JAKARTA — Ekonom Minta Pembukaan Rekening Massal Prioritaskan Kualitas

Langkah masif pemerintah bersama industri perbankan nasional dalam mendorong pembukaan rekening bank secara massal terus mendapat sorotan tajam dari para pakar ekonomi. Program yang dirancang untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di berbagai pelosok daerah tersebut dinilai perlu mengalami pergeseran paradigma. Pemerintah diimbau tidak sekadar berfokus pada pencapaian target angka atau kuantitas jumlah rekening baru, melainkan harus memastikan keberlanjutan dan keaktifan penggunaan fasilitas perbankan tersebut oleh masyarakat.

Agresivitas program inkusi keuangan ini memang berhasil mendongkrak jumlah masyarakat yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Namun, tanpa dibarengi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai serta peningkatan daya beli masyarakat, jutaan rekening baru tersebut berisiko hanya menjadi data statistik yang mati. Fenomena rekening pasif atau dormant account kini menjadi ancaman nyata yang justru dapat membebankan sistem operasional perbankan dalam jangka panjang.

Jurang Pemisah Antara Inklusi dan Literasi Keuangan

Pengamat ekonomi menilai terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara indeks inklusi keuangan yang melambung tinggi dengan indeks literasi keuangan nasional. Banyak masyarakat yang mendaftar atau dibuatkan rekening bank demi menerima bantuan sosial maupun memenuhi kuota program tertentu, namun tidak memahami cara memanfaatkan fitur-fitur perbankan secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif mereka.

"Membuka rekening hanyalah pintu masuk paling awal. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat masyarakat terus mentransaksikan uangnya melalui sistem perbankan tersebut. Tanpa adanya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, target kuantitas yang dikejar pemerintah hanya akan berakhir sebagai angka formalitas di atas kertas," tegas seorang ekonom senior di Jakarta.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketimpangan antara kuantitas pembukaan rekening dan pemanfaatan secara nyata, berikut adalah perbandingan indikator evaluasi inklusi keuangan di Indonesia:

Indikator Evaluasi	Fokus Kuantitas (Saat Ini)	Fokus Kualitas (Diharapkan)
Metrik Utama	Jumlah total rekening yang terdaftar	Frekuensi transaksi harian/bulanan
Tingkat Keaktifan	Banyak rekening pasif (saldo nol)	Rekening aktif untuk tabungan dan usaha
Dampak Ekonomi	Terbatas pada kepemilikan akses	Meningkatkan kapasitas usaha mikro & produktivitas

Risiko Penyalahgunaan dan Beban Operasional Industri Perbankan

Tidak hanya masalah efektivitas ekonomi, penumpukan rekening pasif akibat kejar target kuantitas juga membawa implikasi serius terhadap keamanan sektor finansial. Rekening-rekening yang dibuka tanpa pendampingan dan pemantauan yang ketat rawan diperjualbelikan atau dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Fenomena maraknya penyalahgunaan rekening untuk transaksi judi online (judol), tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga penipuan berbasis digital menjadi bukti nyata perlunya kontrol kualitas yang lebih ketat.

Dari sisi industri, pihak bank juga harus menanggung beban biaya pemeliharaan sistem data (IT infrastructure) serta biaya operasional untuk mengelola jutaan rekening yang tidak menghasilkan pengendapan dana segar. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa evaluasi, daya serap dan efisiensi perbankan nasional berpotensi terganggu.

Langkah Strategis Menuju Inklusi Keuangan Berkelanjutan

Guna mengatasi persoalan ini, para ahli merekomendasikan agar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengubah indikator kinerja utama (KPI) keberhasilan program akses keuangan nasional. Evaluasi keberhasilan tidak lagi boleh diukur dari berapa juta rekening baru yang berhasil dibuat, melainkan seberapa besar peningkatan volume transaksi dan dana pihak ketiga (DPK) yang terhimpun dari masyarakat kelas menengah ke bawah.

Integrasi antara program pembukaan rekening dengan pelatihan kewirausahaan dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi syarat mutlak. Dengan mengaitkan kepemilikan rekening pada akses modal kerja produktif, masyarakat akan terdorong secara mandiri untuk terus menggunakan rekening bank mereka. Langkah ini diyakini mampu menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif, sehat, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah dan industri perbankan diimbau untuk mengubah fokus program inklusi keuangan. Penambahan jutaan rekening baru tanpa dibarengi peningkatan literasi keuangan dan kegiatan ekonomi produktif hanya akan membebankan sektor finansial. Simak analisis selengkapnya hanya di Patokan.com.