Gubernur Pramono Sowan ke Setkab Bahas Transportasi dan RTH Jakarta

Pagi buta belum lagi menyingsingkan fajar Jakarta ketika iring-iringan kendaraan dinas biru memasuki kompleks perkantoran Sekretariat Kabinet di pusat ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih awal waktu untuk menyambangi Kantor Setkab. Tujuannya jelas: bertemu langsung dengan Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya guna membahas sejumlah program strategis yang menjadi tulang punggung pembangunan metropolitan ke depan.

Pertemuan Tanpa Protokoler Berlebihan

Tidak ada seremoni panjang atau sambutan berlebihan. Pramono Anung tiba sekira pukul 06.30 WIB, mengenakan kemeja putih lengan panjang khas pejabat yang bersahaja, langsung menuju ruang kerja Teddy Wijaya. Hanya segelintir staf yang melihat pertemuan tersebut. Meski tertutup, sumber di lingkungan Setkab mengonfirmasi bahwa percakapan berlangsung hangat dan substantif. "Pak Gubernur ingin membahas hal-hal krusial yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, dan beliau sengaja datang pagi-pagi agar bisa bicara lebih leluasa sebelum agenda harian menumpuk," ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya. Ini bukan sekadar kunjungan silaturahmi biasa; ada urgensitas yang menggantung di udara Jakarta yang mulai sesak oleh masalah perkotaan.

Transportasi Publik sebagai Nadi Mobilitas

Topik pertama yang mencuat adalah reformasi transportasi publik. Pramono Anung dikenal sebagai pendukung setia pengembangan moda raya terpadu. Dalam diskusi tersebut, ia memaparkan sejumlah rencana ekspansi jalur MRT dan LRT serta kebutuhan mendesak akan subsidi tiket untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, tanpa integrasi yang mulus antara Transjakarta, KRL Commuter Line, dan moda berbasis rel lainnya, Jakarta akan terus tercekik oleh kemacetan yang tak kunjung surut. Teddy Wijaya, yang sejak awal menjabat sebagai Seskab menunjukkan perhatian pada isu perkotaan, dikabarkan menyambut antusias. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pendanaan dan perizinan trase lintas provinsi, sehingga kolaborasi menjadi keniscayaan. "Transportrasi bukan hanya urusan DKI, tapi juga wilayah penyangga. Kita perlu satu komando," demikian kutipan salah satu poin yang didiskusikan.

Revitalisasi trotoar dan jalur sepeda juga ikut disinggung. Gubernur Pramono ingin menghidupkan kembali semangat Jakarta sebagai kota ramah pejalan kaki. Ia meyakini, dengan trotoar lebar dan aman, warga akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik untuk perjalanan jarak pendek. Namun, perluasan trotoar kerap terkendala oleh regulasi tata ruang yang tumpang tindih antara pemerintah provinsi dan kementerian. Di sinilah fungsi Seskab sebagai jembatan koordinasi sangat dibutuhkan.

Ruang Terbuka Hijau: Paru-Paru Kota yang Kian Menyusut

Tak kalah penting adalah pembahasan mengenai ruang terbuka hijau (RTH). Jakarta saat ini hanya memiliki sekitar 9,8 persen RTH dari total luas wilayah—jauh dari amanat Undang-Undang yang mensyaratkan 30 persen. Pramono menyodorkan peta konseptual perluasan taman kota, rehabilitasi hutan mangrove di pesisir utara, serta konversi aset-aset pemerintah yang terbengkalai menjadi taman publik. "Kalau lahan milik BUMN atau kementerian bisa dialihfungsikan sementara menjadi green space, kita bisa menambah luasan signifikan tanpa perlu pembebasan lahan baru," demikian gagasan yang mengemuka.

Teddy Wijaya mencatat masukan tersebut. Ia berjanji akan membawa persoalan RTH ke rapat kabinet mendatang, terutama terkait percepatan perizinan pemanfaatan lahan tidur milik instansi pusat. Langkah ini sejalan dengan target nasional penurunan emisi. Jakarta yang rentan terhadap banjir rob dan panas ekstrem membutuhkan lebih banyak pepohonan dan daerah resapan air. Rencana membangun hutan kota vertikal di gedung-gedung perkantoran juga menjadi alternatif yang menarik perhatian.

Sinergi Pusat-Daerah: Kunci Wajah Baru Jakarta

Pertemuan sekitar dua jam itu menegaskan kembali komitmen bersama bahwa pembangunan Jakarta tidak bisa berjalan sendiri. Sebagai ibu kota negara yang masih menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan hingga seluruh proses transisi ke IKN rampung, Jakarta memerlukan dukungan penuh dari pemerintahan pusat. Teddy Wijaya memahami betul hal itu. Ia mengatakan bahwa komunikasi intensif seperti ini harus menjadi model bagi daerah lain. "Gubernur dan Seskab duduk bersama tanpa sekat birokrasi berlebihan. Semua demi kepentingan warga," ujarnya dalam keterangan singkat.

Pramono Anung sendiri telah membuktikan kemampuan lobinya. Sejak awal kepemimpinannya, ia gencar menjalin hubungan dengan kementerian, lembaga, dan BUMN. Pendekatan kolaboratif ini mulai menampakkan hasil. Beberapa proyek yang sempat terkatung-katung, seperti pembangunan waduk dan pompa air pengendali banjir, kini mendapat percepatan berkat dukungan Kementerian PUPR. Dua lokasi tambahan ruang terbuka biru pun dijanjikan akan selesai sebelum musim hujan berikutnya.

Selain isu utama, pertemuan juga menyinggung soal digitalisasi pelayanan publik. Aplikasi Jakarta Kini (JaKi) yang sedang disempurnakan memerlukan interoperabilitas data dengan pusat. Teddy menyatakan kesiapan Setkab untuk memfasilitasi integrasi data kependudukan dan perizinan agar warga tidak perlu lagi mengisi data berulang. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Jakarta.

Respons Masyarakat dan Harapan ke Depan

Pagi itu, belum banyak warga yang mengetahui kunjungan penting tersebut. Namun, setelah kabar mulai beredar, berbagai kalangan memberikan tanggapan. Pengamat tata kota dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Putra, menyambut positif. "Pola komunikasi langsung antara gubernur dan Seskab seperti ini jarang terjadi di era sebelumnya. Ini sinyal bahwa Jakarta akan mendapatkan perhatian lebih dari pusat," katanya. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa janji harus diikuti dengan eksekusi nyata di lapangan.

Di sisi lain, komunitas pesepeda dan pencinta lingkungan berharap agar rencana penambahan RTH tidak sekadar menjadi wacana. "Kami butuh taman-taman yang benar-benar terbuka, bukan sekadar ruang hijau di balik pagar kompleks elite," ungkap Maya, aktivis dari Koalisi Pejalan Kaki. Harapan serupa disuarakan oleh pengguna KRL yang berharap jaminan konektivitas antarstasiun yang lebih memadai.

Pramono Anung sendiri, seusai pertemuan, langsung menuju Balai Kota untuk memimpin rapat rutin jajarannya. Ia terlihat lebih ceria. Entah karena rasa puas telah menyampaikan seluruh beban pikiran kepada perwakilan Presiden, atau karena pergerakan matahari Jakarta yang memang selalu memberi optimisme. Yang pasti, kolaborasi antara Gubernur dan Seskab ini menjadi salah satu etalase bagaimana pusat dan daerah bisa bersanding tanpa sekat. Hasilnya akan dinantikan oleh sebelas juta warga yang setiap hari berjuang di antara gedung-gedung tinggi, sungai-sungai yang butuh revitalisasi, dan mimpi akan metropolitan yang lebih manusiawi.

Pertemuan pagi itu mungkin hanya satu dari puluhan agenda yang mereka miliki. Namun, bagi Jakarta, secercah kepastian dari bangku Setkab bisa menjadi awal perubahan yang tidak lagi menunggu matahari terbit berulang kali.