ISLAMABAD — Hakim Tinggi Pakistan Tolak Klaim Demonstrasi PTI Bela Peradilan

ISLAMABAD — Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad (Islamabad High Court/IHC), Sardar Muhammad Sarfraz Dogar, melayangkan teguran keras terhadap Jaksa Agung Provinsi Khyber Pakhtunkhwa (KP), Shah Faisal Utmankhel. Teguran tersebut dipicu oleh pernyataan pihak KP yang mengklaim bahwa rencana aksi demonstrasi massal Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pada 27 September digelar untuk membela dan memperkuat lembaga peradilan.

Dalam persidangan yang digelar pada Kamis waktu setempat, Ketua Mahkamah Sarfraz Dogar menepis keras anggapan bahwa institusi yudisial membutuhkan mobilisasi massa politik demi menegakkan integritasnya. Isu ini mencuat di tengah meningkatnya tensi politik nasional menyusul rencana aksi jalanan pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

Kronologi Persidangan dan Gugatan Ketertiban Umum

Rencana unjuk rasa berskala nasional yang diinisiasi oleh PTI bertujuan menuntut pembebasan pendiri partai mereka, Imran Khan, sekaligus mengampanyekan supremasi konstitusi. Namun, agenda tersebut langsung menuai penolakan dan gugatan hukum dari elemen masyarakat sipil sebelum sempat terlaksana di lapangan.

1. Pengajuan Petisi Masyarakat: Seorang warga negara bernama Waqas Ahmed melayangkan permohonan uji materi ke Pengadilan Tinggi Islamabad. Pemohon menilai aksi long march tersebut berpotensi melumpuhkan aktivitas rutin, mengganggu arus lalu lintas, serta mematikan perputaran roda bisnis di ibu kota federasi.
2. Pembentukan Majelis Hakim Khusus: Mengingat potensi kerawanan dan sensitivitas perkara, Ketua Majelis Hakim Sarfraz Dogar memutuskan untuk membentuk majelis hakim beranggotakan lebih besar (larger bench) guna menyidangkan gugatan tersebut secara mendalam.
3. Pernyataan Kuasa Hukum KP: Saat persidangan berlangsung, Jaksa Agung KP Shah Faisal Utmankhel justru membela rencana aksi dengan dalih gerakan tersebut diorganisir sebagai wujud solidaritas publik untuk memperkuat posisi lembaga peradilan.

Teguran Keras Mahkamah Terhadap Upaya Politisasi Peradilan

Mendengar pembelaan Utmankhel, Hakim Sarfraz Dogar merespons secara lugas dengan nada satire. Ia menegaskan bahwa peradilan di Pakistan berdiri independen tanpa memerlukan sokongan kekuasaan jalanan maupun kepentingan partisan suatu kelompok politik.

“Terima kasih banyak atas niat Anda yang ingin memperkuat peradilan. Namun, apakah lembaga peradilan di negara ini begitu lemah hingga Anda merasa perlu memperkuatnya melalui unjuk rasa?” ujar Sardar Muhammad Sarfraz Dogar di ruang sidang.

Hakim Dogar menggarisbawahi bahwa martabat dan kekuatan yudisial berakar pada kepatuhan terhadap konstitusi dan undang-undang, bukan dari dukungan atau tekanan massa partai politik tertentu.

Sorotan Penyalahgunaan Fasilitas dan Aparatur Negara

Persidangan tersebut turut menghadirkan Jaksa Agung Pakistan (AGP), Mansoor Usman Awan. Dalam keterangannya di hadapan majelis, AGP Awan memperingatkan bahaya penggunaan aparatur dan fasilitas negara demi kepentingan protes politik partisan.

Awan menyoroti keterlibatan struktur pemerintahan daerah Khyber Pakhtunkhwa yang dipimpin oleh Menteri Utama Sohail Afridi—tokoh yang terafiliasi erat dengan PTI. Menurut pemerintah pusat, ada kekhawatiran bahwa sumber daya birokrasi daerah dikerahkan secara tidak sah untuk memfasilitasi gelombang demonstrasi ke ibu kota.

• Netralitas Aparatur Sipil: Setiap pejabat atau pegawai pemerintah berkewajiban menolak instruksi pimpinan yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi negara.
• Dilema Struktural Birokrasi: Kendati demikian, jaksa agung mengakui adanya kesulitan teknis bagi pejabat daerah untuk membangkang perintah langsung dari eksekutif tertinggi provinsi.
• Ketegasan Putusan Pengadilan: Putusan hukum yang diterbitkan oleh IHC nantinya bersifat mengikat secara hukum bagi seluruh aparat penegak hukum dan birokrasi di semua yurisdiksi terkait.

Sidang sengketa terkait rencana demonstrasi 27 September ini terus bergulir di Pengadilan Tinggi Islamabad. Publik menantikan batas tegas legalitas yang akan digariskan pengadilan demi menjaga stabilitas keamanan nasional tanpa mencederai hak berpendapat yang dijamin oleh konstitusi Pakistan.