Insiden Perkelahian di Rapat Anggaran DPRD Riau, Golkar Akui Kekhilafan

Suasana di lantai dua Gedung DPRD Provinsi Riau mendadak berubah menjadi ring tinju dadakan pada Selasa siang (15/4). Sebuah rapat pembahasan anggaran yang semula berlangsung alot akhirnya pecah menjadi aksi baku hantam yang melibatkan beberapa anggota dewan dari Fraksi Golkar. Insiden ini sontak menjadi perhatian publik dan memicu gelombang permintaan maaf dari partai berlambang beringin tersebut.

Kronologi: Dari Debat Proyek ke Adu Fisik

Rapat yang digelar pukul 10.30 WIB itu sedianya membahas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau tahun anggaran 2026. Sejumlah pos belanja untuk proyek infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten/kota menjadi titik panas. Sumber di dalam ruangan menyebutkan, perbedaan sikap soal alokasi dana pemeliharaan ruas jalan di Rokan Hulu dan Indragiri Hilir memantik perdebatan sengit yang sudah berlangsung sejak awal sesi.

Ketegangan semakin memuncak ketika seorang anggota Fraksi Golkar, yang enggan disebut namanya, menyela rekan satu fraksinya yang tengah menyampaikan usulan perubahan. Saling celetuk bernada tinggi berubah menjadi konfrontasi verbal yang tidak terkendali. Beberapa saksi mata menuturkan bahwa situasi lepas kendali saat salah satu dari mereka berdiri dan melemparkan botol air mineral ke arah lawan bicaranya. Lemparan itu meleset, namun memicu reaksi berantai.

Tak butuh waktu lama, dua orang legislator yang semula berselisih langsung saling dorong dan kemudian melayangkan pukulan. Sejumlah anggota lain yang berada di dekat mereka turut terseret dalam kekacauan. Meja dan kursi berpindah tempat, satu unit mikrofon yang berada di atas podium patah, dan berkas-berkas anggaran berserakan di lantai. Petugas keamanan yang berjaga di luar ruangan segera masuk dan berupaya melerai, memisahkan pihak-pihak yang terlibat hingga akhirnya rapat diskors mendadak.

Permintaan Maaf Resmi Partai Golkar

Hanya beberapa jam setelah insiden memalukan itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Riau langsung bergerak meredam kegaduhan. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPD Golkar, Ketua Harian DPD Golkar Riau, Hendra Setiawan, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tindakan baku hantam tersebut bukanlah cerminan budaya partai.

"Kami, atas nama keluarga besar Partai Golongan Karya, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Riau dan seluruh pihak yang merasa dirugikan oleh peristiwa ini," ujar Hendra dengan nada serius. Ia menambahkan, "Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan adu fisik di dalam lembaga terhormat seperti DPRD. Ini murni kekhilafan oknum yang tidak mampu menahan emosi."

Partai Golkar juga berjanji akan mengambil langkah internal tegas. Majelis Kaderisasi dan Keorganisasian DPD Golkar akan segera memanggil kader-kader yang terlibat untuk dimintai keterangan dan menjatuhkan sanksi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Hendra tidak merinci bentuk sanksi, namun ia mengisyaratkan kemungkinan pembebastugasan dari alat kelengkapan dewan bahkan pencopotan dari keanggotaan fraksi jika terbukti ada unsur provokasi yang disengaja.

Guncangan di Internal DPRD

Kericuhan ini tidak hanya memalukan Golkar, tetapi juga mengoyak marwah DPRD Riau sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ketua DPRD Riau, yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, langsung mengadakan rapat darurat dengan seluruh pimpinan fraksi. Dalam keterangan persnya, ia menyatakan akan membentuk panitia etik ad hoc guna menyelidiki akar penyebab bentrokan dan merekomendasikan langkah disiplin sesuai Tata Tertib DPRD.

"Kejadian ini sudah berada di luar batas toleransi. Kami akan memastikan bahwa siapapun yang melanggar kode etik akan ditindak tanpa pandang bulu. Dewan ini milik rakyat, bukan arena tinju," tegasnya. Beberapa fraksi lain, seperti Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem, juga mengutuk keras tindakan tersebut dan mendorong agar sidang etik digelar secepat mungkin.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Riau, Dr. Armansyah, menilai bahwa baku hantam antaranggota satu fraksi adalah gambaran nyata dari pertarungan kepentingan yang begitu kuat di internal Golkar. "Ini bukan lagi sekadar selisih pandangan teknis soal anggaran. Ini adalah puncak dari rivalitas berkepanjangan antarfaksi di tubuh Golkar yang tidak bisa dikelola dengan baik. Partai harus segera merapatkan barisan, jika tidak, kepercayaan publik akan terus merosot," paparnya.

Dampak dan Pembelajaran

Rapat pembahasan APBD-P yang harusnya menjadi ajang adu gagasan demi pembangunan Riau justru berujung pada citra buruk yang tersebar luas melalui rekaman amatir warga. Video singkat insiden tersebut ramai di media sosial, menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Warganet menilai para wakil rakyat terlalu mengedepankan ego sektoral hingga melupakan tanggung jawab sebagai legislator.

Ke depan, DPRD Riau berencana memperketat aturan rapat dan memasang pengamanan tambahan selama sidang-sidang strategis. Di sisi lain, Golkar harus membuktikan bahwa permintaan maafnya bukan sekadar seremonial. Publik menanti apakah partai beringin benar-benar akan menindak keras kadernya sendiri atau hanya menutupi dengan sanksi ringan sebagaimana sering terjadi di masa lalu.

Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan bahwa ruang sidang dewan bukanlah tempat untuk menyelesaikan ego pribadi. Di tengah sorotan tajam publik, para legislator di seluruh Indonesia mesti merefleksikan diri: apakah mereka masih pantas menyandang gelar wakil rakyat jika perselisihan kecil saja sudah berakhir dengan kepalan tangan dan kursi terbalik?