Kemendagri Siap Kawal Pengalihan Tata Kelola PPPK Guru ke Pusat

Suara tantangan mengenai reformasi tata kelola tenaga pendidik kembali bergema di jantung ibu kota. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen penuh untuk mengawal langkah strategis pemerintah dalam mengalihkan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dipandang sebagai angin segar bagi pembenahan struktur pendidikan nasional yang selama ini terkendala oleh persoalan birokrasi dan keterbatasan anggaran daerah.

Solusi Atas Ketimpangan Fiskal dan Distribusi Guru

Kesenjangan distribusi guru serta terbatasnya kapasitas fiskal yang dialami berbagai pemerintah daerah menjadi latar belakang utama penataan wewenang ini. Berdasarkan realitas di lapangan, tidak sedikit pemerintah daerah yang kewalahan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka hanya untuk menopang beban gaji pegawai, sehingga ruang gerak untuk pembangunan sektor publik lainnya menjadi sangat terbatas.

"Pemerataan kualitas pendidikan tidak mungkin terwujud secara optimal jika fondasi pengupahan dan pemetaan tenaga pengajar masih terfragmentasi oleh daya tampung fiskal daerah yang sangat beragam," ungkap para pengamat kebijakan publik mendasari pentingnya perubahan ini.

Kepastian Regulasi untuk Eksekusi Daerah

Dalam Rapat Tindak Lanjut Penataan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar lintas kementerian di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (15/9/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya payung hukum yang presisi. Kemendagri memastikan bahwa pengalihan wewenang ini harus didukung oleh petunjuk teknis yang jelas agar tidak menimbulkan kendala di tingkat Pemda.

"Kemendagri siap mengawal proses pengalihan ini. Namun, hal mendasar yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah saat ini adalah adanya regulasi serta mekanisme pelaksanaan yang jelas dan terukur agar dapat segera ditindaklanjuti secara efektif di lapangan," ujar Ribka Haluk di hadapan jajaran kementerian teknis.

Ribka meyakini bahwa dengan regulasi yang solid, Pemda dapat segera menyesuaikan tata laksana administrasi kepegawaian tanpa mengganggu proses belajar-mengajar yang sedang berlangsung. Selama ini, formulasi pengusulan formasi hingga penetapan gaji PPPK kerap memicu polemik akibat ketidakselarasan data dan kesiapan anggaran daerah.

Transformasi Sistemik Kesejahteraan Guru ASN

Pengalihan tata kelola PPPK guru ke pemerintah pusat bukan sekadar perpindahan kewenangan administrasi, melainkan sebuah transformasi sistemik untuk menjamin kesejahteraan para pendidik. Dengan ditariknya kewenangan ini ke tingkat pusat, penetapan formasi, penganggaran gaji, hingga tunjangan guru akan disinergikan langsung di bawah kementerian teknis bersama Kementerian Keuangan.

Langkah ini diharapkan mampu menghapus diskriminasi kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terdepan, terluar, serta tertinggal (3T). Data nasional menunjukkan bahwa ketimpangan rasio guru dan murid di wilayah 3T masih menjadi persoalan mendasar akibat enggannya Pemda di daerah terpencil menyerap formasi guru karena terkendala fiskal.

Melalui sistem terpusat, pengangkatan dan penempatan guru PPPK bakal mengacu pada peta kebutuhan nasional secara komprehensif. "Harapan besar bertumpu pada keberanian pemerintah untuk mengambil alih kendali ini demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa," tambah Ribka. Kemendagri berkomitmen terus mendampingi Pemda selama masa transisi agar integrasi data berjalan mulus tanpa celah.