Kepala BRIN: Prabowo Minta Kajian BBM Nabati B100-E100

Jakarta, Patokan - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta lembaganya untuk melakukan kajian mendalam terkait penerapan bahan bakar nabati (BBN) dengan campuran 100 persen biodiesel (B100) dan 100 persen bioetanol (E100). Permintaan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Negara, yang membahas langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional.

Arif menjelaskan bahwa arahan presiden tersebut bukan sekadar wacana, melainkan sebuah instruksi konkret untuk memetakan potensi, tantangan, serta dampak ekonomi dan lingkungan dari penggunaan BBM berbasis tumbuhan secara penuh. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari visi besar Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi beban subsidi negara.

"Presiden meminta kami tidak hanya melihat sisi teknis produksi, tetapi juga menyeluruh dari hulu ke hilir. Kajian ini akan menjadi dasar kebijakan yang lebih matang," ujar Arif dalam konferensi pers di kantor BRIN, Jakarta, pada Jumat (14/6). Ia menambahkan bahwa BRIN akan berkolaborasi dengan berbagai kementerian, akademisi, dan pelaku industri untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus Kajian: Dari Ketahanan Energi hingga Dampak Ekologis

Arif merinci bahwa kajian tersebut akan mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, analisis ketersediaan bahan baku seperti kelapa sawit untuk biodiesel dan tebu atau singkong untuk bioetanol. Kedua, evaluasi terhadap infrastruktur yang ada, termasuk kesiapan mesin kendaraan dan mesin industri dalam menggunakan bahan bakar dengan konsentrasi nabati murni. Ketiga, dampak sosial ekonomi bagi petani dan pekerja sektor perkebunan.

"Kami juga akan menilai dampak lingkungan secara komprehensif. Meskipun nabati dianggap lebih ramah lingkungan, perlu dipastikan bahwa produksi massal tidak memicu deforestasi atau alih fungsi lahan yang berlebihan," tegas Arif. Ia mencontohkan bahwa program B30 yang sudah berjalan saat ini masih menyisakan pekerjaan rumah terkait emisi dan efisiensi mesin, sehingga B100-E100 memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati.

Selain itu, BRIN akan menguji ketahanan material mesin terhadap sifat korosif bioetanol dan biodiesel murni. Pasalnya, campuran di atas 30 persen diketahui dapat merusak komponen karet dan logam tertentu pada kendaraan yang tidak dirancang khusus. Oleh karena itu, kajian ini juga akan mencakup rekomendasi perubahan desain mesin atau aditif yang diperlukan.

Target Swasembada Energi dan Peluang Ekonomi Hijau

Langkah ini dinilai sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada energi pada beberapa tahun mendatang. Dengan potensi lahan yang luas dan iklim tropis yang mendukung, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama pasar energi terbarukan dunia. Namun, Arif mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada inovasi teknologi dan kebijakan insentif yang tepat.

"Kami optimistis, tetapi tidak boleh terburu-buru. Presiden menginginkan kajian yang komprehensif, dan kami menargetkan hasil awal dapat diserahkan dalam enam bulan ke depan," imbuhnya. Ia berharap hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi peta jalan (roadmap) yang jelas bagi pemerintah, baik dalam hal investasi, regulasi, maupun pengembangan industri pendukung.

Permintaan Prabowo ini mendapat sambutan positif dari sejumlah pengamat energi. Mereka menilai bahwa langkah berani ini dapat memacu riset dan inovasi dalam negeri, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor energi hijau. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya transisi bertahap untuk menghindari gejolak ekonomi, terutama bagi industri transportasi dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM konvensional.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan kajian tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan revisi peraturan mengenai mandatori biodiesel untuk membuka jalan bagi implementasi B100 dan E100 secara bertahap. Patokan akan terus memantau perkembangan kebijakan strategis ini.