JAKARTA — Mendagri Tito Paparkan Realisasi Anggaran Kemendagri Tembus 63,54 Persen

Ruang Rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menjadi saksi penyampaian laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (16/9/2026). Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan secara komprehensif capaian kinerja serta realisasi anggaran kementeriannya hingga medio September 2026. Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Kemendagri menegaskan posisinya sebagai pengawal stabilitas tata kelola pemerintahan daerah, penanganan pascabencana, hingga penjaga ketahanan ekonomi warga melalui pengendalian inflasi.

Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tersebut, Tito membeberkan bahwa penyerapan anggaran Kemendagri berjalan secara terukur dan akuntabel sejalan dengan ritme kerja tahunan yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran.

Capaian Realisasi Anggaran Kinerja Kemendagri

Hingga data per 14 September 2026, Kemendagri telah berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp4,36 triliun. Angka tersebut setara dengan 63,54 persen dari total alokasi pagu anggaran tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp6,86 triliun. Penyerapan ini dinilai proporsional mengingat berbagai agenda strategis nasional dan kewilayahan terus bergulir secara bersamaan.

"Hingga pertengahan September 2026, realisasi anggaran Kemendagri telah mencapai Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu Rp6,86 triliun. Di tengah pelaksanaan anggaran ini, kami terus menjalankan berbagai tugas strategis yang berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah," ujar Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam pemaparannya di Komisi II DPR RI.

Realisasi keuangan ini berbanding lurus dengan berbagai pencapaian program strategis nasional yang dikawal langsung oleh Kemendagri di tingkat daerah. Penyerapan anggaran disalurkan secara fokus pada fungsi-fungsi penunjang pemerintahan umum, pembinaan daerah, serta peningkatan mutu pelayanan publik kependudukan.

Empat Pilar Kinerja Strategis di Daerah

Dalam pemaparannya, Tito membagikan empat fokus utama yang menjadi pilar keberhasilan kinerja Kemendagri sepanjang tahun berjalan:

• Pengendalian Inflasi Daerah: Mengintensifkan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi mingguan bersama seluruh kepala daerah guna memastikan keterjangkauan harga bahan pokok serta kelancaran pasokan logistik nasional.
• Percepatan Pemulihan Pascabencana: Melakukan pendataan cepat, fasilitasi pendanaan darurat, serta asistensi rehabilitasi prasarana umum bagi wilayah yang terdampak bencana alam.
• Modernisasi Administrasi Kependudukan (Adminduk): Akselerasi pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mempercepat integrasi data kependudukan nasional menuju ekosistem digital terpadu.
• Dukungan Program Prioritas Nasional: Memastikan seluruh jajaran pemerintah daerah memprioritaskan alokasi APBD untuk pemulihan ekonomi lokal dan penanganan masalah sosial secara tepat sasaran.

Pengendalian inflasi di daerah menjadi salah satu instrumen paling krusial yang terus dipantau secara ketat. Melalui evaluasi berkala yang dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan Kemendagri, pemerintah daerah didorong untuk aktif menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mengintervensi harga pasar saat terjadi lonjakan harga. Langkah proaktif ini dinilai efektif menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai kawasan.

Arah Kebijakan dan Proyeksi Strategis Tahun 2027

Selain melaporkan kinerja tahun berjalan, Mendagri Tito Karnavian juga memberikan gambaran awal terkait rencana kerja dan arah kebijakan Kemendagri untuk tahun anggaran 2027. Pada periode mendatang, tantangan tata kelola pemerintahan daerah diprediksi akan semakin dinamik seiring tuntutan efisiensi anggaran dan akuntabilitas publik.

Fokus utama kebijakan Kemendagri pada tahun 2027 akan diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengawasan internal instansi pemerintah (APIP), serta integrasi sistem tata kelola keuangan daerah berbasis digital secara menyeluruh.

"Tantangan tata kelola di tingkat daerah memerlukan adaptasi digital yang cepat serta pengawasan yang konsisten demi menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Tito.

Jajaran Komisi II DPR RI menyambut positif pemaparan kinerja tersebut seraya memberikan dorongan agar Kemendagri terus mempertahankan efektivitas penyerapan anggaran secara proporsional hingga akhir tahun anggaran 2026, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi belanja negara.