Kepemimpinan Perempuan Transformatif Jadi Fokus Wamendagri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan urgensi penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif di lingkungan pemerintah daerah. Dalam sebuah forum diskusi kebijakan yang digelar di Jakarta, Kamis (27/7), ia menekankan bahwa keterwakilan perempuan bukan semata soal jumlah, melainkan kemampuan membawa perubahan nyata melalui kebijakan berbasis data dan bukti. Tantangan kesetaraan gender, menurutnya, harus dijawab dengan pendekatan yang lebih substantif dan terukur.

Menggugat Paradigma Kuantitas

Selama ini, isu partisipasi perempuan di ranah politik dan birokrasi kerap terjebak pada angka statistik. Ribka Haluk mengingatkan bahwa menambah jumlah perempuan di posisi strategis tidak akan berdampak signifikan jika mereka tidak dibekali kapasitas untuk memimpin perubahan. “Kepemimpinan perempuan harus bertransformasi dari simbolis menjadi substantif,” ujarnya, seraya menyoroti minimnya inovasi kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesetaraan gender di banyak daerah.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, persentase kepala daerah perempuan di Indonesia masih di bawah 20 persen. Realitas ini menunjukkan tantangan serius dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan ramah perempuan. Namun, Wamendagri menegaskan bahwa kuantitas bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Ia justru menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, kehadiran pemimpin perempuan dapat melahirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput.

Data Pilar Kebijakan Inklusif

Salah satu poin utama yang disampaikan Ribka Haluk adalah urgensi pemanfaatan data terpilah gender. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, kebijakan yang dihasilkan sering kali meleset dari sasaran. Ia mencontohkan bagaimana program pemberdayaan ekonomi perempuan di beberapa kabupaten gagal membuahkan hasil optimal karena tidak didasarkan pada pemetaan kebutuhan riil. “Kita tidak bisa membuat kebijakan berdasarkan asumsi. Harus ada data konkret yang menunjukkan di mana letak kesenjangan, apa akar masalahnya, dan bagaimana solusi yang paling efektif,” tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri, lanjut Ribka, tengah mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem pendataan yang responsif gender. Dengan pendekatan ini, setiap kebijakan yang dirumuskan dapat langsung menyasar kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, penyintas kekerasan, dan pekerja informal. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan akademisi serta lembaga swadaya masyarakat untuk memperkaya basis data. Menurutnya, sinergi ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga kontekstual dengan kebutuhan lokal. “Kami di Kemendagri siap memfasilitasi pelatihan analisis data gender bagi para perencana di daerah,” tambahnya. Transformasi kepemimpinan semacam ini diyakini mampu mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender.

Mentoring dan Penguatan Jaringan

Selain aspek teknis kebijakan, Wamendagri menyoroti pentingnya mentoring dan penguatan jejaring antarpemimpin perempuan di daerah. Ia mengungkapkan bahwa banyak perempuan potensial enggan terjun ke dunia politik atau birokrasi karena minimnya dukungan dan kurangnya role model yang menginspirasi. “Kita perlu menciptakan ekosistem yang mendukung, di mana pemimpin perempuan senior membimbing juniornya, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan,” kata Ribka.

Untuk mewujudkan hal itu, ia mendorong pembentukan forum komunikasi pemimpin perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Forum ini diharapkan menjadi wadah bertukar praktik baik, menghadapi tantangan bersama, serta mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Ribka mengungkapkan, data internal menunjukkan bahwa daerah dengan pemimpin perempuan yang aktif dalam jaringan mentoring memiliki indeks pembangunan gender yang lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa dukungan kolektif mampu memperkuat posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, ia menargetkan terbentuknya seratus forum serupa di seluruh Indonesia dalam dua tahun mendatang. Beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Utara telah membuktikan keberhasilan pendekatan ini dengan meningkatnya partisipasi perempuan di parlemen lokal dan jajaran eksekutif.

Transformasi dari Sisi Anggaran

Wujud nyata kepemimpinan perempuan yang transformatif, menurut Ribka Haluk, tercermin dalam alokasi anggaran yang pro-kesetaraan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak ragu menyediakan dana untuk program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender. “Anggaran responsif gender bukan sekadar item tambahan, melainkan komitmen politik untuk mewujudkan keadilan sosial,” tegasnya. Komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan yang terukur dan berkelanjutan.

Sayangnya, masih banyak daerah yang menganggap isu gender sebagai prioritas nomor sekian. Ribka berharap melalui forum-forum strategis, kesadaran para pemangku kebijakan dapat ditingkatkan sehingga anggaran gender tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia juga mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk lebih proaktif mengintegrasikan analisis gender dalam setiap tahap perencanaan. Sebagai langkah konkret, Kemendagri akan menerbitkan pedoman teknis penyusunan anggaran responsif gender bagi seluruh pemerintah daerah. Pedoman ini diharapkan memudahkan daerah dalam mengidentifikasi program prioritas dan mengalokasikan dana secara tepat. Ribka optimistis, dengan panduan yang jelas, resistensi birokrasi terhadap isu gender dapat diminimalisir.

Dampak pada Pelayanan Publik

Pada akhirnya, tujuan penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ribka Haluk meyakini bahwa pemimpin perempuan cenderung lebih peka terhadap isu-isu sosial seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan. Namun, ia menekankan bahwa sensitivitas ini harus ditransformasikan ke dalam program yang terukur dan berdampak langsung, bukan sekadar wacana atau janji politik.

Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah bupati perempuan yang berhasil menurunkan angka stunting dan meningkatkan cakupan jaminan kesehatan melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Kunci keberhasilan mereka, ungkap Ribka, adalah kemampuan mendengar aspirasi masyarakat dan mengubahnya menjadi langkah strategis yang konkret. “Inilah esensi kepemimpinan transformatif: mendengar, menganalisis data, lalu bertindak dengan dampak yang terukur,” pungkasnya. Dengan semakin kuatnya dorongan dari pemerintah pusat, diharapkan semakin banyak daerah mampu melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan visioner. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang mengedepankan pembangunan manusia berkeadilan gender dan inklusif bagi seluruh elemen bangsa.