Kebakaran TPA Cipayung Jadi Sorotan, Waka MPR Dorong Pembenahan Hulu dan Pengawasan

Kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, menjadi guncangan serius bagi publik dan pemangku kebijakan. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno secara tegas menyikapi insiden tersebut sebagai sinyal darurat tata kelola sampah nasional. Di tengah upaya pemadaman yang masih berlangsung, Eddy menekankan bahwa titik api di gunungan sampah itu bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan konsekuensi dari rantai persampahan yang rapuh, minim pengawasan, dan abai terhadap prinsip penanganan dari sumber.

Data sementara dari dinas pemadam kebakaran mencatat kobaran api telah menghanguskan lebih dari lima hektare zona pembuangan. Kepulan asap hitam pekat menyebar ke permukiman padat di sekitar kawasan, memaksa ratusan warga mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Selain itu, dampak kesehatan berupa gangguan pernapasan akut mulai dirasakan kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia. Aparat gabungan bersama relawan masih bekerja keras menjinakkan api yang sulit ditaklukkan karena tumpukan sampah yang dalam dan menyimpan gas metana dalam konsentrasi tinggi.

Bukan Insiden Pertama, Bukan Pula yang Terakhir

Eddy Soeparno menuturkan bahwa peristiwa di TPA Cipayung adalah potret berulang dari krisis pengelolaan sampah di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa dari tahun ke tahun, tempat pemrosesan akhir di sejumlah daerah kerap terbakar dengan pola yang serupa. Menurutnya, selama paradigma pengelolaan masih bertumpu pada sistem kumpul-angkut-buang tanpa intervensi berarti di hulu, maka bencana serupa akan terus berulang.

“Kebakaran ini bukan sekadar soal pemadaman. Ini alarm. Selama sumber sampah tidak tertangani dengan baik, tekanan ke TPA akan terus membesar dan memantik risiko lingkungan yang lebih luas,” ujar Eddy dalam keterangannya. Ia menekankan perlunya pendekatan pengurangan dan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai kunci memutus rantai beban berlebih di hilir.

Dalam tinjauannya, praktik pemilahan organik dan anorganik di tingkat komunitas masih jauh dari optimal. Infrastruktur daur ulang di tingkat kelurahan atau kecamatan kerap tersedia namun tidak difungsikan maksimal. Akibatnya, volume sampah yang masuk ke TPA terus membengkak, menyimpan potensi panas dan gas yang bisa meledak sewaktu-waktu. Eddy berpendapat, sudah saatnya pemerintah daerah tidak hanya mengejar target retribusi, melainkan juga membangun sistem insentif bagi warga yang aktif mengurangi sampah rumah tangganya.

Pembenahan dari Sumber: Antara Retorika dan Eksekusi

Eddy memandang bahwa konsep pembenahan hulu yang kerap digaungkan dalam forum-forum kebijakan masih terjebak pada level wacana. Hal itu terlihat dari minimnya alokasi anggaran untuk sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah di banyak kota. Di sisi lain, penegakan aturan terhadap pembuangan liar dan pembakaran sampah sembarangan juga belum berjalan konsisten. Ia mendorong agar pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengevaluasi kembali anggaran dan program pengelolaan sampah yang ada, dengan menekankan pada pembentukan ekosistem ekonomi sirkular.

“Kita harus serius membangun ekosistem yang membuat sampah bernilai ekonomi. Jika sampah masih dianggap barang sisa tanpa harga, tidak akan ada yang mau repot memilahnya,” tegasnya. Menurut Eddy, hilirisasi sampah melalui bank sampah, unit pengolahan kompos komunal, hingga rumah produksi daur ulang perlu diperbanyak dan difasilitasi akses pasarnya. Dengan begitu, pemilahan bukan lagi kewajiban sosial semata, melainkan bagian dari rantai pasok yang hidup.

Terhadap aspek pengawasan, Eddy menyoroti lemahnya otoritas lingkungan dalam memantau operasional TPA secara berkala. Banyak tempat pembuangan yang sebenarnya sudah melampaui kapasitas daya tampung namun tetap dipaksakan beroperasi tanpa analisis risiko memadai. Ia mengusulkan agar setiap TPA memiliki sistem pemantauan suhu dan kadar gas yang dapat diakses secara real-time oleh badan lingkungan setempat. Langkah ini dinilai penting agar potensi kebakaran bisa dideteksi sejak dini sebelum menjalar menjadi bencana besar.

Transformasi Tata Kelola: Dari Darurat ke Solusi Jangka Panjang

Lebih luas, Eddy mengajak semua pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang terhadap persoalan sampah dari sekadar isu kebersihan kota menjadi agenda ketahanan lingkungan nasional. Ia menyinggung bahwa dalam sejumlah kesempatan, MPR telah mendorong revisi regulasi yang lebih progresif agar pengelolaan sampah tidak lagi sekadar tanggung jawab dinas kebersihan, tetapi menjadi gerakan lintas kementerian dan lintas sektor.

“Kita butuh regulasi yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai prioritas pembangunan yang sama pentingnya dengan infrastruktur dasar lainnya. Tanpa itu, TPA akan terus menjadi bom waktu di tengah permukiman,” katanya. Eddy juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha dan komunitas untuk membentuk pusat-pusat pengolahan sampah terpadu yang bisa mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional.

Kebakaran TPA Cipayung, dalam kacamata Eddy, harus menjadi titik balik. Ia berharap peristiwa ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah diminta segera melakukan audit kapasitas TPA, menyusun peta jalan pengurangan sampah, dan memperkuat pengawasan teknis harian. Tanpa langkah korektif yang nyata, bencana serupa bukan lagi ancaman, melainkan keniscayaan.

Sementara itu, warga yang terdampak masih menanti kepastian pemulihan lingkungan dan kompensasi kesehatan. Organisasi masyarakat sipil mulai menggalang advokasi agar preseden kebakaran ini dibawa ke ranah kebijakan yang lebih mengikat. Di tengah kepulan asap yang perlahan mereda, harapan akan reformasi pengelolaan sampah kembali disuarakan, dan kali ini datang dari keprihatinan seorang pemimpin di parlemen yang menuntut aksi, bukan sekadar reaksi.