JAKARTA — Pertamina Targetkan Pangkas 118 Anak Usaha Hingga 2026

Langkah besar tengah diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi utama Indonesia, PT Pertamina (Persero). Dalam upaya menciptakan struktur korporasi yang lebih lincah, efisien, dan bebas dari kerumitan birokrasi, Pertamina mematok target ambisius untuk memangkas hingga 118 anak usaha melalui program streamlining berjangka yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2026. Restrukturisasi ini bukan sekadar penataan administrasi semata, melainkan bagian dari perombakan fundamental untuk memperkuat daya saing bisnis energi nasional di tengah dinamika pasar global.

Kepala Badan Pengelola BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Dony Oskaria, menegaskan bahwa penataan ulang struktur ini merupakan perintah strategis yang harus dijalankan tanpa penundaan. Penyederhanaan entitas korporasi Pertamina difokuskan pada penggabungan atau konsolidasi berbagai unit usaha yang selama ini dinilai tumpang tindih, khususnya yang beroperasi di sektor hulu migas.

Penyederhanaan Sektor Hulu dan Pemangkasan Rantai Birokrasi

Selama ini, struktur organisasi di sektor hulu Pertamina dinilai terlalu gemuk dengan hadirnya berbagai entitas terpisah. Pembentukan anak hingga cucu usaha yang terlalu banyak justru menghambat kecepatan pengambilan keputusan bisnis. Pemerintah menilai konsolidasi adalah jalan keluar mutlak untuk memotong alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

“Jadi, ke depan tidak perlu lagi ada banyak entitas seperti Hulu Rokan, Hulu RIK, dan Hulu lainnya. Itu hanya menambah birokrasi yang panjang. Maunya cukup satu konsolidasi dalam satu PT saja,” tegas Dony Oskaria dalam keterangannya di Jakarta.

Melalui strategi single entity pada lini bisnis sejenis, Pertamina diharapkan dapat menghemat pengeluaran operasional (operational expenditure) dan memfokuskan alokasi kapital pada kegiatan eksplorasi serta produksi utama. Pengintegrasian manajemen hulu ini memungkingkan koordinasi teknis dan finansial berjalan jauh lebih efisien dibanding sistem terfragmentasi seperti sebelumnya.

Tahapan Restrukturisasi dan Target Efisiensi Korporasi

Proses pemangkasan entitas anak usaha Pertamina ini bergerak secara bertahap namun konsisten. Berdasarkan data evaluasi korporasi, pelaksanaan program streamlining telah menunjukkan hasil signifikan sejak awal pelaksanaan hingga pertengahan tahun ini.

Secara akumulatif, Pertamina sebenarnya telah mengidentifikasi dan memproses pemangkasan hingga 139 anak usaha dalam skema besar streamlining. Entitas-entitas yang dilikuidasi atau digabungkan mencakup anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga asosiasi terikat yang tidak lagi memberikan kontribusi optimal terhadap core business induk Holding Pertamina.

Transformasi Budaya Kerja dan Sikap Tegas Pemerintah

Dony Oskaria menekankan bahwa program streamlining ini memiliki agenda mendasar yang lebih luas dari sekadar pengurangan angka operasional korporasi. Pemerintah berambisi mentransformasi budaya kerja di tubuh Pertamina dan seluruh BUMN agar lebih profesional, transparan, serta berorientasi penuh pada kinerja (performance-driven culture).

Ekspektasi tinggi dari pemerintah dan masyarakat menuntut setiap insan BUMN untuk bergerak cepat dan merespons perubahan secara responsif. Sistem kerja yang mengandalkan kenyamanan birokrasi lama dipastikan tidak lagi memiliki tempat dalam era baru pengelolaan aset negara di bawah naungan Danantara.

“Proses streamlining dan transformasi perusahaan-perusahaan BUMN ini memang kita lakukan secara fundamental dan terencana. Ekspektasi pemerintah terhadap kita begitu tinggi, sehingga kita tidak punya banyak waktu. You’re in or you’re out,” ujar Dony menekankan keseriusan pemerintah.

Dengan restrukturisasi yang terus bergulir hingga akhir 2026, Pertamina diharapkan mampu menjelma menjadi entitas energi global yang jauh lebih ramping, lincah, dan memiliki daya saing tinggi. Efisiensi dari pemangkasan 118 anak usaha ini diyakini bakal memperkuat fundamental keuangan perusahaan serta mengoptimalkan setoran dividen dan penerimaan negara secara berkelanjutan.