Komisi II DPR Rahasiakan Calon Pengganti Hery Susanto

Keputusan Komisi II DPR RI untuk tidak membuka publik mengenai nama calon Pengganti Antara Waktu (PAW) anggota Ombudsman RI yang akan menggantikan Hery Susanto menimbulkan berbagai spekulasi dan diskusi di ruang publik. Komisi yang memiliki mandat dalam urusan pemilihan dan pengawasan lembaga negara ini memilih langkah diam, dengan alasan proses masih berjalan di tingkat pimpinan Dewan. Keputusan ini, meski dianggap sah secara prosedural, memantik pertanyaan mendasar mengenai prinsip keterbukaan yang selama ini menjadi pilar reformasi birokrasi dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Seperti diketahui, posisi yang ditinggalkan oleh Hery Susanto merupakan bagian dari komposisi anggota Ombudsman RI yang berasal unsur masyarakat. Kekosongan ini terjadi karena alasan tertentu yang mengharuskan adanya penggantian sementara hingga masa jabatan penuh berakhir. Komisi II DPR RI, selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pengisian jabatan strategis ini, telah melakukan sejumlah tahapan, termasuk verifikasi berkas dan wawancara dengan para kandidat. Namun, puncak dari proses seleksi internal Komisi, yaitu pengumuman resmi nama calon rekomendasi, hingga saat ini tetap menjadi informasi tertutup.

Proses Seleksi dan Transparansi yang Dipertanyakan

Dalam keterangan resminya, juru bicara Komisi II hanya menyebutkan bahwa nama calon telah diserahkan kepada Pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Ketidakjelasan ini berada di area abu-abu antara kebutuhan menjaga integritas kandidat sebelum proses final dan tuntutan khalayak akan hak untuk tahu. Para pengamat tata negara menilai, meski ada ruang untuk kerahasiaan di tahap awal, namun ketika sebuah proses sudah memasuki fase pengambilan keputusan akhir di Komisi, transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Ketidakterbukaan ini berpotensi melahirkan asumsi-asumsi liar dan menurunkan kredibilitas lembaga legislatif dalam mengelola institusi pengawasan seperti Ombudsman.

Ombudsman RI sendiri merupakan lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas dan independensi anggotanya sangat menentukan keberhasilan lembaga tersebut dalam menjalankan mandatnya. Proses pemilihan anggota Ombudsman, baik untuk jabatan penuh maupun PAW, seharusnya tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga substansial, yang mencakup aspek moral dan sosial. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian bahwa calon yang diusulkan telah melalui penilaian objektif dan layak secara kompetensi serta integritas.

Sikap Komisi II ini mendapatkan respons beragam. Sejumlah aktivis antikorupsi dan pegiat Ombudsman menyayangkan keputusan tersebut. Mereka berargumentasi bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan, asas transparansi adalah mutlak. Kerahasiaan hanya dibenarkan untuk melindungi proses hukum atau keamanan negara, bukan untuk pengisian jabatan publik yang sifatnya strategis. Di sisi lain, sebagian pihak di dalam DPR sendiri diam-diam menilai bahwa langkah ini adalah sebuah kehati-hatian agar proses di Pimpinan DPR tidak terganggu oleh tekanan publik yang berlebihan sebelum keputusan final diambil.

Situasi ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang lebih jelas mengenai tahapan dan kriteria keterbukaan dalam setiap proses pemilihan jabatan publik oleh DPR. Banyak pihak menginginkan adanya standar operasional prosedur (SOP) baku yang mengatur kapan informasi boleh dirahasiakan dan kapan wajib diungkapkan secara transparan. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan interpretasi yang berbeda di setiap Komisi atau masa jabatan DPR. Keterbukaan yang terukur justru akan memperkuat legitimasi keputusan DPR di hadapan publik.

Selain isu transparansi, persoalan ini juga mengangkat kembali wacana mengenai pentingnya partisipasi publik dalam proses pengisian jabatan-jabatan krusial negara. Melempar kandidat terbuka untuk diuji publik, dengan tetap menjaga etika, dapat menjadi salah satu cara membangun kontrol sosial sejak awal. Publik, melalui media dan wadah aspirasi, dapat memberikan masukan atau setidaknya mengenal profil calon yang akan duduk di posisi strategis pengawas pelayanan publik ini. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman dan DPR dapat terjaga secara sinergis.

Saat ini, mata publik tertuju pada Pimpinan DPR RI untuk merespons nama yang telah diserahkan oleh Komisi II. Proses di tingkat Pimpinan, yang melibatkan para ketua fraksi dan ketua DPR, adalah tahap krusial sebelum dokumen final dikirimkan ke Presiden untuk ditetapkan. Di sinilah kembali menjadi pertanyaan apakah akan ada kejutan baru atau apakah kerahasiaan akan terus dipertahankan hingga pengumuman resmi. Situasi ini menjadi ujian bagi komitmen DPR dalam menerapkan asas good governance, bukan hanya dalam retorika, tetapi juga dalam setiap kebijakan dan langkah konkret, termasuk dalam mengisi keanggotaan lembaga negara yang vital seperti Ombudsman Republik Indonesia.

Keseluruhan polemik ini pada akhirnya adalah cerminan dari dinamika demokrasi yang terus berkembang. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas tidak bisa diabaikan begitu saja oleh institusi sekelas DPR. Keputusan Komisi II untuk merahasiakan nama calon PAW anggota Ombudsman, meski memiliki alasan hukum prosedural, pada gilirannya harus dijawab dengan tindakan yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan demi menjaga kepercayaan rakyat. Hanya dengan itu, institusi negara dapat bekerja selaras dengan harapan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan.