Inflasi Melonjak, Popularitas PM Takaichi Jatuh ke Titik Terendah

Tokyo—Awal musim panas ini membawa hawa dingin bagi pucuk pimpinan Jepang. Perdana Menteri Sanae Takaichi kini merasakan tekanan paling hebat sepanjang karir politiknya. Lembaga-lembaga survei terkemuka serentak merilis angka dukungan publik yang anjlok ke posisi terendah sejak ia mengucapkan sumpah jabatan pada 2025. Sumber kekecewaan itu bukanlah isu geopolitik atau skandal pemerintahan, melainkan sesuatu yang lebih dekat ke perut: lonjakan biaya hidup yang seolah tak terkendali.

Inflasi Menggila, Dompet Rakyat Merintih

Harga pangan pokok seperti beras, telur, dan sayur-mayur telah melonjak hingga lebih dari 15 persen dalam setahun terakhir. Tagihan listrik rumah tangga pun membengkak seiring naiknya harga energi global yang diperparah oleh pelemahan yen. Bagi rakyat biasa, terutama para pekerja berpenghasilan tetap, situasi ini seperti pukulan bertubi-tubi yang tak kunjung reda. Seorang pegawai swasta di Osaka, misalnya, mengaku harus memotong anggaran rekreasi dan bahkan mengurangi frekuensi makan daging agar pengeluaran bulanan tetap terkendali.

Bukan hanya masyarakat bawah, kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik juga mulai menjerit. Survei terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen responden merasa kondisi ekonomi mereka memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Di platform-platform media sosial, keluhan tentang sulitnya bertahan hidup dengan gaji pas-pasan menjadi konten harian yang kerap viral. #EkonomiJepangMencekik dan #TakaichiHarusTurun adalah dua tanda pagar yang beberapa kali menempati daftar tren, menggambarkan betapa besar gelombang ketidakpuasan yang tengah melanda negeri matahari terbit itu.

Janji Vs Realita: Kebijakan yang Belum Menjawab

Pemerintahan Takaichi bukannya tanpa upaya. Sejak inflasi mulai menunjukkan gigi, kabinet telah menggelontorkan subsidi BBM dan gas, memberikan bantuan tunai bagi warga kurang mampu, serta melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga daging dan gandum. Namun, banyak pengamat menilai langkah-langkah ini hanya bersifat sementara, laksana obat pereda nyeri tanpa menyembuhkan penyakit. Akar masalah seperti ketergantungan pada impor energi fosil dan rendahnya produktivitas pertanian dalam negeri belum tersentuh secara fundamental.

Di luar negeri, Bank Sentral Jepang (BOJ) masih bergulat dengan kebijakan moneter yang serba dilematis. Ingin menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi, tetapi khawatir akan mematikan pertumbuhan ekonomi yang baru saja pulih dari pandemi. Kebimbangan ini akhirnya berujung pada depresiasi yen yang kian dalam, membuat harga barang impor—mulai dari bahan bakar hingga ponsel pintar—semakin mahal di mata konsumen Jepang. Publik pun memandang bahwa pemerintah tidak cukup gesit dan cenderung gamang dalam mengambil keputusan.

Peta Politik Mulai Bergejolak

Bagi Takaichi, merosotnya popularitas bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah ancaman nyata bagi kelangsungan karir politiknya. Sejumlah petinggi Partai Demokrat Liberal (LDP) disebut-sebut mulai gelisah. Dalam pertemuan-pertemuan tertutup, muncul suara-suara yang mempertanyakan apakah Takaichi masih layak menjadi nahkoda menjelang pemilihan lokal dan pemilu majelis tinggi yang akan datang. Salah seorang anggota parlemen senior bahkan secara tersirat menyatakan bahwa partai harus siap dengan “skenario terburuk” jika tren dukungan tidak segera membaik.

Di kubu oposisi, momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mereka menggulirkan narasi bahwa pemerintahan gagal melindungi rakyat dari badai ekonomi. Isu biaya hidup menjadi amunisi ampuh yang dapat menggerus basis pemilih tradisional LDP di pedesaan—basis yang selama ini setia karena program-program infrastruktur dan proteksi pertanian. Jika urban dan rural bersatu dalam kekecewaan, dominasi LDP di parlemen bisa terancam serius.

Pelajaran dari Tanah Sakura

Indonesia, sebagai sesama negara Asia dengan dinamika politik yang juga sensitif terhadap isu harga pangan dan energi, dapat menarik sejumlah pelajaran dari situasi Jepang. Popularitas seorang pemimpin bisa merosot drastis bukan karena skandal besar atau konflik ideologi, melainkan karena harga-harga kebutuhan dasar yang tak lagi terjangkau. Kepercayaan rakyat dibangun bukan hanya melalui pidato dan retorika, tetapi lewat kemampuan memastikan bahwa dapur mereka tetap mengepul.

Dalam pidato terbarunya di depan parlemen, Takaichi berjanji akan mengeluarkan kebijakan “terobosan besar” dalam waktu dekat. Namun, tanpa eksekusi yang cepat dan dampak yang langsung dirasakan, janji tersebut bisa menjadi bumerang yang kian membenamkan popularitasnya. Rakyat Jepang, yang dikenal sabar dan disiplin, bukanlah bangsa yang gampang menggelar demonstrasi jalanan. Akan tetapi, apabila tingkat keterdesakan sudah melampaui batas, sejarah mencatat bahwa kesabaran itu pun memiliki ujung. Bagi Takaichi, waktu terus berdetak, dan setiap kenaikan harga adalah satu langkah lebih dekat menuju pintu keluar panggung kekuasaan.