Jabar Kaji Ulang Angkot Tua dan Hidupkan Lagi Bandara Husein

Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kendali Gubernur Dedi Mulyadi tengah menyusun cetak biru transformasi transportasi publik. Dua langkah besar disiapkan secara paralel: menertibkan angkutan kota (angkot) berusia uzur sekaligus mendorong para sopir untuk bertransformasi menjadi pemilik armada, serta menghidupkan kembali Bandara Husein Sastranegara sebagai simpul penerbangan komersial. Paket kebijakan ini diproyeksikan menjadi titik balik mobilitas warga dan akselerasi ekonomi regional yang selama ini terhambat oleh infrastruktur yang kurang memadai.

Angkot yang telah menjadi ikon transportasi publik di Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat selama puluhan tahun dinilai kian tidak layak. Banyak unit yang usianya melampaui dua dekade, dengan mesin yang tidak efisien dan tingkat emisi gas buang yang mencemari udara perkotaan. Tak hanya soal teknis, kondisi sosial para pengemudi juga memprihatinkan. Mayoritas sopir hanya berstatus sebagai pekerja harian dengan pendapatan yang sangat dipengaruhi oleh setoran kepada pemilik armada. Situasi ini kerap memicu praktik kejar-kejaran demi mengais penumpang, yang pada gilirannya membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain.

Gubernur Dedi Mulyadi menilai bahwa sudah saatnya struktur kepemilikan angkot direformasi. “Kami tidak ingin sopir selamanya menjadi buruh di atas kendaraan yang bukan miliknya. Salah satu misi kami adalah menjadikan para pengemudi sebagai pemilik sah dari armada yang mereka operasikan. Dengan demikian, mereka memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap perawatan kendaraan dan kualitas pelayanan,” ujarnya dalam sebuah pertemuan terbatas dengan jajaran Dinas Perhubungan Jabar. Untuk mewujudkan hal itu, pemprov tengah merancang skema pembiayaan inklusif yang bekerja sama dengan perbankan daerah dan lembaga keuangan mikro. Skema itu memungkinkan sopir mendapatkan kredit kepemilikan armada dengan bunga rendah dan tenor yang disesuaikan dengan kemampuan angsuran.

Sebagai bagian dari modernisasi armada, pemerintah mendorong agar angkot baru yang diadopsi adalah kendaraan listrik. Langkah ini selaras dengan peta jalan nasional menuju elektrifikasi transportasi. Selain bebas emisi, angkot listrik menawarkan biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Keuntungan itu diharapkan mampu meningkatkan margin pendapatan sopir-pemilik secara signifikan. Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, pemprov berencana membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di sepanjang trayek angkot utama serta di terminal-terminal strategis. Infrastruktur pengisian ini tidak hanya melayani angkot, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh kendaraan pribadi, sehingga mempercepat adopsi kendaraan listrik secara lebih luas di masyarakat.

Selain pembaruan armada dan penguatan kepemilikan, pembenahan infrastruktur pendukung juga menjadi fokus. Terminal-terminal yang selama ini terbengkalai akan direvitalisasi menjadi titik integrasi antarmoda. Konsep yang diusung tidak sekadar tempat menaikturunkan penumpang, melainkan pusat mobilitas yang terhubung dengan moda lain seperti bus rapid transit, kereta api lokal, dan layanan transportasi daring. Dengan integrasi ini, warga bisa berpindah moda dengan nyaman dan efisien, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang menyumbang kemacetan di pusat-pusat kota.

Di front lain, Pemprov Jabar menyiapkan langkah strategis di sektor penerbangan dengan membuka kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani rute komersial. Bandara yang terletak di jantung Kota Bandung itu beberapa tahun terakhir hanya melayani penerbangan terbatas, setelah sebagian besar operasi komersial dipindahkan ke Bandara Internasional Kertajati di Majalengka. Akibatnya, aksesibilitas dari dan menuju Bandung Raya terganggu. Wisatawan dan pelaku bisnis kerap mengeluhkan jarak tempuh tambahan yang bisa mencapai dua setengah jam perjalanan darat dari Kertajati ke pusat kota.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa menghidupkan kembali Bandara Husein bukan berarti meredupkan peran Kertajati. Kedua bandara akan diposisikan secara komplementer. Husein akan fokus melayani rute jarak pendek hingga menengah dengan volume penumpang yang padat, termasuk penerbangan menuju Jakarta, Surabaya, dan beberapa destinasi bisnis utama di Sumatera dan Bali. Sementara itu, Kertajati akan diperkuat sebagai gerbang internasional dan hub penerbangan jarak jauh. “Kita perlu menyiasati tata ruang udara dan mengharmonisasikan jadwal penerbangan agar kedua bandara bisa berfungsi maksimal tanpa saling mengganggu,” kata gubernur.

Pemerintah provinsi saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Udara selaku pengelola pangkalan udara, serta operator penerbangan untuk merealisasikan rencana tersebut. Aspek teknis seperti penyesuaian landasan pacu, penambahan slot waktu penerbangan sipil, serta pemenuhan standar keselamatan akan segera dituntaskan. Pihaknya menargetkan bandara tersebut bisa mulai melayani penerbangan komersial secara bertahap pada awal tahun depan, setelah seluruh prosedur administratif dan operasional rampung.

Kalangan pengamat transportasi menyambut positif dua inisiatif ini. Menurut mereka, kombinasi angkot listrik yang dimiliki oleh sopir sendiri dengan akses udara yang memadai akan menciptakan gelombang ekonomi baru. Angkot yang bersih dan aman berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi publik, sementara kemudahan penerbangan dari Bandung akan memangkas biaya logistik dan memperluas pasar bagi produk-produk unggulan daerah. Lebih dari itu, ribuan sopir angkot yang selama ini rentan secara ekonomi akan naik kelas menjadi pelaku usaha mikro yang mandiri.

Pemprov Jabar optimistis bahwa seluruh rencana dapat berjalan dalam koridor anggaran yang tersedia dengan melibatkan partisipasi swasta. Dedi Mulyadi memastikan tidak akan ada pemaksaan terhadap sopir yang belum siap beralih ke kendaraan listrik, tetapi insentif dan pendampingan akan diberikan untuk mempercepat transisi. Di sektor penerbangan, skema kerja sama dengan investor dan maskapai diharapkan dapat mengurangi beban fiskal daerah. “Ini saatnya kita membangun ekosistem mobilitas yang menjawab kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kesejahteraan wong cilik,” pungkasnya.