Hidup Kian Sulit, Popularitas PM Jepang Jatuh ke Titik Nadir

Gelombang Kekecewaan Melanda Negeri Matahari Terbit

Tokyo seakan tenggelam dalam ironi pahit. Di tengah gedung-gedung pencakar langit yang masih berdiri gagah, kantung-kantung belanja warga justru kian ringan. Inflasi yang melonjak dan biaya hidup yang seperti tidak pernah berhenti merayap naik telah mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Sejak resmi memegang tampuk kekuasaan pada musim semi 2025, popularitas perempuan pertama yang menduduki posisi puncak di Jepang itu kini anjlok ke angka terendah, memunculkan pertanyaan serius tentang masa depan politiknya.

Pertaruhan Ekonomi yang Belum Terlunasi

Data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa inflasi inti—yang tidak menghitung harga pangan segar—bertahan di kisaran 3,5 persen selama lima bulan berturut-turut hingga Agustus 2026. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih menggigit. Harga beras, bahan bakar, listrik, dan gas rumah tangga melambung secara bersamaan. Bagi jutaan pekerja dengan upah pas-pasan, kenaikan gaji tahunan rata-rata 2,1 persen yang diklaim pemerintah hanyalah angka di atas kertas yang tergerogoti pajak dan iuran sosial. "Gaji saya naik 4.000 yen sebulan, tapi biaya listrik naik 7.000 yen. Di mana logikanya?" keluh seorang pegawai administrasi berusia 42 tahun di Yokohama, yang namanya enggan disebutkan, saat diwawancarai tadi pagi.

Kondisi ini diperparah oleh pelemahan yen yang terus-menerus. Nilai tukar mata uang Jepang yang sempat menyentuh 155 per dolar AS membuat impor energi dan pangan—dua sektor yang sangat vital bagi negara kepulauan ini—menjadi lebih mahal. Bagi rumah tangga kelas menengah yang dulu menjadi tulang punggung konsumsi domestik, kini setiap kunjungan ke supermarket adalah arena penuh perhitungan: menukar susu dengan tahu, atau menunda membeli buah segar untuk anak-anak.

Dukungan Publik Jatuh Bebas, Catatan Sejarah Kelam

Survei terbaru yang dirilis oleh Asahi Shimbun pada awal Oktober 2026 mengonfirmasi kemuraman itu. Tingkat persetujuan kabinet Takaichi merosot drastis ke 24 persen, level terendah sejak ia dilantik. Lebih mengkhawatirkan lagi, angka ketidakpuasan melonjak hingga 63 persen—melonjak 12 poin hanya dalam satu bulan. Belum pernah seorang perdana menteri Jepang menghadapi krisis kepercayaan sedalam ini di tahun kedua pemerintahannya, sejak era reformasi ekonomi pascagelembung properti. "Angka ini adalah alarm kebakaran," ujar Hiroshi Miura, analis politik dari Universitas Waseda. "Masyarakat tidak lagi melihat korelasi antara kebijakan yang diumumkan dengan perbaikan di dapur mereka sendiri."

Penurunan ini terjadi di semua segmen pemilih. Di kalangan perempuan yang sempat menjadi basis solid pendukung Takaichi—sosok konservatif namun reformis yang memecahkan rekor langit-langit kaca—kecewa muncul karena harapan akan kebijakan ramah keluarga tak kunjung terwujud. Subsidi penitipan anak yang dijanjikan untuk meringankan beban rumah tangga nyatanya tersangkut birokrasi dan anggaran yang tersita untuk menambal defisit energi. Sementara itu, pemilih lanjut usia menggerutu karena nilai tabungan pensiun mereka tergerus inflasi, dan subsidi obat-obatan yang dikucurkan dianggap tidak seberapa.

Oposisi Membangun Momentum dari Perut Rakyat

Momen kelam bagi pemerintah justru menjadi pupuk subur bagi partai-partai oposisi. Partai Demokrat Konstitusional Jepang, yang kini dipimpin oleh sosok muda energik, mulai menggelar rapat umum di kota-kota industri seperti Osaka dan Nagoya dengan tema "Hidup Layak Kembali". Mereka menggaungkan seruan kenaikan upah minimum sebesar 10 persen sekaligus dan penghapusan pajak konsumsi pada kebutuhan pokok. Meskipun usulan tersebut menuai kritik dari kalangan bisnis karena dianggap populis, di mata warga yang kian sulit memenuhi kebutuhan, janji itu terdengar seperti oasis di padang pasir.

Serikat buruh terbesar Jepang, Rengo, juga mulai mengambil sikap lebih keras. Setelah bertahun-tahun cenderung kooperatif dengan manajemen, mereka mengancam akan menggelar mogok nasional pada kuartal pertama 2027 jika pemerintah tidak memaksa perusahaan menaikkan upah riil beriringan dengan inflasi. Tekanan itu menambah beban politik Takaichi yang terkenal dekat dengan kalangan pengusaha tradisional.

Respons Istana: Antara Klaim Sukses dan Realita

Di tengah gelombang kritik, istana perdana menteri berusaha keras membangun narasi positif. Dalam konferensi pers mingguan, Sekretaris Kabinet menekankan bahwa pemerintah telah mengucurkan dana lebih dari 4 triliun yen untuk subsidi energi dan pangan. Ia juga memamerkan data bahwa tingkat pengangguran masih bertengger di 2,5 persen—salah satu yang terendah di antara negara maju. "Kami memahami kesulitan rakyat, tetapi ekonomi Jepang tidak sedang dalam krisis; kami sedang dalam transisi menuju pertumbuhan berbasis permintaan domestik yang kuat," ujarnya.

Namun, kata-kata itu justru menjadi bumerang. Transisi yang dimaksud tidak terlihat nyata di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Penjual daging di Distrik Tsukiji menuturkan bahwa omsetnya anjlok 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Pelanggan tetap saya yang tadinya beli 500 gram, sekarang cuma berani ambil 200 gram. Mereka bilang, uangnya sudah habis buat bayar sewa dan sekolah anak. Pemerintah bicara subsidi, tapi harga di sini tetap naik terus," ujarnya dengan nada muram.

Bayang-bayang Pemilu dan Pergolakan Internal

Dengan pemilihan majelis rendah yang dijadwalkan paling lambat Juni 2027, popularitas yang longsor ini membuat suara di dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) mulai bergemuruh. Faksi-faksi yang sebelumnya tersingkir saat Takaichi merebut kursi ketua partai kini mulai bersiasat. Mantan Menteri Keuangan yang memiliki basis kuat di parlemen dikabarkan telah menggelar pertemuan tertutup di sebuah hotel mewah di Akasaka, mempertanyakan kelayakan Takaichi untuk kembali memimpin LDP ke medan pertempuran elektoral. Meskipun belum ada pernyataan terbuka, desakan agar perdana menteri merombak total kabinet atau bahkan mundur perlahan menguat.

Di sisi lain, Takaichi bukanlah politikus yang mudah menyerah. Dikenal dengan gaya bahasa yang lugas dan ketegasan di bidang keamanan, ia kini dihadapkan pada musuh yang tak kasat mata: harga kebutuhan pokok. Ujian sesungguhnya adalah apakah ia mampu meyakinkan rakyat bahwa ia dan tim ekonominya—bukan sekadar pasar global—yang memegang kendali. Popularitas yang jatuh ini bukan hanya statistik politik, melainkan cermin dari jeritan ribuan meja makan yang semakin sulit penuh. Dan dalam permainan kekuasaan, meja makan itulah yang akhirnya menentukan siapa yang terus duduk di kursi utama.