Intoleransi Melonjak, Sembilan Sekolah Pengungsi Rohingya di Malaysia Tutup

Malaysia tengah menghadapi babak kelam dalam dinamika sosialnya. Meningkatnya sentimen anti-pengungsi, khususnya terhadap etnis Rohingya, telah mendorong otoritas setempat untuk menutup setidaknya sembilan fasilitas pendidikan darurat yang selama ini menjadi tumpuan bagi anak-anak komunitas tersebut. Keputusan ini diambil setelah tekanan publik yang disertai narasi kebencian terus memuncak, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi para pelajar dan pengajar.

Akar Kebencian yang Terus Menjalar

Sejak gelombang kedatangan pengungsi Rohingya beberapa tahun terakhir, persepsi negatif di kalangan warganet dan kelompok masyarakat tertentu kian menguat. Media sosial dibanjiri ujaran yang menyudutkan komunitas ini, menuding mereka sebagai beban ekonomi, ancaman keamanan, hingga pemicu ketidakstabilan sosial. Narasi-narasi tersebut seringkali dilebih-lebihkan dan minim verifikasi, namun mampu mempengaruhi opini publik secara masif.

Puncaknya, sejumlah unjuk rasa dan kampanye daring secara terang-terangan menuntut pengusiran pengungsi. Pemerintah Malaysia, yang sebelumnya memberikan ruang terbatas bagi para pencari suaka melalui program pendidikan informal, mulai goyah di bawah tekanan konstituen. Laporan dari lembaga kemanusiaan menyebutkan bahwa intimidasi tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga merembet ke dalam aksi nyata berupa perundungan terhadap anak-anak Rohingya di ruang publik.

Penutupan Sekolah: Pukulan Telak bagi Masa Depan

Sembilan sekolah yang mayoritas dikelola oleh organisasi non-pemerintah dan komunitas relawan terpaksa menghentikan operasi. Keputusan ini bukan semata-mata instruksi langsung dari kementerian, melainkan buah dari ketidakmampuan menjamin keamanan para murid. Insiden pelemparan batu, teriakan bernada rasial, hingga ancaman pembakaran terhadap bangunan sekolah telah dilaporkan dalam beberapa pekan terakhir.

Pihak pengelola mengaku tidak punya pilihan lain. “Keselamatan anak-anak adalah yang utama. Jika mereka tidak bisa belajar tanpa rasa takut, lebih baik kegiatan dihentikan dulu,” ujar seorang koordinator yang enggan disebutkan namanya. Kini, ribuan anak usia sekolah dasar dan menengah kembali terdampar dalam ketidakpastian—tanpa akses terhadap literasi, numerasi, maupun pembekalan keterampilan hidup yang sebelumnya mereka terima.

Trauma Ganda: Kehilangan Ruang Aman dan Identitas

Dampak penutupan ini lebih dalam dari sekadar kehilangan jam pelajaran. Bagi banyak anak Rohingya, sekolah informal adalah satu-satunya tempat di mana mereka merasa diterima dan terlindungi dari stigma. Di ruang kelas itulah mereka bisa berinteraksi dengan teman senasib, mengekspresikan diri lewat gambar dan cerita, serta memproses trauma akibat kekerasan yang mereka saksikan di tanah air.

Kini, ruang aman itu sirna. Psikolog anak yang menangani kasus pengungsi memperingatkan bahwa isolasi berkepanjangan dapat memperparah gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, dan depresi pada anak-anak tersebut. Tanpa intervensi yang tepat, generasi ini terancam tumbuh dalam kubangan trauma yang menghambat perkembangan emosi dan kognitif mereka.

Yang lebih memprihatinkan, intimidasi tidak berhenti meski sekolah tutup. Beberapa keluarga melaporkan bahwa anak-anak mereka menjadi sasaran ejekan ketika berada di pemukiman sementara atau saat mencoba mengakses layanan kesehatan. Lingkaran kebencian ini menciptakan tembok eksklusi yang semakin kokoh, menjauhkan komunitas Rohingya dari hak-hak paling dasar.

Respon Lembaga dan Tantangan ke Depan

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan sejumlah LSM internasional telah menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka mendesak pemerintah Malaysia untuk mengambil langkah tegas melawan ujaran kebencian dan memastikan perlindungan bagi populasi rentan. Namun, di tingkat lokal, suara-suara ini kerap terbentur pada resistensi politik yang menganggap isu pengungsi sebagai ranah sensitif yang bisa menggerus dukungan elektoral.

Upaya dialog antarkomunitas mulai dirintis oleh segelintir aktivis, tetapi skalanya masih sangat terbatas. Tanpa komitmen dari otoritas untuk menindak tegas penyebar kebencian dan membuka kembali akses pendidikan, krisis kemanusiaan ini akan terus memburuk. Apalagi, Malaysia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, sehingga perlindungan hukum bagi pencari suaka berada dalam area abu-abu.

Para pemerhati mengingatkan bahwa membiarkan anak-anak tanpa pendidikan sama dengan menanam bom waktu sosial. Generasi yang tidak terdidik hari ini berpotensi menjadi kelompok marginal yang rentan terhadap eksploitasi, kriminalitas, atau radikalisasi di masa depan. Bukan hanya Malaysia yang akan menanggung akibatnya, tetapi seluruh kawasan Asia Tenggara yang terhubung erat dalam arus migrasi regional.

Jalan Panjang Menuju Pulihnya Kemanusiaan

Menutup sekolah pengungsi mungkin menyelesaikan ketegangan jangka pendek di permukaan, tetapi di baliknya tersimpan krisis kemanusiaan yang jauh lebih kompleks. Dunia internasional punya tanggung jawab untuk mendorong solidaritas regional berbagi beban, bukan membiarkan negara transit seperti Malaysia dan Indonesia bergulat sendirian dengan persoalan yang akarnya berasal dari tragedi di Myanmar.

Di tengah hiruk-pikuk kebencian, masih ada percikan harapan dari individu-individu yang membuka pintu rumahnya untuk les privat, atau menyediakan makanan bagi keluarga yang kelaparan. Namun, upaya sporadis ini belum mampu menggantikan fungsi kelembagaan sekolah yang telah runtuh. Pemulihan kepercayaan antara komunitas lokal dan pengungsi membutuhkan waktu, keteladanan dari pemimpin, dan keberanian untuk melawan arus sentimen mayoritas ketika arus itu salah arah.

Bagi anak-anak Rohingya yang kini hanya bisa termenung di bilik-bilik pengungsian, masa depan seolah semakin jauh dari jangkauan. Mereka tidak memilih untuk terlahir dalam konflik, mereka tidak memilih untuk menyeberangi lautan dengan perahu reyot, dan seharusnya mereka tidak menanggung hukuman atas kebencian yang diciptakan oleh orang dewasa. Pendidikan adalah hak asasi, bukan hak istimewa yang bisa dicabut semaunya. Sampai kapan pun.