KLH dan Kemenko Pangan Bahas Nilai Ekonomi Karbon di EKONIKLIM

Jakarta — Persoalan perubahan iklim tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial oleh satu sektor. Dampaknya telah menyentuh hampir seluruh sendi perekonomian, dari pasokan energi hingga meja makan masyarakat, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas kementerian yang kuat. Semangat kolaborasi itulah yang coba dirajut dalam EKONIKLIM Talkshow, forum diskusi yang digelar CPI Indonesia bersama CNBC Indonesia di Jakarta.

Forum ini menghadirkan beragam topik strategis yang sedang hangat dibicarakan di level kebijakan nasional. Mulai dari arah kebijakan iklim, transisi energi, ketahanan pangan, sampai upaya membangun ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru. Para narasumber yang diundang berasal dari pembuat kebijakan, peneliti, hingga pelaku usaha, dan mereka membedah secara terbuka tantangan sekaligus peluang yang mengiringi agenda iklim Indonesia.

Kebijakan Iklim Butuh Tata Kelola yang Terpadu

Salah satu benang merah yang mengemuka adalah pentingnya tata kelola iklim yang terpadu. Selama ini, kebijakan terkait iklim kerap berjalan sendiri-sendiri di setiap kementerian, sehingga potensi tumpang tindih dan inkonsistensi cukup besar. Padahal, komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dan mencapai target net zero emission pada 2060 membutuhkan peta jalan yang jelas, terukur, dan didukung seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks itulah pembahasan mengenai Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menjadi penting. NEK diharapkan menjadi instrumen yang mampu menerjemahkan upaya pengurangan emisi menjadi nilai ekonomi yang nyata, baik melalui perdagangan karbon, pungutan karbon, maupun mekanisme pembayaran berbasis hasil. Dengan demikian, sektor swasta memiliki insentif untuk ikut serta dalam agenda dekarbonisasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi.

Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang hadir dalam forum ini turut menyoroti hal yang sama. Keduanya menekankan bahwa kebijakan iklim harus berjalan seirama dengan upaya menjaga ketahanan energi dan pangan nasional, sehingga tidak ada satu prioritas pun yang dikorbankan demi prioritas lainnya.

Ketahanan Energi di Tengah Transisi

Transisi energi menjadi salah satu pilar yang tidak bisa ditawar. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga surya, angin, panas bumi, hingga bioenergi. Namun, perjalanan menuju energi bersih tidak semulus yang dibayangkan. Dibutuhkan investasi besar, transfer teknologi, serta kepastian regulasi agar proyek-proyek hijau benar-benar berjalan.

Yang tidak kalah penting, transisi energi harus dilakukan tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional. Artinya, bauran energi dalam negeri harus dijaga tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus perlahan bergeser ke arah yang lebih ramah lingkungan. Keseimbangan antara kecepatan transisi dan stabilitas pasokan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah dan dunia usaha.

Pangan dan Iklim: Dua Sisi yang Saling Terkait

Sektor pangan juga menjadi perhatian serius dalam forum ini. Perubahan iklim telah mengubah pola curah hujan, memperpanjang musim kemarau, dan meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem, yang semuanya berujung pada ancaman terhadap produktivitas pertanian. Kondisi ini jelas berbahaya bagi negara agraris seperti Indonesia yang menggantungkan sebagian besar kebutuhan pangannya pada produksi domestik.

Karena itu, kebijakan iklim dan kebijakan pangan tidak bisa lagi dipisahkan. Ketahanan pangan membutuhkan sistem pertanian yang adaptif terhadap iklim, seperti penggunaan varietas unggul yang tahan kekeringan, pengelolaan air yang lebih efisien, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Di sisi lain, sektor pertanian juga dituntut untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi, misalnya melalui pengelolaan lahan gambut dan pengurangan pembakaran lahan.

Ekonomi Hijau sebagai Peluang Pertumbuhan

Forum juga menyoroti bahwa agenda iklim bukan sekadar beban, melainkan peluang ekonomi yang besar. Ekonomi hijau membuka lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan ekonomi sirkular. Bagi Indonesia, peluang ini bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, terutama di tengah kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja bagi bonus demografi.

Untuk merebut peluang tersebut, pemerintah dinilai perlu menyiapkan insentif yang tepat, memperkuat riset dan inovasi, serta membangun ekosistem pembiayaan hijau yang sehat. Dukungan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun pasar modal, menjadi kunci agar proyek-proyek hijau memperoleh pendanaan yang memadai.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Dari seluruh rangkaian diskusi, satu kesimpulan yang hampir disepakati semua pihak adalah perlunya kolaborasi. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus duduk bersama merumuskan arah kebijakan yang inklusif. Tidak ada satu aktor pun yang mampu menyelesaikan persoalan iklim sendirian.

EKONIKLIM Talkshow diharapkan menjadi ruang dialog yang berkelanjutan, bukan sekadar ajang diskusi sekali jalan. Melalui forum seperti ini, gagasan-gagasan segar bisa lahir, diuji, dan pada akhirnya diterjemahkan menjadi kebijakan yang membumi. Pada ujungnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan: menjaga Indonesia tetap tumbuh, masyarakatnya sejahtera, dan bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang.