JAKARTA — LPEM UI Sarankan Indonesia Adopsi Model Keuangan Selandia Baru

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk merombak pendekatan tata kelola keuangan negara. Pemerintah didorong untuk meniru kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Selandia Baru, yang mengedepankan orientasi penciptaan nilai publik (public value) jangka panjang ketimbang sekadar penyerapan fiskal jangka pendek.

Gagasan tersebut disampaikan oleh Kepala LPEM FEB UI, Chaikal Nuryakin, dalam kajian strategis terkait arah kebijakan keuangan nasional. Menurutnya, kerangka penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia saat ini masih terlalu dominan berfokus pada target administratif dan penyerapan kuantitatif, sehingga efektivitas dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat kerap kurang terukur secara optimal.

Orientasi Nilai Publik dan Perubahan Paradigma Fiskal

Chaikal Nuryakin menegaskan bahwa reformasi tata kelola anggaran di Indonesia mendesak untuk dilakukan seiring dengan semakin kompleksnya tantangan ekonomi global dan tuntutan efisiensi anggaran dalam negeri. Pengalaman Selandia Baru dalam mengelola anggaran belanja negara dinilai berhasil membuktikan bahwa prioritas fiskal dapat diselaraskan secara langsung dengan indikator kualitas hidup warga negara.

"Pengelolaan keuangan negara tidak boleh sekadar berfokus pada tingkat penyerapan anggaran secara kuantitatif, melainkan harus berorientasi pada penciptaan nilai publik nyata yang berkelanjutan dalam jangka panjang," ujar Chaikal Nuryakin.

Dalam pandangannya, tata kelola yang terorientasi pada nilai publik mewajibkan setiap rupiah yang dikeluarkan APBN memiliki indikator kinerja utama (KPI) yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan, perbaikan kualitas lingkungan, serta penguatan kesetaraan sosial. Hal ini diyakini mampu memangkas alokasi belanja negara yang tidak produktif dan berulang setiap tahunnya.

Belajar dari Model Wellbeing Budget Selandia Baru

Selandia Baru dikenal secara global sebagai salah satu negara pelopor dalam merombak kerangka keuangan publik melalui skema Wellbeing Budget yang diatur dalam Public Finance Act. Melalui pendekatan ini, penyusunan anggaran tidak hanya mempertimbangkan indikator makroekonomi konvensional seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memperhitungkan lima pilar utama kesejahteraan:

• Kesejahteraan Mental: Memprioritaskan alokasi dana untuk kesehatan mental masyarakat dan penanganan trauma sosial.
• Kesejahteraan Anak: Mengurangi angka kemiskinan anak dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas.
• Kesejahteraan Masyarakat Adat: Memberdayakan ekonomi dan kebudayaan komunitas lokal (Maori dan Pasifika).
• Transformasi Digital dan Inovasi: Mendorong daya saing industri berbasis teknologi ramah lingkungan.
• Transisi Ekonomi Hijau: Memastikan seluruh alokasi pembangunan mendukung target netralitas karbon.

Perbandingan Tata Kelola Keuangan Negara

Berikut adalah perbandingan ringkas antara pendekatan pengelolaan fiskal yang saat ini berjalan di Indonesia dengan model berorientasi nilai publik yang diterapkan di Selandia Baru:

Implikasi Kebijakan dan Tantangan Bagi APBN Indonesia

Penerapan model keuangan ala Selandia Baru di Indonesia membutuhkan komitmen politik yang kuat serta penyesuaian regulasi perundang-undangan. Saat ini, APBN 2025 dirancang dengan target defisit sebesar 2,53% hingga 2,70% terhadap PDB, dengan rasio utang pemerintah yang dipertahankan di bawah batas aman 40%. Namun, tantangan utama tetap terletak pada kualitas belanja negara (quality of spending).

LPEM UI menilai bahwa jika pemerintah dapat mengadopsi mekanisme evaluasi berbasis nilai publik, efisiensi anggaran dapat ditingkatkan secara signifikan. Program-program prioritas nasional, termasuk program bantuan sosial dan penguatan infrastruktur dasar, akan memiliki tolok ukur efektivitas yang jauh lebih terukur, transparan, dan akuntabel bagi publik.