JAKARTA — OJK Tegaskan Kewenangan Pengawasan Bursa Komoditas Strategis

Suasana di kompleks Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, berlangsung khidmat ketika Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sarjito, melangkahkan kaki memasuki gedung tertinggi peradilan tersebut pada Rabu (9/9/2026). Kehadiran pejabat teras OJK ini menandai langkah krusial dalam dinamika penataan tata kelola pasar komoditas nasional, di mana kepastian hukum menjadi fondasi paling utama bagi stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Kedatangan kepemimpinan BMKS OJK ke Mahkamah Agung ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan serta harmonisasi pandangan hukum terkait penataan dan pengawasan transaksi komoditas bernilai strategis. Komoditas seperti nikel, kelapa sawit (CPO), bauksit, hingga emas kini berada di bawah pengawasan ketat OJK guna mencegah praktik manipulasi harga, peredaran ilegal, dan kejahatan korporasi yang berpotensi merugikan penerimaan negara secara signifikan.

Penguatan Payung Hukum dan Kedaulatan Ekonomi

Dalam keterangannya di hadapan jajaran penegak hukum dan awak media, Sarjito menegaskan bahwa pengawasan terpadu terhadap Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan amanat langsung undang-undang demi menjaga integritas pasar keuangan domestik.

"Pengawasan yang terintegrasi dan memiliki kepastian hukum mutlak diperlukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi kita. Bursa komoditas strategis tidak boleh lagi mudah goyah oleh intervensi spekulan asing yang tidak bertanggung jawab. Kami hadir di Mahkamah Agung untuk memastikan seluruh regulasi dan langkah penegakan hukum berjalan dalam satu koridor yang selaras," ujar Sarjito di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Langkah proaktif OJK ini dinilai sebagai respons taktis atas makin kompleksnya instrumen perdagangan komoditas di tingkat internasional. Kedaulatan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menentukan pembentukan harga (price discovery) komoditas unggulannya sendiri secara mandiri di bursa dalam negeri. Selama bertahun-tahun, acuan harga komoditas Indonesia sering kali mendasarkan diri pada bursa luar negeri, yang merugikan posisi tawar produsen serta eksportir nasional.

Transformasi Sistem Pengawasan BMKS OJK

Guna memberikan transparansi menyeluruh bagi publik dan pelaku pasar, OJK melalui BMKS telah merancang instrumen pengawasan berbasis digital yang responsif. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem pengawasan komoditas konvensional menuju sistem terintegrasi sektor jasa keuangan.

Berikut adalah perbandingan skema pengawasan bursa komoditas sebelum dan sesudah transformasi di bawah kewenangan pengawasan BMKS OJK:

Penguatan integritas ini ditopang oleh kesiapan penegakan hukum yang berkolaborasi dengan Mahkamah Agung. OJK menargetkan efisiensi dan transparansi transaksi komoditas strategis meningkat hingga 35 persen pada akhir tahun 2026, seiring bertambahnya partisipasi pelaku usaha di bursa resmi yang terdaftar.

Strategi Utama Penataan Pasar Komoditas

Sebagai bagian dari peta jalan (roadmap) pembenahan bursa komoditas strategis, OJK menetapkan beberapa pilar utama yang menjadi fokus kerja BMKS ke depan. Langkah-langkah strategis ini meliputi:

• Harmonisasi Yurisdiksi Peradilan: Memastikan penyelesaian sengketa perdagangan komoditas memiliki kepastian hukum yang konsisten dari tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung.
• Penerapan Digitalisasi Pemantauan: Mengintegrasikan sistem analisis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi anomali volume transaksi dan indikasi goreng-memotong harga komoditas.
• Perlindungan Produsen Domestik: Mengurangi ketergantungan pada indeks harga komoditas asing seperti London Metal Exchange (LME) atau Bursa Malaysia.
• Kepatuhan Eksportir: Mewajibkan seluruh eksportir komoditas strategis nasional mencatatkan transaksi fisik maupun devisanya melalui sistem terdaftar.

Sebelum meninggalkan kompleks Mahkamah Agung, Sarjito kembali menegaskan komitmen OJK untuk mengawal proses transformasi ini secara transparan dan akuntabel. Kepercayaan investor global dan domestik hanya bisa diraih jika bursa kita terbukti bersih, efisien, dan memiliki kepastian hukum yang tak tergoyahkan, pungkasnya menutup diskusi. Langkah hukum dan regulasi yang konsisten ini diharapkan membawa bursa komoditas Indonesia menjadi pemain utama di panggung ekonomi dunia.