Gubernur Kalsel Luruskan Kabar Haji Isam Ketua Tim Karhutla

Banjarmasin, PATOKAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya angkat bicara menanggapi informasi yang belakangan beredar luas di masyarakat mengenai keterlibatan pengusaha Muhammad Isam, yang akrab disapa Haji Isam, dalam struktur penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut. Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan bahwa Haji Isam bukanlah ketua tim percepatan penanganan karhutla sebagaimana yang ramai dikabarkan.

Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Kalimantan Selatan dalam kesempatan yang digelar di Banjarmasin. Dalam pernyataannya, gubernur meluruskan berbagai kabar yang dinilai keliru di tengah masyarakat, khususnya yang mengaitkan nama Haji Isam dengan jabatan struktural dalam tim percepatan penanganan karhutla tingkat provinsi.

Meluruskan Informasi di Lapangan

Penegasan ini dinilai penting karena informasi yang keliru berpotensi menimbulkan kebingungan, baik di kalangan aparatur daerah maupun masyarakat luas. Gubernur menekankan bahwa struktur tim percepatan penanganan karhutla telah dibentuk sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di lapangan, bukan berdasarkan kabar yang beredar.

Menurut penjelasannya, seluruh posisi dalam tim tersebut diisi oleh pejabat dan unsur terkait yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana. Nama Haji Isam, lanjutnya, tidak pernah masuk dalam struktur kepengurusan tim dimaksud, sehingga pemberitaan yang menyebut sebaliknya adalah tidak tepat.

Gubernur juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum tentu kebenarannya. Ia meminta masyarakat mengonfirmasi setiap kabar kepada sumber resmi, termasuk melalui kanal komunikasi pemerintah daerah, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih luas.

Fokus pada Upaya Penanganan Karhutla

Di tengah klarifikasi tersebut, gubernur sekaligus mengingatkan bahwa fokus utama saat ini adalah upaya pencegahan dan penanganan karhutla yang masih menjadi perhatian serius di Kalimantan Selatan. Kondisi cuaca yang kering kerap memicu munculnya titik api di sejumlah wilayah, sehingga kesiapsiagaan seluruh elemen menjadi kunci.

Pemerintah provinsi bersama TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta masyarakat terus menggencarkan patroli terpadu dan sosialisasi pencegahan. Langkah itu mencakup edukasi kepada petani dan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta penguatan posko-posko pemantauan di daerah rawan.

Gubernur menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak, bukan hanya mengandalkan satu nama atau satu lembaga. Ia berharap kabar yang tidak akurat tidak mengalihkan perhatian publik dari upaya nyata yang sedang berjalan di lapangan.

Respons Masyarakat dan Harapan Ke Depan

Klarifikasi ini mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian warga mengapresiasi langkah gubernur yang dinilai cepat dan terbuka dalam meluruskan informasi. Namun, sebagian lainnya berharap pemerintah daerah semakin gencar menyosialisasikan struktur tim resmi agar publik tidak mudah terpapar kabar yang menyesatkan.

Pengamat kebijakan publik di Kalimantan Selatan menilai klarifikasi semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, transparansi dalam menyampaikan informasi resmi akan mengurangi ruang bagi kabar bohong atau misinformasi untuk berkembang di tengah masyarakat.

Sementara itu, isu karhutla sendiri diprediksi masih akan menjadi tantangan dalam beberapa waktu ke depan, terutama jika musim kemarau berlanjut. Pemerintah daerah pun diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dalam hal pembagian tugas yang jelas dan akuntabel.

Ajakan Waspada Terhadap Kabar Keliru

Gubernur mengakhiri pernyataannya dengan ajakan agar seluruh elemen masyarakat turut menjaga kondusivitas daerah. Ia meminta setiap pihak menyaring informasi sebelum menyebarkannya, karena kabar yang keliru tidak hanya merugikan nama seseorang, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran upaya penanganan bencana.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahan pemahaman di masyarakat mengenai struktur tim percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Publik pun diharapkan lebih fokus mendukung langkah pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan demi menjaga lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara terbuka dan profesional dalam setiap penanganan bencana. Segala informasi resmi akan disampaikan melalui kanal-kanal komunikasi yang telah ditetapkan agar masyarakat memperoleh keterangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.