Kemendagri Tegaskan Isu Redefinisi Orang Asli Papua Merupakan Hoaks

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara tegas membantah isu yang beredar luas di media sosial dan ruang publik terkait dugaan rencana pemerintah dalam mengubah batasan atau pendefinisian Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah memastikan kabar tersebut sepenuhnya merupakan disinformasi atau hoaks yang tidak berdasar.

Klarifikasi resmi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. Ia menegaskan bahwa pihak kementerian sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan, menggelar pembahasan, ataupun menyusun rancangan kebijakan baru menyangkut perombakan definisi hukum maupun sosiologis masyarakat adat di Tanah Papua.

"Wamendagri Ribka Haluk menyatakan, tidak ada berita, pernyataan, maupun rencana Kemendagri untuk menyusun atau mengubah definisi OAP. Isu yang beredar adalah tidak benar atau hoaks," tegas Kemendagri dalam keterangan tertulis resminya.

Kronologi Munculnya Isu dan Langkah Verifikasi Pemerintah

Peredaran narasi yang memicu polemik di tengah masyarakat Papua tersebut ditanggapi secara cepat oleh jajaran Kemendagri melalui serangkaian tindakan mitigasi komunikasi publik:

1. Penyebaran Narasi di Ruang Siber: Pada awal pekan, beredar spekulasi dan potongan informasi di platform percakapan daring yang menyebutkan adanya draf regulasi baru dari Kemendagri mengenai penyesuaian kriteria OAP.
2. Pemantauan dan Monitoring Opini Publik: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri langsung melakukan verifikasi internal untuk memeriksa sumber klaim yang beredar.
3. Rilis Klarifikasi dan Penghentian Polemik: Wamendagri Ribka Haluk memberikan pernyataan tegas guna meredam potensi keresahan sosiopolitik di enam provinsi di wilayah Papua.

Landasan Hukum Definisi OAP Tetap Mengacu UU Otsus

Pemerintah menegaskan bahwa status serta hak-hak Orang Asli Papua telah memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dan bersifat mengikat. Regulasi tersebut tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan klausul regulasi Otonomi Khusus (Otsus), OAP didefinisikan secara baku sebagai orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, Kemendagri tidak memiliki wewenang sepihak ataupun inisiatif di luar kerangka legislasi tersebut.

Berikut adalah poin-poin krusial yang tetap menjadi pedoman baku pemerintah pusat dan daerah:

• Ketetapan UU Otsus Papua: Definisi OAP berada di ranah perundang-undangan nasional dan tata hukum adat yang sah, bukan keputusan sepihak kementerian.
• Perlindungan Hak Politik dan Budaya: Penentuan hak afirmatif dalam pengisian lembaga representatif, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan kursi DPRP jalur pengangkatan, tetap memprioritaskan OAP sesuai ketentuan yang berlaku.
• Stabilitas Sosial-Kemasyarakatan: Menjaga kepercayaan publik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat demi keberlanjutan program percepatan pembangunan kesejahteraan.

Imbauan Penangkalan Disinformasi di Wilayah Papua

Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta generasi muda di Tanah Papua agar bersikap bijak dalam menyaring setiap informasi yang beredar di kanal digital. Isu mengenai identitas kependudukan dan adat kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu friksi horizontal.

Kemendagri memastikan bahwa komunikasi publik terkait kebijakan strategis di Papua akan selalu dipublikasikan secara terbuka melalui saluran resmi kementerian dan pemerintah daerah setempat, sehingga masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh narasi provokatif yang bertujuan memperkeruh stabilitas keamanan.