JUBA — Pemilu Kredibel di Sudan Selatan Dinilai Mustahil Terwujud

Di tengah kepulan debu politik Kota Juba, harapan masyarakat Sudan Selatan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil kian meredup. Meskipun Presiden Salva Kiir Mayardit beserta partai berkuasa, Sudan People's Liberation Movement (SPLM), terus menggalang mobilisasi massa hingga tingkat akar rumput, realitas geopolitik menunjukkan gambaran yang jauh berbeda. Para pengamat internasional dan lembaga think tank keamanan mulai menyuarakan keprihatinan mendalam: penyelenggaraan pemilu yang kredibel di negara termuda di dunia tersebut kini dipandang sebagai sebuah keniscayaan yang mustahil dicapai dalam waktu dekat.

Krisis Kesiapan dan Infrastruktur Demokrasi

Kegagalan memenuhi prasyarat dasar demokrasi menjadi alasan utama di balik keraguan global. Hingga saat ini, kerangka hukum fundamental seperti rancangan konstitusi permanen belum kunjung dirumuskan secara tuntas. Selain itu, proses integrasi dan penyatuan pasukan keamanan dari berbagai fraksi yang pernah berkonflik—sebuah pilar utama dalam Perjanjian Perdamaian yang Diperbarui (R-ARCSS) 2018—masih berjalan sangat lambat dan jauh dari kata selesai. Tanpa adanya tentara nasional yang netral dan terpadu, risiko penggunaan kekuatan militer untuk memanipulasi hasil pemilu menjadi sangat tinggi.

Ancaman terhadap Perjanjian Perdamaian 2018

Memaksa pelaksanaan pemungutan suara tanpa kesiapan yang matang diyakini hanya akan memicu kembali api perang saudara yang pernah meluluhlantakkan negara tersebut pada periode 2013 hingga 2018. Perjanjian R-ARCSS yang selama ini menjadi fondasi penopang pemerintah transisi inklusif berpotensi runtuh total jika salah satu fraksi merasa disingkirkan melalui proses politik yang cacat hukum.

"Fokus utama komunitas internasional dan pemangku kepentingan lokal saat ini seharusnya bukan lagi memaksakan pemilu yang dipastikan cacat, melainkan menyelamatkan perjanjian perdamaian. Tanpa stabilitas yang nyata, pemilu hanya akan menjadi pemicu kekerasan berskala besar berikutnya," tegas seorang peneliti senior dari Institute for Security Studies (ISS).

Perubahan Prioritas demi Stabilitas Berkelanjutan

Berdasarkan analisis para ahli regional, perhatian utama pemerintah Sudan Selatan dan mitra internasional harus segera dialihkan. Penundaan pemilu yang terukur, yang disertai dengan penyelesaian milestone perjanjian perdamaian secara konsisten, dinilai jauh lebih bijaksana ketimbang memaksakan pemungutan suara yang sekadar formalitas belaka.

Kondisi perekonomian Sudan Selatan yang sangat bergantung pada sektor minyak juga terus memburuk akibat krisis internal dan dinamika global. Keadaan ini semakin memperberat penderitaan rakyat, di mana lebih dari 70 persen populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Dalam situasi penuh kerentanan sosial tersebut, legitimasi pemerintah yang lahir dari pemilu bermasalah justru akan memperparah krisis kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, blok regional seperti Intergovernmental Authority on Development (IGAD) dan Uni Afrika (AU) didesak untuk memfasilitasi dialog tingkat tinggi antar-fraksi secara intensif. Langkah diplomasi ini bertujuan merumuskan kembali peta jalan politik yang realistis, mengutamakan pembentukan lembaga peradilan yang independen, serta menjamin kebebasan sipil sebelum masyarakat dipanggil ke tempat pemungutan suara.

Pada akhirnya, masa depan Sudan Selatan tidak boleh digadaikan demi ambisi politik jangka pendek. Menjaga konsensus perdamaian yang rapuh adalah satu-satunya jalan untuk menjamin keberlanjutan bangsa dan mencegah kembalinya pertumpahan darah yang mematikan.