Komisi XI DPR Tunggu Daftar Calon Gubernur BI, Destry Dipercaya Pimpin Transisi

Jakarta – Pimpinan dan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini berada dalam posisi menanti. Mereka tengah menunggu Presiden mengirimkan selembar kertas berisi nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Sembari menanti, DPR menaruh kepercayaan penuh pada kepemimpinan Destry Damayanti, yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI, untuk mengawal stabilitas moneter dan sistem keuangan.

Ketua Komisi XI DPR, Agus Junaidi, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, menyatakan bahwa pihaknya siap memproses usulan presiden begitu diterima. “Kami tinggal menunggu bola dari pemerintah. Surat presiden berisi nama calon Gubernur BI akan segera kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa selama masa transisi, nama Destry menjadi sandaran utama. “Kami percaya Ibu Destry mampu menjaga marwah independensi BI dan melanjutkan tonggak kebijakan yang sudah baik,” tambahnya.

Transisi Kepemimpinan Bank Sentral

Masa jabatan Gubernur BI saat ini akan berakhir pada bulan Juli mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, Presiden wajib mengajukan calon tunggal atau beberapa nama kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Komisi XI, sebagai mitra kerja, memiliki waktu maksimal 60 hari untuk memutuskan menerima atau menolak calon yang diajukan.

Proses ini selalu menyita perhatian publik dan pelaku pasar, karena Gubernur BI memegang kendali atas arah kebijakan moneter, inflasi, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu isu mendesak yang akan dihadapi oleh gubernur baru adalah normalisasi suku bunga pasca era suku bunga tinggi global serta tantangan digitalisasi rupiah melalui proyek Rupiah Digital yang tengah dikembangkan.

Komisi XI mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan Istana terkait jadwal pengiriman nama. “Kami sudah mengingatkan agar presiden segera mengirimkan usulan. Semakin cepat, semakin baik, karena pasar butuh kepastian,” tegas Wakil Ketua Komisi XI, Rina Aprilia.

Destry Damayanti sebagai Penjaga Gawang

Di tengah kekosongan figur definitif pasca lengsernya gubernur, posisi Deputi Gubernur Senior menjadi acting otomatis sesuai ketentuan internal. Destry Damayanti, yang menjabat posisi tersebut sejak 2019, dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman mumpuni. Kiprahnya di BI terentang lebih dari dua dekade, termasuk pernah memimpin Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter serta menjadi Kepala Perwakilan BI di beberapa negara.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi, Doni Hermawan, menyatakan bahwa Destry adalah figur yang sudah teruji. “Beliau bukan orang baru. Saat krisis pandemi COVID-19, beliau bersama Gubernur Perry Warjiyo merumuskan kebijakan burden sharing yang menyelamatkan APBN. Kami tidak ragu kapasitas beliau sebagai pelaksana tugas,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Destry akan mencegah gejolak di pasar selama masa transisi.

Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai positif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, M. Faisal, mengatakan bahwa Destry memiliki pemahaman mendalam soal bauran kebijakan. “Destry adalah ekonom dengan naluri kebijakan yang tajam. Selagi menunggu gubernur definitif, beliau adalah figur yang tepat untuk menjaga kredibilitas BI,” ucapnya.

Kriteria dan Nama Calon yang Dinanti

DPR memberi sinyal bahwa calon Gubernur BI idealnya memenuhi tiga kriteria utama: integritas tinggi, kompetensi moneter dan makroprudensial, serta kemampuan menjaga independensi dari tekanan politik. “Bank Indonesia bukan lembaga yang bisa didikte oleh siapapun. Calonnya harus negarawan yang paham betul bahwa misi BI adalah stabilitas, bukan kepentingan sesaat,” kata Agus Junaidi.

Beberapa nama yang disebut-sebut di kalangan parlemen dan pelaku pasar antara lain mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri; mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara; dan Deputi Gubernur BI lainnya, seperti Dody Budi Waluyo. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi. “Kami belum menerima bocoran apa pun. Semua masih sebatas spekulasi pasar,” ujar Rina Aprilia.

DPR menegaskan bahwa mereka akan melakukan uji kepatutan secara ketat dan transparan. “Kami tidak akan terburu-buru. Kami akan gali rekam jejak, visi misi, dan strategi calon dalam menghadapi tantangan global, perang dagang, dan transformasi digital,” tegas Agus.

Dinamika Politik di Seputar Pencalonan

Pencalonan gubernur bank sentral kerap diiringi riak politik. Fraksi-fraksi di DPR memiliki preferensi masing-masing, dan tidak jarang terjadi lobi intensif menjelang pengumuman nama oleh presiden. Sumber di Komisi XI menyebutkan bahwa komisi ingin nama yang diajukan bukan merupakan hasil dagang sapi politik. “Kita ingin profesional. Jangan sampai kredibilitas BI tercoreng karena calon titipan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, hubungan antara Istana dan DPR saat ini dinilai cukup kondusif. Presiden disebut akan menyerap aspirasi DPR sebelum finalisasi nama. “Kami sudah sampaikan ke Presiden agar berkonsultasi dengan kami. Alhamdulillah, responsnya baik. Kami yakin calon yang dikirim adalah yang terbaik,” tutur Agus Junaidi.

Beberapa fraksi menginginkan sosok yang berasal dari internal BI atau setidaknya pernah berkarier di bank sentral. Alasannya, pemahaman mendalam tentang operasi monster dan regulasi perbankan menjadi syarat mutlak. Namun, fraksi lain menginginkan pembaruan dari luar untuk membawa perspektif segar. Perdebatan ini masih cair dan akan mengkristal begitu nama resmi muncul.

Destry dan Stabilitas Selama Transisi

Selagi nama definitif belum muncul, Bank Indonesia tetap menjalankan fungsi vitalnya. Keputusan suku bunga acuan tetap digelar rutin oleh Rapat Dewan Gubernur bulanan yang dipimpin Destry. Dalam rapat terakhir, BI memutuskan menahan suku bunga di level 5,75 persen setelah sebelumnya menaikkan 250 basis poin sepanjang tahun lalu untuk meredam inflasi dan menahan arus modal keluar.

Ekonom Bahana Sekuritas, Satria Sambijantoro, menilai bahwa konsistensi kebijakan BI di bawah komando Destry patut diapresiasi. “BI tetap hawkish namun terukur. Komunikasi publik Destry juga efektif meredakan ekspektasi inflasi. Ini modal penting sampai gubernur baru terpilih,” katanya.

DPR berharap proses transisi tidak mengganggu agenda strategis BI, termasuk persiapan peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara dan integrasi sistem pembayaran kawasan. “Kita butuh kontinuitas. Oleh karena itu, kami ingin nama segera ada, agar fit and proper test bisa kami jadwalkan sebelum masa jabatan gubernur saat ini benar-benar habis,” ujar Agus Junaidi.

Penutup: Kepastian Segera Dinanti

Jam politik kian berdetak. Pasar keuangan membutuhkan kepastian siapa yang akan duduk di kursi tertinggi BI. Sementara itu, DPR memastikan akan bekerja cepat begitu surat presiden tiba. “Kami siap bekerja maraton. Begitu presiden kirim, sehari setelahnya kami akan paripurnakan untuk rapat internal Komisi XI,” janji Agus.

Kepercayaan kepada Destry Damayanti menjadi jangkar psikologis bahwa masa transisi tidak akan mengorbankan stabilitas. Kini, bola ada di tangan Presiden. Publik, pelaku pasar, dan DPR menanti satu hal: sederet nama yang akan menentukan arah perekonomian nasional untuk lima tahun ke depan.