Gubernur Jawa Barat Kritik Pengawasan Lemah di Bendungan Jatiluhur

Insiden mengenaskan menimpa seorang petugas keamanan di kawasan Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, yang ditemukan tewas dalam kondisi tangan diborgol di perairan waduk. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang mempertanyakan kelayakan sistem pengawasan di area vital tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, korban yang merupakan satpam di lingkungan bendungan, pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya pada dini hari. Jasadnya terapung di dekat pintu air dengan luka-luka di beberapa bagian tubuh. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah ke rumah sakit umum daerah untuk diautopsi.

Gubernur Dedi Mulyadi mendatangi langsung lokasi kejadian sehari setelah insiden tersebut terkuak. Dalam kunjungan itu, ia tampak berang setelah mengetahui bahwa tidak ada satupun kamera pengawas yang berfungsi di sekitar tempat satpam itu diduga diserang. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi.

"Bagaimana mungkin sebuah infrastruktur penting seperti Bendungan Jatiluhur bisa memiliki sistem keamanan selemah ini? Ini bukan hanya soal satu nyawa melayang, tapi juga tentang potensi ancaman yang lebih besar terhadap aset negara yang vital," ujar Dedi di hadapan awak media yang meliput.

Lebih jauh, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa manajemen Perum Jasa Tirta II harus segera melakukan pembenahan total. Ia menyoroti bahwa ketiadaan CCTV di area strategis membuka celah bagi tindak kriminal, sabotase, atau bahkan gangguan yang bisa berdampak pada fungsi bendungan sebagai penyedia air bagi jutaan penduduk dan irigasi pertanian di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Dedi juga meminta agar pengelola tidak sekadar memasang kamera baru, melainkan membangun sistem keamanan berlapis yang mencakup patroli rutin, pos jaga yang memadai, serta prosedur tanggap darurat yang terstandarisasi. "Saya harap direksi turun langsung, bukan hanya staf teknis. Ini peristiwa yang bisa menimpa siapa saja, dan jangan sampai terulang," tegasnya.

Sementara itu, pihak Perum Jasa Tirta II melalui juru bicaranya menyatakan duka mendalam dan berjanji akan bekerja sama penuh dengan pihak berwajib untuk mengungkap pelaku di balik kematian tragis tersebut. Mereka juga mengklaim akan segera melakukan audit internal terkait standar keamanan yang ada. Namun, sejumlah kalangan menilai respons tersebut terlalu lambat dan reaktif.

Pengamat keamanan infrastruktur dari Institut Teknologi Bandung, Dr. Arif Wicaksono, mengingatkan bahwa bendungan besar seperti Jatiluhur termasuk dalam objek vital nasional yang pengamanannya diatur oleh undang-undang. "Pengelola tidak bisa berlindung di balik alasan efisiensi anggaran jika nyawa manusia dan keamanan ribuan warga di hilir menjadi taruhannya," ujarnya.

Keluarga korban yang ditemui di rumah duka di Purwakarta mengaku hancur dan meminta agar pelaku segera ditangkap. Mereka juga mempertanyakan mengapa seorang satpam yang sedang bertugas bisa menjadi korban kejahatan tanpa ada yang mengetahui atau mendengar sesuatu. "Dia hanya menjalankan tugasnya. Kami berharap pemerintah dan polisi benar-benar serius mengusut kasus ini hingga tuntas," ucap istri korban dengan suara bergetar.

Kepolisian Resor Purwakarta saat ini masih menyelidiki motif di balik serangan brutal tersebut. Beberapa saksi telah dimintai keterangan, termasuk rekan kerja korban yang bertugas pada malam yang sama. Tim forensik juga sedang mendalami hasil autopsi guna mengidentifikasi penyebab pasti kematian dan jenis senjata yang digunakan oleh para pelaku.

Di sisi lain, warga sekitar bendungan mengaku resah dengan meningkatnya frekuensi kejadian mencurigakan di area tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah nelayan dan petani yang biasa beraktivitas di sekitar waduk melaporkan adanya orang tak dikenal yang sering terlihat mondar-mandir pada malam hari. Mereka menduga ada aktivitas ilegal seperti pencurian komponen logam atau bahkan penyelundupan yang luput dari pengawasan.

Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Pemprov Jawa Barat akan turun tangan jika pengelola tidak mampu memperbaiki situasi dalam waktu yang ditentukan. "Saya beri waktu dua pekan untuk menyusun rencana perbaikan keamanan. Jika tidak ada progres, kami akan ambil alih koordinasi pengawasan di area-area rawan," kata Gubernur.

Publik pun menunggu langkah konkret dari hasil pertemuan yang diagendakan antara Gubernur, direksi Perum Jasa Tirta II, dan Kapolres Purwakarta pada awal pekan depan. Harapan besar terletak pada terungkapnya fakta di balik kematian sang satpam, sekaligus terwujudnya lingkungan bendungan yang benar-benar aman bagi para pekerja dan masyarakat luas.