JAKARTA — Menteri PKP Maruarar Sirait Dorong Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu

Pemandangan sudut-sudut perkotaan di Indonesia kerap memperlihatkan kontras yang tajam antara kemegahan gedung pencakar langit dan keretakan dinding permukiman padat penduduk. Menjawab tantangan klasik tata ruang dan kesejahteraan masyarakat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk tidak lagi menggunakan pola penanganan parsial. Penataan permukiman kumuh kini diwajibkan mengusung pendekatan lintas sektor yang terintegrasi secara utuh dari hulu hingga hilir.

Langkah strategis tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam forum Diskusi Panel Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang berlangsung di Jakarta pada Senin (14/9/2026). Forum tingkat tinggi ini menghadirkan perwakilan lintas kementerian, lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, hingga para pemangku kepentingan di bidang pembangunan kawasan perumahan.

Visi Penataan Terpadu Berbasis Lingkungan dan Ekonomi

Dalam pemaparannya, Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menekankan bahwa skema pembenahan pemukiman padat tidak boleh hanya berfokus pada estetika fisik atau perbaikan dinding dan atap semata. Menurutnya, program intervensi pemerintah harus menyentuh aspek esensial pendukung kehidupan masyarakat miskin perkotaan, mulai dari ketersediaan air bersih, kelayakan sanitasi, sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, hingga skema penguatan ekonomi warga lokal.

“Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki secara bersamaan,” tegas Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan resminya.

Konsep terpadu ini menuntut pemahaman bahwa rumah yang layak huni tidak berdiri di ruang hampa. Tanpa didukung oleh saluran drainase yang memadai dan akses ekonomi yang tangguh, kawasan pemukiman yang telah direnovasi berisiko kembali menjadi kawasan kumuh dalam jangka waktu singkat. Oleh karena itu, keberpihakan negara diwujudkan melalui perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Model Menteng Tenggulun Sebagai Percontohan Nasional

Pengalaman penataan di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, kini dijadikan sebagai acuan konkret bagi proyek-proyek serupa di wilayah perkotaan lainnya. Di kawasan pemukiman padat tersebut, Kementerian PKP tidak hanya berhasil merehabilitasi sekitar 150 unit rumah warga, tetapi juga mentransformasi ruang publik sekitar melalui pengerasan jalan lingkungan, pembangunan saluran limbah rumah tangga, serta pembentukan sistem manajemen sampah komunitas.

Berikut adalah empat pilar utama dalam kerangka penanganan permukiman kumuh terpadu yang diusung oleh Kementerian PKP:

Sinergi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan Perkotaan

Pelaksanaan program ambisius ini diakui tidak dapat bertumpu pada pundak Kementerian PKP semata. Menteri Ara menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengawal aspek legalitas tanah serta integrasi tata ruang daerah. Keterlibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan partisipasi aktif masyarakat lokal juga menjadi kunci keberhasilan penataan kawasan kumuh, terutama yang berlokasi di wilayah rawan seperti bantaran sungai dan bantaran rel kereta api.

Melalui pendekatan komprehensif ini, pemerintah optimistis dapat menurunkan persentase kawasan kumuh nasional secara signifikan. Pembenahan permukiman bukan sekadar pemenuhan target administratif pembangunan, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menghadirkan keadilan sosial dan mengangkat harkat hidup masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh pelosok Nusantara.