Hasan Nasbi: Statecraft Indonesia Harus Navigasi Dunia Simulakra dan Algoritma

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, baru-baru ini menyoroti dinamika kompleks yang dihadapi tata kelola pemerintahan modern Indonesia. Dalam sebuah diskusi mendalam yang mengangkat tema kontemporer, ia menegaskan bahwa kekuasaan dan komunikasi politik saat ini tidak lagi beroperasi dalam ranah fakta semata, melainkan telah memasuki teritori simulakra yang diproduksi ulang oleh mesin algoritma. Pandangan ini membuka wacana kritis tentang bagaimana statecraft atau seni kenegaraan Republik Indonesia harus bertransformasi di tengah badai informasi digital yang mengubah cara masyarakat mempersepsikan realitas.

Menurut Nasbi, fenomena simulakra—di mana representasi digital seringkali lebih dominan daripada kebenaran ontologis—telah menciptakan medan baru bagi praktik komunikasi kepresidenan. Citra, narasi, dan bahkan emosi publik kini banyak yang terbentuk melalui lapisan-lapisan tanda yang direkayasa oleh platform media sosial. Dalam konteks inilah, tugas komunikator negara bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi harus mampu membongkar dan memahami mekanisme di balik konstruksi realitas palsu tersebut. Ia menekankan bahwa tanpa pemahaman mendalam terhadap dinamika ini, kebijakan pemerintah berisiko tenggelam dalam riuhnya dunia maya yang dikuasai oleh versi-versi tergeneralisasi dari kebenaran.

Algoritma sebagai Arsitek Opini Publik

Salah satu fokus utama pemaparan Nasbi adalah peran algoritma dalam membentuk lanskap politik nasional. Algoritma, yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, secara tidak langsung telah menjadi arsitek opini publik yang tak terlihat namun sangat berkuasa. Ia menguraikan bagaimana mekanisme rekomendasi otomatis menciptakan ruang echo chamber di mana masyarakat Indonesia hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan bias dan preferensi mereka masing-masing. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan malah terpecah menjadi fragmen-fragmen realitas yang saling bertentangan.

Dampaknya terhadap statecraft sangatlah signifikan, ujar Nasbi. Ketika algoritma menentukan apa yang dilihat, dibaca, dan dipercaya oleh warga negara, maka kedaulatan informasi menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah tidak lagi bersaing hanya dengan oposisi politik atau kritik konstruktif, melainkan juga dengan arus deras konten yang dirancang oleh sistem komputasi untuk memancing reaksi emosional. Dalam situasi demikian, legitimasi kebijakan bisa tergerus bukan karena substansi yang buruk, tetapi karena pesan tersebut tidak pernah sampai pada audiens yang tepat atau malah terdistorsi oleh filter digital.

Menyusun Ulang Strategi Komunikasi Kenegaraan

Hasan Nasbi kemudian mengajukan argumen bahwa statecraft Indonesia perlu melakukan reposisi strategis. Komunikasi kenegaraan di era ini haruslah adaptif, berbasis data, dan yang terpenting, sadar akan arsitektur teknologi yang mengatur aliran informasi. Ia menggambarkan bahwa pendekatan konvensional yang mengandalkan saluran resmi semata sudah tidak memadai. Publik kini berada di ekosistem terdesentralisasi di mana setiap individu bisa menjadi produsen dan distributor narasi secara bersamaan.

Oleh karena itu, menurutnya, komunikator pemerintah dituntut memiliki literasi algoritmik yang memadai. Mereka harus memahami bahwa setiap unggahan, setiap tagar, dan setiap narasi akan melalui proses kurasi mesin sebelum akhirnya menjangkau khalayak. Ini bukan lagi soal retorika yang indah, tetapi soal rekayasa distribusi yang cerdas, tuturnya. Pemerintahan yang efektif adalah yang mampu menyelaraskan pesan-pesan kebijakan dengan logika platform digital tanpa kehilangan esensi demokratis dan transparansi.

Antara Realitas dan Hyperreality

Nasbi juga mengingatkan bahwa dunia simulakra tidak selalu berarti dunia yang sepenuhnya palsu. Ia justru seringkali terdiri dari potongan-potongan fakta yang disusun ulang sedemikian rupa hingga menghasilkan makna baru yang menjauh dari konteks aslinya. Inilah yang membuatnya berbahaya, karena setiap kebijakan bisa diubah menjadi objek simulasi politik yang tak berujung. Sebuah program pembangunan bisa direduksi menjadi meme, lalu menjadi bahan perdebatan yang tidak lagi berpijak pada data lapangan, melainkan pada versi digitalnya yang telah dimanipulasi oleh algoritma dan emosi kolektif.

Dalam perspektif yang lebih luas, ia menilai bahwa kemampuan negara untuk mempertahankan narasi pembangunan yang kredibel sangat bergantung pada seberapa jauh aparatur komunikasi mampu menjelajahi zona antara realitas dan hyperreality. Negara tidak bisa lagi berdiri di luar sistem, tetapi harus masuk ke dalamnya sebagai partisipan yang memahami aturan main. Komunikasi modern adalah medan perang simbolik, tegasnya, di mana kemenangan tidak selalu diraih oleh yang benar, tetapi seringkali oleh yang paling mampu memahami dan memanfaatkan arsitektur simulasi.

Visi Statecraft di Masa Depan

Mengakhiri pemaparannya, Nasbi menggarisbawahi perlunya fondasi statecraft yang baru, yaitu fondasi yang mampu menjawab tantangan epistemologis akibat dominasi algoritma dan simulakra. Pemerintahan masa depan, menurutnya, harus mampu membangun infrastruktur narasi yang tangguh, tidak hanya melalui kanal resmi tetapi juga dengan memperhatikan ekosistem informasi non-linear tempat publik berkumpul dan berinteraksi. Di sinilah letak ujian bagi para pembuat kebijakan dan komunikator senior: mampukah mereka memimpin dalam dunia di mana realitas telah menjadi komoditas yang direproduksi tanpa henti oleh mesin?

Dengan mengusung visi tersebut, Hasan Nasbi sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak meremehkan pergeseran paradigma ini. Statecraft Indonesia, yang selama ini dibangun melalui diplomasi konvensional dan birokrasi teritorial, kini harus berhadapan dengan entitas non-fisik yang sama-sama mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Bagaimana negara merespons fenomena ini akan menentukan wajah demokrasi dan tata kelola Indonesia di era yang semakin dipenuhi oleh bayangan-bayangan digital dari realitas itu sendiri.