka genggam untuk membayangkan kehidupan yang berbeda. Kini ranting itu nyaris patah.

Reaksi Kemanusiaan dan Potensi yang Hilang

Penutupan sekolah pengungsi ini segera menuai kekecewaan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan badan internasional. Mereka menilai bahwa kebencian yang dibiarkan tumbuh telah menghasilkan krisis kemanusiaan baru di dalam krisis yang sudah ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui badan pengungsinya, UNHCR, telah berulang kali mengimbau agar negara-negara di kawasan ASEAN membuka akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi, sebuah amanat Konvensi Hak Anak yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Namun, tanpa perlindungan hukum nasional yang kuat, seruan tersebut seringkali hanya menjadi angin lalu.

Generasi kedua dari pengungsi Rohingya menghadapi risiko menjadi generasi yang hilang. Ribuan anak yang tidak bisa membaca, menulis, atau menghitung di usia yang seharusnya adalah masa keemasan belajar akan tumbuh tanpa keterampilan dasar untuk bertahan. Ketika mereka tidak memiliki akses ke pendidikan, peluang untuk terjebak dalam lingkaran kemiskinan, pekerja anak, atau bahkan direkrut oleh kelompok kriminal menjadi jauh lebih besar. Masyarakat Malaysia sendiri pada akhirnya dapat menanggung dampak negatif dari generasi yang terlantar dan tidak berpendidikan ini, baik dari segi keamanan sosial maupun beban pembangunan.

Di tingkat lokal, inisiatif pembelajaran jarak jauh darurat kini tengah digodok oleh beberapa LSM, namun terkendala oleh minimnya perangkat dan koneksi internet yang stabil bagi para pengungsi. Beberapa relawan mencoba menyelenggarakan kelas sembunyi-sembunyi dengan berpindah-pindah lokasi untuk menghindari konfrontasi, namun metode ini tidak berkelanjutan dan tetap membahayakan semua pihak. Solidaritas dari sebagian kecil warga Malaysia memang masih ada, tetapi suara mereka kalah nyaring oleh teriakan kebencian.

Pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang sebelumnya dikenal dengan sikap humanis dan inklusif, kini menghadapi ujian serius. Desakan dari kelompok sayap kanan agar menindak tegas pengungsi ilegal beradu dengan komitmen diplomatik dan nilai-nilai kemanusiaan. Kementerian Pendidikan menyatakan tidak memiliki yurisdiksi atas sekolah-sekolah informal yang tidak terdaftar, sementara Kementerian Dalam Negeri berfokus pada penegakan hukum imigrasi. Akibatnya, terjadi kekosongan tanggung jawab yang membuat anak-anak Rohingya jatuh di celah birokrasi yang dingin.

Tanpa langkah konkret dan segera, Malaysia akan mencatatkan babak kelam dalam sejarah kemanusiaannya di mana anak-anak yang tak berdosa justru menjadi korban utama dari perkataan dan prasangka. Penutupan sembilan sekolah ini adalah sinyal bahaya yang tidak bisa lagi diabaikan. Diperlukan tindakan kolektif untuk meredam narasi kebencian, memperkuat regulasi platform digital, serta menyediakan ruang aman bagi pendidikan darurat tanpa syarat. Jika tidak, kita menyaksikan bagaimana kebencian yang dibiarkan akan mengubur tidak hanya gedung sekolah, tetapi juga masa depan ribuan anak manusia.